Pencapresan Dipercepat, Parpol Bisa Menjadi Kian Pragmatis

Dipercepatnya pendaftaran capres-cawapres membuat koalisi ikut mempercepatan penentuan cawapres. Kondisi demikian dipandang membuat parpol akan lebih pragmatis menentukan bakal cawapres ketimbang visi dan ideologi.

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati (PDI-P) Soekarnoputri (tengah) didampingi bakal calon presiden dari PDI-P, Ganjar Pranowo (kanan), hadir dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDI-P di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Dipercepatnya tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden seperti yang dirancang Komisi Pemilihan Umum, dari sebelumnya 19 Oktober-25 November menjadi 7 Oktober-14 November, diperkirakan akan membuat pragmatisme politik menguat. Visi dan ideologi para calon pun akan mengikuti setelah faktor elektabilitas terpenuhi.

Dari tiga koalisi yang terbentuk, baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendeklarasikan bakal capres-cawapres, yakni Anies R Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan itu juga baru didukung dua parpol anggota koalisi, yakni Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu keputusan Majelis Syura terkait dukungan terhadap Muhaimin.

Baca Juga: Percepatan Pendaftaran Capres-Cawapres Konsekuensi dari Perppu Pemilu

Adapun koalisi parpol pengusung bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada yang menetapkan bakal cawapres. Di sisa waktu satu bulan menuju pendaftaran capres-cawapres pada 10 Oktober, sesuai rancangan KPU, kedua koalisi itu masih sibuk konsolidasi dan berburu cawapres.

Wakil Ketua DPP Golkar Ridwan Kamil, salah satunya, masuk dalam radar figur cawapres untuk Ganjar. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu (9/9/2023), pun mengungkap, Kamil sempat menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri membicarakan jejak Presiden I RI Soekarno di Jawa Barat.

Diakui Hasto, Kamil adalah satu dari lima figur cawapres yang diamati. Empat lainnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) dibantu Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus (kanan) memakaikan jas partai kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat berlangsung pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Padahal, sejauh ini Golkar telah berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ketua Umum Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai bakal capres.

Meski demikian, lanjut Hasto, penentuan cawapres akan menjadi kewenangan para ketua umum parpol pendukung Ganjar, yaitu PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo. ”Megawati Soekarnoputri juga akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi untuk membahas siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo,” kata Hasto.

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengakui, dipercepatnya pendaftaran capres-cawapres turut memicu KIM untuk mempercepat proses penentuan bakal cawapres untuk Prabowo.

Baca Juga: Saat Waktu Perburuan Cawapres Semakin Pendek

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, sampai saat ini Golkar tetap mengupayakan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo. ”Kami tidak ingin berandai-andai karena pendaftaran capres-cawapres belum dibuka. Namun, kami yakin, jika Airlangga menjadi cawapres Prabowo, suara Golkar akan solid mendukung Prabowo-Airlangga,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu, Prabowo pun sempat menyebutkan kandidat cawapres yang akan mendampinginya bisa Erick Thohir, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, ataupun Ridwan Kamil.

Mempercepat penentuan

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengakui, dipercepatnya pendaftaran capres-cawapres turut memicu KIM untuk mempercepat proses penentuan bakal cawapres untuk Prabowo. ”Kalau pendaftaran capres-cawapres dipercepat, otomatis penentuan cawapres (pendamping Prabowo) pasti akan lebih cepat,” katanya.

Habiburokhman menjelaskan bahwa penentuan cawapres masih berlangsung. Figur yang dipilih akan diputuskan bersama para ketua umum parpol koalisi. ”Cawapres ini, kan, sosok penting karena bisa jadi game changer,” tuturnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meyakini Majelis Syura PKS akan segera membuat keputusan untuk Muhaimin yang telah dideklarasikan sebagai bakal cawapres Anies. Ia pun meyakini, dengan dipercepatnya tahapan pencapresan, adu gagasan bisa segera dimulai. Ruang publik tak lagi diisi manuver koalisi yang sering kali lebih menarik perhatian publik dibandingkan pemilu legislatif.

Di perayaan HUT Ke-22 Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan akan menentukan perjalanan partai ke depan saat rapat pimpinan nasional (rapimnas). Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menambahkan, rapimnas akan menentukan arah koalisi ke depan, apakah ke Ganjar atau Prabowo. ”Tentu (itu) akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” ucapnya.

Baca Juga: Demokrat Akan Tentukan Arah Koalisi Saat Rapimnas

Ditemui di Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan harapannya agar Mahkamah Konstitusi segera memutus uji materi syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden mengingat tahapan pencapresan dipercepat. ”Mudah-mudahan segara diputus,” katanya, Sabtu.

MK menangani setidaknya 12 perkara pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu mengatur batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sejumlah pihak meminta MK menurunkan batas minimal usia calon jadi 35 tahun atau lebih rendah lagi, 25 tahun.

Baca Juga: Mahfud MD: Uji Materi Syarat Cawapres Perkara Mudah, MK Diharap Segera Memutuskan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Bakal calon presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi sambutan saat perayaan Hari Ulang Tahun Ke-25 PAN, di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Parpol akan pragmatis

Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, di sisa waktu sebulan sebelum pendaftaran capres-cawapres akan membuat parpol lebih pragmatis dalam menentukan bakal cawapres. Elektabilitas, terutama di wilayah-wilayah yang suara bakal capresnya lemah, akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih sosok cawapres. Hal lain, seperti visi dan ideologi akan mengikuti setelah elektabilitas terpenuhi. ”Pragmatisme politik akan menguat karena waktu untuk pertimbangkan sosok cawapres kian terbatas,” ucapnya.

Elektabilitas, terutama di wilayah-wilayah yang suara bakal capresnya lemah, akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih sosok cawapres.

Firman pun memandang, peluang Golkar mengizinkan Kamil jadi cawapres Ganjar cukup besar. Berkaca pada Pilpres 2004, Golkar secara resmi mengusung Wiranto sebagai capres bersama KH Salahuddin Wahid. Kader Golkar lainnya, Jusuf Kalla, juga jadi cawapres Susilo Bambang Yudhoyono. ”Melihat tradisi Golkar di Pilpres 2004 yang pragmatis, saya kira Golkar akan merestui Kamil sebagai cawapres Ganjar,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral PAN Eddy Soeparno mengingatkan bahwa rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mempercepat jadwal pendaftaran pasangan capres-cawapres perlu dibahas secara bersama-sama antara penyelenggara pemilu dan DPR. ”Andai kata PKPU nanti menetapkan tanggal 10-16 Oktober sebagai tanggal pendaftaran capres, akan kami ikuti. Tentu prosesnya akan menyesuaikan dengan PKPU yang akan keluar tersebut,” kata Eddy.