Demokrat Sebut Anies Setujui Kerja Sama Nasdem-PKB untuk Usung Anies-Muhaimin

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyampaikan, Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies dan Muhaimin Iskandar. Nasdem mempertanyakan sumber informasi Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) bersama bakal calon presiden Anies Baswedan melakukan jumpa pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrat mengungkapkan bakal calon presiden Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Partai Demokrat menyatakan hal itu dilakukan sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Adapun, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung bakal capres Anies Baswedan. Namun, bakal cawapres pendamping Anies belum diumumkan secara resmi hingga Kamis (31/8/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023) malam menyampaikan, pihaknya mendapatkan informasi dari Sudirman Said yang mewakili Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Teuku Riefky, persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu,” kata Teuku Riefky.

Partai Demokrat, kata dia, menyikapi situasi tersebut dengan melakukan rapat majelis tinggi partai. Partai Demokrat sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Teuku Riefky mengungkapkan, Anies telah mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di sebuah rumah di Jakarta pada 23 Januari 2023 sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati Anies membawa Partai Nasdem dan Agus membawa Partai Demokrat. Keduanya bekerjasama mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peristiwa ini disaksikan oleh empat orang dari Tim 8.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (kiri) berjalan bersama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuju Auditorium Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) diresmikan pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai.

Menurut Teuku Riefky, sejumlah partai politik mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat, bahkan ada yang mengundang perhatian publik. Anies pun menghubungi Agus pada 12 Juni 2023 dengan mengatakan agar ia segera berpasangan dengan Agus sebagai capres dan cawapres.

Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Agus untuk menentukan calon wakil presiden yang dipilih, maka pada 14 Juni 2023, Anies memutuskan untuk memilih Agus sebagai cawapresnya.

Baca juga: ”Perjamuan” demi Anies Baswedan

Nama Agus telah disampaikan kepada para ketua umum partai politik dan majelis tertinggi masing-masing partai. Menurut Anies, kata Teuku Riefky, ketiga pimpinan partai menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Alasan Anies, yakni Agus memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam KPP. Agus juga dinilai memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya.

FAKHRI FADLURROHMAN

Bakal calon presiden Anies Baswedan (kiri) naik ke atas panggung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kedua dari kiri) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (ketiga dari kiri) di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Karena desakan dari masyarakat tentang kepastian Koalisi Perubahan serta semakin merosotnya elektabilitas Anies, maka jajaran koalisi segera mendeklarasikan terbentuknya KPP, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung.

Anies dan Tim 8 telah beberapa kali merencanakan waktu deklarasi, tetapi rencana deklarasi tersebut tidak pernah terwujud. “Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi,” kata Teuku Riefky.

Teuku Riefky mengungkapkan, waktu deklarasi telah dikomunikasikan kepada Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. Tentang penetapan waktu deklarasi, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8, sedangkan Yudhoyono dan dan Salim Segaf setuju untuk percepatan deklarasi. Dalam pertemuan Anies dengan Tim 8 dan Yudhoyono, deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.

Akan tetapi, kata Teuku Riefky, di tengah finalisasi dan persiapan deklarasi, Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Menurutnya, peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepekati ketiga parpol. Selain itu, pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan Anies, yang telah diberi mandat untuk memimpin KPP.

Saat ditanya terkait tuduhan Partai Demokrat kepada Partai Nasdem yang sepihak memutuskan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali tak merespons lugas. Ia juga mengaku tak mengerti maksud pernyataan Demokrat tersebut. Dirinya justru balik bertanya dari mana sumber informasi Partai Demokrat itu. "Saya enggak tahu dari mana sumbernya itu yah," ujar Ali di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis malam.

Selain itu, hingga Kamis hingga pukul 21.30, Sudirman Said selaku Juru Bicara Anies Baswedan juga belum merespons saat dikonfirmasi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar

Prabowo Subianto seusai acara “Executive Education Program for Young Political Leader” di Golkar Institute, Jakarta, Kamis (31/8) sore, mengaku belum mendengar informasi mengenai merapatnya PKB ke Nasdem. “Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu,” katanya.

Prabowo juga tak mempersoalkan PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju. Menurut dia, itu merupakan bagian dari demokrasi. “Ya inilah namanya demokrasi kita ya. Demokrasi kita bernegosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja ya,” ucapnya.

Prabowo juga tidak dapat memastikan apakah setelah ini akan menggaet Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju setelah keputusan PKB merapat ke Nasdem. “Kita lihat perkembangan,” ujarnya.

KOMPAS

Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB sepakat menamai koalisi mereka sebagai Koalisi Indonesia Maju. Mereka mengklaim koalisi ini punya semangat meneruskan perjuangan dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pidato politik di HUT ke-25 PAN, di Jakarta, Senin (28/8/2023) malam.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menyampaikan, pindahnya PKB ke Nasdem merupakan hal yang biasa dalam berpolitik. Meski demikian, hal ini tentu akan dibicarakan lebih lanjut di internal koalisi. “Nanti akan ada pembicaraan,” ucapnya.

Menurut Peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, potensi peta koalisi ke depan akan mengalami pergeseran komposisi keanggotaan, khususnya KPP dan Koalisi Indonesia Maju. Situasi itu tergantung keputusan internal masing-masing parpol.

“Kita tunggu hasil putusan majelis tinggi partai tersebut. Namun yang jelas, kehati-hatian dan kecermatan dalam melihat situasi politik terkini menjadi kunci bagi setiap koalisi parpol yang ada dalam menatap pemilu 2024 nanti,” kata Wasisto.