PDI-P Ingatkan Parpol Calon Pendukung Ganjar Harus Bebas dari Politik Dagang Sapi

”Bumbu-bumbu keinginan mendapat apa dan menjadi apa akan sangat mudah mengotori dan membuat retak semangat kebersamaan,” kata Ketua DPP PDI-P Said Abdullah.

ISTANA KEPRESIDENAN/AGUS SUPARTO

Dari kiri, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri, bakal calon presiden PDI-P Ganjar Pranowo, dan Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo berfoto bersama seusai pengumuman bakal capres PDI-P yang dilaksanakan di Istana Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai saat ini terbuka terhadap partai mana pun jika ingin bergabung untuk mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Namun, PDI-P mengingatkan agar calon partai pendukung Ganjar bebas dari politik dagang sapi. Dukungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik.

Menjelang sebulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya sudah ada tiga gabungan partai politik yang terbentuk. Pertama, gabungan partai politik (parpol) antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal capres-cawapres.

Kedua, gabungan partai pendukung bakal capres Ganjar Pranowo meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Ketiga, gabungan parpol pendukung bakal capres Prabowo Subianto yang disebut Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bukan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Gelora.

Di luar itu, masih ada dua partai lain di parlemen yang belum menyatakan bergabung pada koalisi tertentu. Kedua partai tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, PKS sebelumnya sudah menyatakan mendukung bakal capres Anies Baswedan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Said Abdullah

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/9/2023), mengatakan, setiap partai politik yang akan mengikuti konstestasi Pilpres 2024 tentu akan senang apabila mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Karena itu, kedatangan dukungan dari mana pun akan disambut PDI-P dengan tangan terbuka.

”Ini merupakan kewajaran dalam proses konstestasi. PDI-P pun secara umum selalu terbuka menerima dukungan dari kalangan mana pun, baik yang akan mendukung partai, maupun capres Ganjar Pranowo. Pintu terbuka lebar,” ujar Said.

Yang terpenting, lanjut Said, proses memberikan dukungan itu harus didasari kesamaan visi dan misi untuk berjuang mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Siapa pun yang merasa memiliki kesamaan visi dan misi perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik tersebut, menurutnya, dapat berjalan beriringan bersama PDI-P.

”Semua proses dalam memberikan dukungan harus terbuka sehingga masyarakat dapat melihat dan menyaksikan tanpa ada sekat-sekat pembatas. Tidak ada yang disembunyikan, apalagi ditutup-tutupi,” kata Said.

Baca juga: Ragam Terobosan Parpol untuk Bersiap Hadapi Kampanye Pemilu

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi bakal calon presiden yang diusung PDI-P Ganjar Pranowo (kiri) menerima surat keputusan hasil Rapimnas PPP menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang diserahkan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kanan) di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (30/4/2023).

Selain itu, seluruh dukungan juga harus berangkat dari keikhlasan dan komitmen bersama untuk saling bahu-membahu berjuang demi kepentingan rakyat. Penegasan keikhlasan dan komitmen ini penting agar dukungan jauh dari semangat ingin mendapat apa dan menjadi apa.

”Bumbu-bumbu keinginan mendapat apa dan menjadi apa akan sangat mudah mengotori dan membuat retak semangat kebersamaan,” kata Said.

Said juga mengingatkan, keikhlasan dalam memberikan dukungan harus tecermin dan terwujud pada kesadaran sikap untuk menghindari berbagai praktik transaksi politik. Dukungan harus bebas dari politik dagang sapi.

”Keikhlasan dan kesadaran untuk berjuang menjadi landasan utama agar dalam perjalanan memperjuangkan kepentingan rakyat terhindar dari sikap saling menikung, mengkhianati, dan berbagai sikap culas lainnya. Loyalitas dan kesetiakawanan dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi keberhasilan memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Said.

Ia menyadari sangat tidak mudah menjaga jalinan kebersamaan. Setiap ikhtiar kebaikan pasti akan menghadapi berbagai kendala, serta godaan yang dapat merusak kebersamaan dan kesetiakawanan. ”Untuk itu, semangat gotong royong yang dilandasi komitmen bahwa bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, harus tetap tertanam agar perjuangan dapat meraih kemenangan,” ujarnya.

Tidak ada poros baru

Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy menegaskan, partainya solid mendukung Ganjar pada Pilpres 2024. Sampai saat ini, PPP juga tidak pernah mempertimbangkan adanya poros atau koalisi baru.

