Ormas Islam dan Keagamaan Akan Jaga Pemilu Tanpa Polarisasi Politik

Berbagai pihak akan tetap menjaga keutuhan bangsa. Sebab, tak semestinya NKRI yang tersusun dari masyarakat yang beragam dipecah belah hanya karena perhelatan pemilu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana ruangan menjelang dimulainya acara Konsolidasi Kebangsaan yang digelar Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan menjelang Pemilu 2024 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi kemasyarakatan Islam dan keagamaan berkomitmen menjadi jangkar politik kebangsaan untuk mengawal pemilu damai, aman dan demokratis. Di tengah isu kerawanan politik identitas, politik uang, dan berbagai guncangan politik yang mengarah pada perpecahan bangsa, semua ormas tersebut bergandengan tangan untuk bekerja sama mengawal ”pesta” demokrasi yang dapat mencerdaskan kehidupan politik kebangsaan dan memberi maslahat bagi bangsa dan negara.

Komitmen tersebut disampaikan para pemimpin ormas Islam yang bergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan para pemimpin ormas keagamaan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK). Lembaga persahabatan yang dipimpin oleh KH Said Aqil Siroj itu melakukan Konsolidasi Kebangsaan di Jakarta, Jumat (8/9/2023). Acara ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel; serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Merdisyam.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Baca juga: Saatnya Mengakhiri Ide Penundaan Pemilu 2024

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj saat memberikan pidato pembukaan dalam acara Konsolidasi Kebangsaan yang digelar Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan menjelang Pemilu 2024 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut Said Aqil, LPOI terdiri atas 14 ormas Islam yang berdiri sejak sebelum RI merdeka. Beberapa ormas tersebut, antara lain, Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam Indonesia (SII), Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Mathlaul Anwar, Al Irsyad Al Islamiyah, dan Persatuan Islam.

Adapun LPOK terdiri dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin). Sejumlah ormas sahabat LPOI-LPOK juga hadir, seperti Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Al Khoirot, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, dan Robithoh Alawiyah.

”Negara-negara dunia sedang mengalami kekacauan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Alhamdulilah Indonesia masih dalam kondisi baik dan terus membaik. Ini wajib kita syukuri. Siapa saja yang membuat kekacauan, melawan pemerintahan yang sah, mencoba merongrong Ideologi Pancasila, atau yang mempromosikan ideologi khilafah atau yang merampok sumber daya alam dan merugikan negara, mereka adalah musuh agama dan musuh negara. ”

Selama ini, kata Said, benih-benih radikal dan intoleran sedang menguat dan sewaktu-waktu dapat mengoyak kebinekaan. Hal ini disebabkan ketidakpuasan publik, ketidakadilan, serta praktik keserakahan dan monopoli kekuasaan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan pada masyarakat. Bahkan, pemilu yang semakin dekat akan mengakibatkan guncangan politik yang harus segera dimitigasi.

”Negara-negara dunia sedang mengalami kekacauan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Alhamdulilah Indonesia masih dalam kondisi baik dan terus membaik. Ini wajib kita syukuri. Siapa saja yang membuat kekacauan, melawan pemerintahan yang sah, mencoba merongrong Ideologi Pancasila, atau yang mempromosikan ideologi khilafah atau yang merampok sumber daya alam dan merugikan negara, mereka adalah musuh agama dan musuh negara,” ujar Said Aqil.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi mural kerukunan beragama di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/8/2023). Toleransi dan persatuan bangsa menjadi edukasi meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda.

Said Aqil menambahkan, radikalisme, intoleran, dan polarisasi politik hingga poliik uang akan menjadi pemantik konflik sosial dan konflik politik yang berkepanjangan. Sebab itu, spirit nasionalisme religius harus senantiasa digelorakan sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, yakni Indonesia sebagai darussalam (negara perdamaian) yang berbasis muahadah (konsensus) serta menjamin kebinekaan dan keragaman.

”Kesempatan ini kami turut mendeklarasikan Gerakan Politik untuk Indonesia atau Gerpolindo yang didedikasikan sebagai jangkar politik kebangsaan. Bersama-sama mengawal pesta demokrasi yang mencerdaskan kehidupan politik kebangsaan dan memberi maslahat bagi bangsa dan negara,” kata Said Aqil.

Berbagai pihak tersebut, kata Said Aqil, akan tetap menjaga keutuhan bangsa. Sebab, tak semestinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dari masyarakat yang beragam dipecah belah hanya karena perhelatan pemilu.

Mesti dimitigasi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, guncangan politik setiap kali perhelatan pemilu mesti dimitigasi dengan baik. Sebab, guncangan politik akan selalu terjadi karena adanya perebutan kekuasaan dan kepemimpinan. Hal ini berdampak akan menimbulkan perpecahan bangsa.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Ryco Amelza Dahniel; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; serta Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj (dari kiri ke kanan) duduk dalam satu meja dalam acara Konsolidasi Kebangsaan yang digelar Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan menjelang Pemilu 2024 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).

”Padahal, ajang pemilu merupakan sarana untuk menjaga negara yang menjadi amanah, berkah, dan rahmat kepada kita,” kata ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, tugas pemerintah adalah menjalankan pemilu yang adil dan jujur. Kemudian, menjaga keamanan dan ketentraman pada masyarakat menjadi tugas kepolisian. Lalu, tugas tokoh pemuka agama adalah memberi pengertian dan pemahaman bahwa agama bukan alat untuk diskriminasi, tetapi alat bersatu, serta pemilu bukan memilih musuh, tetapi memilih pemimpin yang berdasarkan Pancasila.

Menurunkan ekstremisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel menambahkan, berbagai upaya pencegahan aksi terorisme telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan tren positif, yakni angka serangan teror menurun signifikan sejak tahun 2019. Selain itu, laporan Global Terrorism Index (GTI) 2022 juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme atau masuk kategori terdampak sedang.

LPOI-LPOK

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel saat memaparkan materi pada acara Konsolidasi Kebangsaan di Jakarta, Jumat (8/9/2023)

Baca juga: Hadapi Pemilu, Ormas Islam Susun Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia

Meski demikian, Rycko mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dengan berbagai dinamika gerakan yang muncul di bawah permukaan dari sel-sel jaringan teror yang mulai menyusup ke sendi-sendi kehidupan warga. Sebab, sel-sel terorisme di permukaan menggunakan jubah keagamaan, sementara di bawah permukaan melakukan gerakan ideologi dalam ruang yang gelap secara sistematis, masif, dan terencana.

”Kunci keberhasilan dalam penanggulangan terorisme melalui semangat bersama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.