Agar Orang Muda Bijak Memilih

Sekelompok anak muda menginisiasi platform Bijak Memilih untuk membantu pemilih muda yang jumlahnya lebih dari 50 persen dari jumlah pemilih Pemilu 2024 untuk mempersiapkan diri. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi.

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Co-Founder What Is Up Indonesia dan Co-Initiator Bijak Memilih Abigail Limuria saat memaparkan materi pada peluncuran Fase Kedua Bijak Memilih (platform informasi berbasis data peserta pemilu untuk calon pemilih) di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Andhyta Firselly Utami punya keresahan sekaligus kekhawatiran menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan. Andhyta mengamati politik hari-hari ini hanya selalu berbicara tentang pesona atau sosok tertentu yang akan memimpin dan mengambil kebijakan beberapa tahun ke depan. Sementara itu, informasi tentang isu-isu, kebijakan, dan gagasan tidak banyak dibicarakan, bahkan aksesnya cenderung terbatas.

”Buat aku personal, kalau aku peduli tentang perubahan iklim, maka partai mana yang punya hal kesamaan (pandangannya) denganku dan ikut menyampaikan ide ini. Kandidat pemimpin atau presiden mana yang juga punya ide semacam ini. Sekarang susah menemukan informasi itu. Kalaupun ada informasi, justru tersebar di mana-mana atau malah tidak kredibel,” ujar Andhyta, CEO Think Policy dan Co-Initiator Bijak Memilih, seusai peluncuran Fase Kedua Bijak Memilih di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Bertolak dari kegelisahan itu, pada akhir 2022, Andhyta mengirim pesan singkat kepada Co-Founder What is Up Indonesia Abigail Limuria yang berisi ajakan untuk membuat gerakan menghadapi Pemilu 2024. Abigail dikenal sebagai salah satu penggagas platform daring yang mengulas berita politik Indonesia dalam bahasa Inggris untuk menyasar pembaca anak muda.

Apalagi, ia menyadari ada begitu banyak anak muda yang akan menentukan pilihan di 2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, ada lebih dari 50 persen dari total 204 juta pemilih pada Pemilu 2024 merupakan kalangan muda berusia maksimal 40 tahun.

Baca juga: Politik Anak Muda, Mau ke Mana?

KOMPAS/HIDAYAT SALAM

Suasana diskusi dan peluncuran Fase Kedua Bijak Memilih (platform informasi berbasis data peserta pemilu untuk calon pemilih) di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Abigail dan Andhyta kemudian memikirkan sebuah gerakan untuk membantu pemilih muda menghadapi pemilu. Keduanya pun merumuskan metode untuk menghasilkan data dan informasi mengenai isu politik dan pemilu, kandidat, dan partai politik. Ini bertujuan agar pemilih generasi muda dapat menentukan pilihan berbasis data.

Secara spesifik, kata Abigail, Bijak Memilih menyasar kalangan muda urban atau kalangan menengah yang memiliki akses internet sehingga data dan fakta pemilu itu harus dikemas dengan cara seakurat dan semenarik mungkin. Ini jadi tantangan dalam mengampanyekan gerakan Bijak Memilih. Apalagi, kalangan anak muda juga kerap dicap dan punya pola pikir yang masa bodoh pada proses politik.

”Kami masih percaya, generasi muda akan bisa terbantu untuk lebih berdaya dalam membuat keputusan dan memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Pada akhirnya, proses kampanye dapat lebih berorientasi isu dan bukan sekadar politik identitas,” kata Abigail.

Bijak Memilih hadir untuk menyediakan ruang informasi independen yang mempertemukan calon pemilih untuk mempelajari dan saling bertukar pikiran tentang isu-isu kunci serta sikap partai terhadap isu-isu tersebut. Isu strategis yang diangkat seperti krisis iklim dan kerusakan lingkungan, korupsi dan hak sipil, ekonomi dan lapangan pekerjaan, kesetaraan dan inklusi sosial, hingga pendidikan dan kesehatan.

Terdapat tiga fase peluncuran Bijak Memilih. Fase pertama berisi informasi isu-isu strategis yang dapat dipelajari pemilih muda. Mereka bisa mengetahui partai mana yang mendukung atau menentang isu tertentu. Fase kedua, pemilih dapat mengenal lebih jauh profil partai politik peserta pemilu, termasuk ideologi, rekam jejak, dan keberpihakan mereka. Fase ketiga, akan berfokus pada profil para calon presiden dan calon wakil presiden. Informasi ini bisa diakses pada laman https://www.bijakmemilih.id/.

Dalam membangun fitur seperti rekam jejak partai politik, Bijak Memilih berupaya memastikan kredibilitas informasi serta melakukan beberapa pendekatan dan metodologi khusus. ”Kami berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam mengakses data serta melakukan pengolahan data,” tutur Abigail.

Saluran alternatif

Menurut pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, platform Bijak Memilih akan jadi saluran alternatif bagi pemilih di tengah informasi yang berlimpah serta disinformasi dan misinformasi yang banyak mengganggu pemilih dalam mengambil keputusan. Pemilih muda pun tidak bisa lepas dari paparan politik identitas. Maka, ajakan terlibat pada diskusi pemilu yang sehat penting bagi mereka untuk terhindar pada jebakan politik rentan diadu domba dan provokasi pada isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

Jika gerakan masyarakat sipil sebelumnya telah bekerja di akar rumput untuk mengajak pemilih menolak politik uang atau praktik transaksional lainnya, Bijak Memilih bergerak pada kelompok pemilih muda yang melek teknologi. Gerakan tersebut membangun kesadaran politiik berbasis politik gagasan dan program sosial kontemporer.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Titi Anggraini

Titi mencontohkan, ada Komunitas Indonesia Sadar Pemilu yang berbasis di Yogyakarta. Komunitas ini aktif mengadvokasi Desa Anti Politik Uang. Lalu, ada gerakan Koalisi Perempuan Indonesia yang mengadvokasi perempuan berbasis komunitas untuk mengawasi isu perempuan di pemilu serta Kawal Pemilu dan Kawal Pilkada yang merupakan gerakan relawan untuk mengawal suara berbasis penghitungan di tempat pemungutan suara yang dipublikasikan oleh KPU.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengungkapkan, masih terdapat tantangan yang dihadapi berupa keterbukaan informasi, salah satunya riwayat hidup yang tak sepenuhnya bisa diakses pemilih. Hal ini karena belum ada kesadaran penyelenggara pemilu akan pentingnya rekam jejak kandidat bagi pemilih. Misalnya, pada rekam jejak kandidat yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi.

Menurut Kurnia, informasi mengenai daftar riwayat hidup itu juga tidak disampaikan melalui laman resmi KPU. KPU hanya akan membuka informasi calon jika kandidat setuju membuka riwayat hidup. Padahal, informasi rekam jejak penting bagi masyarakat untuk memilih calon yang bersih dan berintegritas.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan, informasi rekam jejak partai politik merupakan hal penting untuk dijadikan pertimbangan oleh para pemilih ketika pemilu nanti. Apalagi, sosok tokoh atau figur masih menjadi hal yang dikedepankan daripada institusi partai. Oleh karena itu, adanya informasi rekam jejak partai politik berperan penting untuk menjadi pertimbangan lainnya bagi para pemilih dalam memilih partai saat pemilu.