Setidaknya 11 satuan tugas (satgas) bakal dikerahkan untuk menjaga kelancaran KTT Ke-43 ASEAN 2023.
Oleh
NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Ke-43 ASEAN menghadapi kompleksitas tertentu karena pertemuan para pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara itu digelar di Jakarta, ibu kota negara yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan. Meski demikian, pengamanan yang dipersiapkan aparat gabungan TNI dan Polri dipastikan sudah mengantisipasi ancaman yang ada, termasuk kemungkinan serangan siber.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya (Laksdya) TNI Erwin S Aldedharma dalam dialog yang diadakan secara daring pada Jumat (1/9/2023) menyampaikan, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam mengamankan kegiatan bertaraf internasional, yakni ajang G20 di Bali dan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Namun, KTT Ke-43 ASEAN diselenggarakan di DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas berbeda.
Kompleksitas itu terjadi karena DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, sementara Labuan Bajo merupakan tempat wisata. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, populasi di DKI Jakarta juga sangat besar dan hal itu terkait erat dengan kebutuhan akomodasi dan mobilitas para delegasi KTT Ke-43 ASEAN.
”Terlebih di ibu kota negara itu terdapat berbagai macam organisasi pemerintah dan masyarakat yang kemungkinan masing-masing mempunyai persepsi dan nilai pandang berbeda terhadap kegiatan seperti ini. Inilah yang menjadi tantangan kita untuk meyakinkan kepada dunia dan tamu yang akan datang bahwa situasi di Jakarta dan Indonesia itu aman,” ujar Erwin.
Menurut rencana, KTT Ke-43 ASEAN akan dipusatkan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, pada 5-7 September 2023. Acara tersebut akan dihadiri oleh 11 pemimpin negara ASEAN, 9 pemimpin atau perwakilan negara mitra ASEAN, dan 9 pemimpin perwakilan organisasi internasional.
Erwin memastikan, baik TNI maupun Polri telah memiliki regulasi dan prosedur operasi standar dalam melakukan pengamanan kegiatan internasional semacam itu. TNI dan Polri telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk melakukan mitigasi bersama serta berkoordinasi dengan pihak negara tamu untuk menyesuaikan terhadap permintaan khusus terkait dengan keamanan delegasi dari setiap negara.
Setidaknya 11 satuan tugas (satgas) bakal dikerahkan untuk menjaga kelancaran KTT Ke-43 ASEAN 2023. Satgas tersebut meliputi Satuan Tugas Pengamanan VVIP dan Pengamanan Wilayah, Satuan Tugas Pengamanan Khusus, Satuan Tugas Evakuasi, Satuan Tugas Siber, Satuan Tugas Intelijen, Satuan Tugas Komunikasi dan Elektronika, Satuan Tugas Pertahanan Udara, Satuan Tugas Laut, Satuan Tugas Pengamanan Bandara dan Pelabuhan, dan Satuan Tugas Penerangan.
Tentunya yang cukup menjadi tantangan bagi kami saat ini adalah banyaknya akomodasi yang disiapkan untuk setiap delegasi.
Terkait dengan pembagian tugas, personel TNI akan mengamankan delegasi VVIP, ring 1, dan ring 2. Sementara personel Polri bertugas untuk mengamankan delegasi VIP beserta ring 3 dan ring 4, termasuk kegiatan di sela kegiatan pokok. Polri akan menurunkan sebanyak 6.182 personel untuk mengamankan kegiatan tersebut.
Menurut Erwin, dalam ajang kali ini, jumlah delegasi yang akan datang cukup banyak dengan tempat menginap yang beragam meski tidak berjauhan. Secara keseluruhan, lokasi kegiatan akan berkutat di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan meski kemudian terdapat kegiatan sela di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
”Tentunya yang cukup menjadi tantangan bagi kami saat ini adalah banyaknya akomodasi yang disiapkan untuk setiap delegasi sehingga kita sudah mengonsentrasikan kekuatan kita di lokasi-lokasi itu, seperti di TMII, Bandara Soekarno-Hatta, sehingga dijamin aman dan kondusif,” ujar Erwin.
Menurut Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Verdianto Iskandar Bitticaca, selain pengamanan pada saat kegiatan, pihaknya juga melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan berupa patroli dan razia yang lebih sering. Selain itu, dilakukan pula kegiatan sosial yang dimaksudkan untuk menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Terkait dengan ancaman terorisme, menurut Verdianto, hal itu sudah diantisipasi oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Penangkapan tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat, dan pengungkapan kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Polda metro Jaya belum lama ini merupakan bentuk antisipasi tersebut. Demikian pula untuk kemungkinan diadakannya unjuk rasa pada saat KTT Ke-43 ASEAN berlangsung, kata Verdianto, kepolisian akan melakukan pendekatan persuasif agar kegiatan penyampaian pendapat itu dilakukan setelah ajang ini selesai.
”Silakan menyampaikan pendapat setelah selesai kegiatan. Ini terus kita komunikasikan agar mereka mengurungkan niat untuk turun ke jalan,” ujar Verdianto.
Verdianto memastikan bahwa pengaturan lalu lintas selama KTT Ke-43 ASEAN berlangsung hanya dilakukan dengan mekanisme buka-tutup jalan. Terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat, Verdianto memastikan jalur ekonomi masyarakat tidak akan terganggu dan transportasi umum tidak akan ditutup.
Ancaman siber
Selain ancaman di dunia nyata, aparat keamanan juga telah mengantisipasi kemungkinan serangan siber. Menurut Erwin, telah dibentuk satgas yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan memastikan kegiatan KTT Ke-43 ASEAN berjalan lancar.
Terkait dengan hal itu, menurut Erwin, BSSN telah menyampaikan bahwa mereka telah memantau sejak tiga bulan lalu terhadap beberapa alamat IP dan situs yang diduga dapat mengganggu kegiatan KTT Ke-43 ASEAN. ”Ancaman ini sudah ditindaklanjuti oleh BSSN secara proporsional sehingga bisa dikatakan sudah ternetralisir. Dan, ini akan terus dilakukan sampai KTT Ke-43 ASEAN selesai,” kata Erwin.