Bertemu Surya Paloh, Presiden Tegaskan Tak Ada Perbincangan Duet Anies-Muhaimin
Surya Paloh menyatakan, dirinya membahas dinamika politik dengan Presiden Jokowi, termasuk suasana politik. Dan, menurut dia, Jokowi bersyukur suasananya tenang.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, HIDAYAT SALAM
·3 menit baca
’
Presiden Jokowi mengaku pertemuannya dengan Surya Paloh hanya pertemuan biasa.
Surya Paloh mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi membahas suasana politik saat ini.
Pengamat politik Airlangga Pribadi menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh terkait dengan keinginan Jokowi yang hendaki dinamika politik menjelang Pilpres 2024 berjalan tanpa adanya polarisasi yang keras.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo, Jumat (1/9/2023), mengakui telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8/2023) sore. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Presiden menyatakan tidak ada pembahasan tentang rencana Partai Nasdem menduetkan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk Pemilihan Presiden 2024.
Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu hanyalah pertemuan yang disebutnya sebagai pertemuan biasa. ”Ya, pertemuan biasa, pertemuan biasa. Ya, memang bertemu, ya, pertemuan biasa,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan ketika memberikan keterangan pers setelah meninjau kesiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN, di Jakarta, Jumat.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang wacana pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies-Muhaimin.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang wacana pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies-Muhaimin. ”Ndak ada sama sekali. Ndak ada,” tambah Presiden Jokowi.
Terkait koalisi partai politik yang terancam pecah akibat rencana memasangkan Anies-Muhaimin, Presiden menegaskan bahwa hal itu bukan urusan seorang Presiden. ”Urusannya ketua-ketua partai, urusan partai. Bukan urusannya Presiden,” ucap Presiden Jokowi.
Pada Kamis (31/8/2023), Partai Demokrat mengungkapkan tentang rencana duet Anies-Muhaimin di Pilpres 2024. Partai Demokrat menyebut bahwa Partai Nasdem mengkhianati piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah disepakati para anggotanya, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem.
Sebelumnya, KPP sepakat mendukung Anies sebagai bakal capres. Namun, nama bakal cawapresnya belum diumumkan. Bakal capres Anies Baswedan juga telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dengan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Muhaimin.
Pada Kamis (31/8) malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Ia tidak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo tersebut. Pada pertemuan itu, Surya mengaku membahas dinamika politik dengan Presiden Jokowi.
Namun, ia tidak menyampaikan secara rinci hal yang didiskusikan bersama Presiden tersebut. ”Ya, saya ngobrol sama teman, sudah lama enggak jumpa. (Bahas) bagaimana suasana keadaan politik. (Jokowi) bilang kita bersyukur, suasananya tenang,” kata Surya di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis malam.
Saat ditanya apakah dirinya melaporkan kepada Presiden tentang rencana menduetkan Anies dengan Muhaimin, Surya Paloh tidak mengiyakan, tetapi juga tak menampik. Ia menyatakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi berlangsung hangat.
Presiden Jokowi, lanjut Paloh, tak memberikan petunjuk untuk memasangkan Anies dengan Muhaimin. ”Enggak ada arahan (Jokowi),” katanya.
Paloh menambahkan, paduan Anies-Muhaimin kemungkinan bisa terjadi. Walakin, keputusan itu belum sepenuhnya resmi. Dirinya menyerahkan rencana menduetkan Anies Baswedan dengan Muhaimin kepada partai koalisi.
Presiden Jokowi, lanjut Paloh, tak memberikan petunjuk untuk memasangkan Anies dengan Muhaimin.
Pengamat politik Airlangga Pribadi menilai bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh terkait dengan keinginan Jokowi yang menghendaki agar proses dinamika politik menjelang Pilpres 2024 berjalan tanpa adanya polarisasi yang keras. ”Pada saat akhir kepemimpinannya berjalan dengan baik tanpa kemudian memunculkan gesekan-gesekan politik,” kata Airlangga.
Airlangga menduga bahwa Paloh memberikan informasi ke Presiden tentang kemungkinan pasangan Anies-Muhaimin. Sebelumnya, Muhaimin merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi, sementara Anies merepresentasikan kekuatan yang berada di luar jalur pemerintahan Jokowi yang menginginkan perubahan.
”Sehingga ada potensi untuk meredam kemungkinan-kemungkinan peruncingan dan penajaman kelompok-kelompok atau kandidat yang berjarak dengan kekuasaan,” ujar Airlangga.
Potensi perpecahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ataupun Koalisi Indonesia Maju akibat wacana pasangan Anies-Muhaimin diyakini tidak serta-merta membuat kondisi politik memburuk. Hal ini terutama karena dalam aliansi koalisi baru nantinya akan ada potensi pertemuan di antara dua kutub atau dua bagian dari kelompok yang selama ini dianggap bertentangan.
Menurut Airlangga, kejutan-kejutan politik masih mungkin terjadi jelang Pilpres 2024. ”Bagaimana dalam konteks 2024 ini, siapa pun kemudian yang tampil itu tidak mengarah pada polarisasi seperti yang pernah dialami oleh Pak Jokowi dalam Pilpres 2014 atau 2019,” ujarnya.