Anies-Muhaimin Mencuat

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kemungkinan bisa terjadi di Pemilu 2024. Partai Demokrat merasa dikhianati.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Dalam keterangannya, Surya Paloh membenarkan kemungkinan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Namun, keputusan tersebut belum resmi.

JAKARTA, KOMPAS – Partai Demokrat, Kamis (31/8/2023), mengungkapkan, bakal calon presiden Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Pemilu 2024. Partai Demokrat menyatakan hal yang dilakukan sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis malam, mengatakan, paduan Anies dan Muhaimin Iskandar kemungkinan bisa terjadi. ”Bisa terjadi. Keputusan itu belum puncak sepenuhnya,” tuturnya.

Surya berharap kehadiran Muhaimin bisa mendongkrak perolehan suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mengenai Partai Demokrat yang merasa terkhianati, Surya turut prihatin karena harapan untuk terus bersama terkesan sirna. ”Saya hormati apa pun keputusan Partai Demokrat,” tuturnya.

Saat ditanya soal Muhaimin yang merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah, Surya Paloh menyebut koalisinya tetap mengusung slogan perubahan. Bagi dia, perubahan itu merupakan keniscayaan, baik suka maupun tidak.

Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat mendukung Anies sebagai bakal capres. Namun, nama bakal cawapresnya belum diumumkan.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 KPP, Teuku Riefky Harsya, dalam keterangan tertulis, Kamis, menyampaikan, pihaknya mendapat informasi dari Sudirman Said yang mewakili Anies bahwa Anies menyetujui kerja sama politik Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies dan Muhaimin. Menurut dia, persetujuan ini dilakukan sepihak atas inisiatif Surya.

”Hari ini (Kamis), kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies. Ia mengonfirmasi berita itu benar. Demokrat ’dipaksa’ menerima keputusan itu,” katanya.

Sebelumnya, kata Teuku Riefky, sesuai mandat yang diberikan ketiga ketua umum partai politik anggota KPP untuk menentukan cawapres yang dipilih, pada 14 Juni 2023, Anies memutuskan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Nama Agus telah disampaikan kepada para ketua umum partai politik dan majelis tertinggi setiap partai. Menurut Anies, kata Teuku Riefky, ketiga pemimpin partai menerima putusan itu dan tidak ada penolakan.

Pengkhianatan

Teuku Riefky menuturkan, dalam pertemuan Anies dengan Tim 8 dan Susilo Bambang Yudhoyono, deklarasi Anies-Agus akan dilakukan awal September 2023. Namun, kata dia, di tengah finalisasi dan persiapan deklarasi, Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.

Menurut dia, peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Selain itu, pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan Anies, yang telah diberi mandat untuk memimpin KPP.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan setelah menyampaikan pidato di kantor DPP Partai Demokrat di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/10/2022).

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menegaskan, sejauh ini belum ada keputusan apa pun terkait posisi politik PKB. Begitu pula terkait kabar mengenai kesepakatan Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies dan Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres. ”Belum, belum (ada keputusan). Masih ditimbang-timbang (semua kemungkinan), masih kami diskusikan,” ujar Huda.

Baca juga: Demokrat Sebut Anies Setujui Kerja Sama Nasdem-PKB untuk Usung Anies-Muhaimin

Ia tak memungkiri situasi internal PKB sedang tak baik-baik saja setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama koalisi baru, yakni Koalisi Indonesia Maju, pada acara Hari Ulang Tahun Ke-25 PAN, Senin (28/8/2023) malam. Sebelumnya, PKB dan Gerindra sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Dalam penentuan nama Koalisi Indonesia Maju, ujar Huda, Muhaimin tak diajak berdiskusi. Hal ini menimbulkan kekecewaan di internal PKB. Terhadap situasi ini, PKB akan membawanya dalam rapat DPP yang digelar Jumat ini. Di rapat DPP itu, PKB akan memutuskan posisi PKB di dalam Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo Subianto seusai acara ”Executive Education Program for Young Political Leader” di Golkar Institute, Jakarta, Kamis sore, mengaku belum mendengar informasi mengenai merapatnya PKB ke Nasdem. ”Saya belum dengar rencana-rencana itu,” katanya.

Prabowo juga tak mempersoalkan jika PKB keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut dia, itu merupakan bagian dari demokrasi.

Sementara itu, melalui keterangan tertulis, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS dan anggota Tim 8 KPP, Almuzzammil Yusuf, menghormati sikap politik setiap parpol. Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam KPP, tetapi belum diperoleh hasil yang diinginkan bersama. Ia menegaskan, PKS tetap mendukung dan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. PKS berpegang pada kesepakatan di piagam KPP bahwa cawapres ditentukan Anies.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Sudirman Said

Anggota Tim 8 KPP, Sudirman Said, menjelaskan, dalam butir ke-3 piagam kerja sama KPP, capres diberi tugas memilih cawapres. Tugas ini sebagai proses seleksi karena pada akhirnya yang berwenang menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres.

”Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pemimpin partai dalam koalisi di bulan Juni 2023,” kata Sudirman.

Ia mengungkapkan, pimpinan partai merespons secara beragam atas usulan tersebut. Ada partai yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Namun, ada yang berpandangan tak perlu terburu-buru menetapkan, tetapi menunggu jelang akhir pendaftaran sambil mengantisipasi jika muncul opsi nama lain. ”Karena belum terjadi kesepakatan, proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan,” ucap Sudirman.