”Karena dukungan PPP kepada Mas Ganjar didasarkan atas kelanjutan koalisi Ganjar-Taj Yasin Maimoen Zubair di Jawa Tengah,” ujar politisi yang biasa disapa Rommy itu.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Romahurmuziy

Berkaitan dengan bakal cawapres dari Ganjar, menurut Rommy, hanya nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno yang muncul di dalam pertemuan para ketua umum pendukung Ganjar, pekan lalu. Sebab, saat itu hanya PPP melalui Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono yang mengajukan nama cawapres, yaitu Sandiaga, sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP pada 17-18 Juni lalu.

”Sedangkan, para ketua umum lainnya tidak mengajukan nama cawapres siapa pun sehingga praktis tidak ada nama lainnya,” kata Rommy.

Ia meyakini Sandiaga bisa menjadi pasangan yang memenuhi seluruh kebutuhan obyektif Ganjar. Sandiaga adalah satu-satunya nama yang pernah ada di kertas suara pilpres, mewakili suara di luar Jawa, berlatar ekonomi, dan berpengalaman birokrasi di tingkat nasional. ”Serta memiliki fan base yang jelas, yaitu emak-emak dan kaum milenial,” ungkapnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

(kiri ke kanan) Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo, Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyapa wartawan seusai mengadakan pertemuan di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Dalam pembahasan para ketua umum pendukung Ganjar tersebut, disepakati ada pertemuan reguler hingga pada saat yang tepat nanti akan dibahas dan diputuskan bersama oleh para ketua umum tentang cawapres Ganjar. Tentu, hal ini dilakukan dengan mencermati kondisi politik mutakhir, termasuk para ketua umum juga tetap membuka kemungkinan bergabungnya partai-partai lain yang belum memutuskan atau barangkali berubah pikiran.

Rencana untuk Ridwan Kamil

Belakangan ini, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga digadang-gadang akan digandeng menjadi bakal cawapres Ganjar. Ini menyusul adanya pertemuan antara Kamil dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, beberapa waktu lalu. Padahal, sebagaimana diketahui, partai yang menaungi Kamil, yakni Partai Golkar, sudah masuk barisan Koalisi Indonesia Maju dan memutuskan dukungan terhadap bakal capres Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, partainya sebenarnya sudah mempunyai sejumlah perencanaan terkait Pemilu 2024. Untuk Pilpres 2024, Golkar belum mengubah keputusan rapimnas di mana partai berlambang pohon beringin itu solid mengajukan ketua umumnya, Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres Prabowo.

”Nah, kalau soal pilpres, kami sampai saat ini tidak ada perubahan, belum ada perubahan. Sampai sekarang, kami masih mengusung Pak Airlangga Hartato (sebagai bakal cawapres dari Prabowo). Tetapi, kan, semua nanti akan disepakati dan dibicarakan secara musyawarah bersama-sama partai lain di internal koalisi,” ujar Doli.

KOMPAS

Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil

Jika ada perubahan keputusan itu, itu diserahkan kepada Airlangga sebagai pemegang mandat. Kemudian, keputusan baru harus dibicarakan kembali dalam Rapimnas Golkar.

Doli tak memungkiri Rapimnas Golkar akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ia tak merinci kapan dan di mana rapimnas akan digelar. ”Oh ya nanti pasti ada (rapimnas), tentu dimulai dengan rapat-rapat sesuai dengan mekanisme internal, ada rapat internal DPP, kemudian nanti sampai ke rapimnas,” katanya.

Terkait Kamil yang belakangan berkomunikasi dengan partai pendukung Ganjar, Golkar tak mempersoalkannya. Hasil pembicaraan tersebut juga sudah disampaikan Kamil kepada Airlangga. ”Jadi kalau di antara kami ada komunikasi-kominikasi dengan pimpinan partai politik yang lain, tidak ada persoalan. Dan, Pak Ridwan Kamil juga waktu itu lapor kok ke Pak Airlangga Hartato. (Respons Airlangga) ya, kan, tidak apa-apa orang dateng. ’Pak (Airlangga), saya ketemu sama Bu Mega.’ ‘Oh, iya tidak apa-apa, bagus.’ Begitu saja,” ungkap Doli.

Lagi pula, lanjut Doli, sejauh ini Golkar tidak pernah merencanakan Kamil untuk didorong maju pada kontestasi pilpres, tetapi Golkar telah memutuskan Kamil maju menjadi calon gubernur, antara Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI Jakarta.

”Jadi, keputusan itu sampai sekarang belum pernah kami tinjau ulang. Nah, jadi posisi Golkar kayak begitu. Dalam konteks Golkar, kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target pilpres, target pileg, sampai target pilkada. Nah, Ridwan Kamil itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di pilkada,” ujar Doli.