Komitmen Melanjutkan Pembangunan Lebih Diapresiasi Dibandingkan ”Endorsement” Jokowi

Survei Litbang ”Kompas” merekam, elektabilitas bakal capres naik lebih tinggi apabila berkomitmen melanjutkan program pemerintahan sebelumnya ketimbang hanya mendapatkan ”endorsement” dari Presiden Jokowi.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/ LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Publik lebih mengapresiasi bakal calon presiden yang mempunyai komitmen untuk melanjutkan program pembangunan pemerintahan sebelumnya dibandingkan kandidat yang hanya didukung atau direkomendasikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih semakin kritis dan rasional dalam menguji kredibilitas para calon pemimpin.

Survei Litbang Kompas periode 27 Juli-7 Agustus 2023 merekam, elektabilitas bakal capres naik lebih tinggi apabila berkomitmen melanjutkan program pemerintahan sebelumnya ketimbang semata-mata mendapatkan endorsement atau dukungan dari Presiden Jokowi. Pada simulasi tiga bakal capres teratas pilihan publik, elektabilitas Prabowo Subianto naik sekitar 3,8 persen jika direkomendasikan oleh Presiden Jokowi. Namun, jika berkomitmen melanjutkan program Jokowi, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu naik hingga 4,1 persen.

Bakal capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo, mendapat peningkatan elektabilitas 0,8 persen jika didukung Jokowi serta bertambah 2,8 persen jika meneruskan program Jokowi. Elektabilitas bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan, naik 1,4 persen jika didukung Jokowi dan 2,9 persen apabila melanjutkan program Jokowi.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan, hasil survei Litbang Kompas kian mengonfirmasi bahwa publik menaruh harapan besar kepada sosok pemimpin yang dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi. Hal ini berarti pemilih semakin kritis terhadap program yang ditawarkan bakal capres dibandingkan gimik politik, seperti dukungan dan rekomendasi dari Presiden.

Menurut Umam, publik semakin rasional dalam menilai sosok bakal capres yang bisa berpihak pada kepentingan masyarakat. Literasi politik dari pemilih kian baik sehingga bisa membedakan program para calon pemimpin yang dapat memperkuat pembangunan sekaligus lebih berpihak kepada rakyat.

Baca juga: Ganjar dan Prabowo Makin Ketat, Saatnya Adu Gagasan

”Masyarakat bukan lagi seperti kerbau yang dicocok hidungnya dan mengikuti kata pemimpinnya, tetapi lebih bernalar dan bersikap kritis serta independen terkait capres atau cawapres yang akan mereka dukung,” katanya.

Oleh karena itu, Umam berpandangan, Presiden Jokowi harus lebih cermat, arif, dan bijaksana dalam memberikan dukungan atau rekomendasi terhadap sosok bakal capres tertentu. Dengan demikian, apa yang diharapkan Presiden, yakni keberlanjutan pembangunan, bisa benar-benar terlaksana.

Hasil survei Litbang Kompas kian mengonfirmasi bahwa publik menaruh harapan besar kepada sosok pemimpin yang dapat melanjutkan program-program pembangunan yang telah dijalankan pemerintahan Jokowi.

Presiden diharapkan pula tak terjebak pada politik praktis, tetapi lebih bersikap negarawan. Menurut Umam, kalkulasi politik sebaiknya jangan hanya berdasarkan untung-rugi atau ego politik, tetapi juga mengedepankan target-target agenda pembangunan ke depan.

Komitmen

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menempatkan komitmen kesinambungan kepemimpinan dari presiden RI pertama Soekarno, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan Ganjar Pranowo jika terpilih nantinya guna mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hal itu telah menjadi kebijakan partai yang diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P, awal Juni lalu.

”Dalam forum yang sangat strategis itu, kebijakan kesinambungan dengan membangun infrastruktur, pemindahan Ibu Kota Nusantara, hilirisasi industri, dan loncatan kemajuan Indonesia dengan memanfaatkan bonus demografi, revolusi mental, peningkatan kualitas pendidikan, serta sumber daya manusia sebagai pilar terpenting kemajuan telah ditetapkan untuk dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Hasto.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto didampingi Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar 2024 Ahmad Basarah (kanan) dan Wakil Ketua Adian Napitupulu saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Ia tidak memungkiri, PDI-P dan Ganjar juga kerap memasang gambar Presiden pada berbagai medium sosialisasi kegiatan. Hal itu dilakukan karena faktor ideologis, historis, kultural, dan ikatan emosional yang terjalin sebagai sesama kader PDI-P. Pesan yang hendak disampaikan adalah kesamaan visi kemajuan Indonesia yang telah dikukuhkan dalam Rakernas III.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan tentu menjalankan visi, misi, dan program sesuai arahan Presiden. Sebagai bakal capres, Prabowo selalu menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan program-program Jokowi jika terpilih sebagai presiden pada 2024.

”Pak Prabowo figur yang jujur. Secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak malu-malu untuk belajar dari Pak Jokowi. Beliau pun berulang kali menegaskan bahwa pemerintahan beliau (jika terpilih) pada 2024-2029 adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi,” kata Andre.

Ia tidak menjelaskan secara spesifik mengenai program apa yang akan dilanjutkan oleh Prabowo. Namun, sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, Prabowo terlibat dalam semua rapat pengambilan keputusan strategis, memahami dinamika pemerintahan saat menghadapi pandemi Covid-19, dan krisis global. Karena itu, Prabowo diklaim memahami apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Presiden.

Baca juga: Parpol Tidak Hanya Pertimbangkan Elektabilitas dalam Pilih Bakal Cawapres

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Bakal calon presiden Anies Baswedan berorasi di depan para simpatisan dan kader Partai Nasdem di acara Apel Siaga Perubahan Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7/2023).

Sementara itu, meski Anies mendapatkan insentif elektoral jika berkomitmen melanjutkan program pemerintahan Jokowi, Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Al Muzammil Yusuf mengungkapkan, masih ada kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan. Kelompok itu tidak ingin melanjutkan program-program pemerintahan yang sudah berjalan.

”Masih banyak yang takut mengungkapkan sikap asli. Keengganan itu kemungkinan besar karena mempertimbangkan risiko berhadapan dengan penguasa,” kata Al Muzammil yang juga merupakan anggota Tim 8 KPP.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak memberikan dukungan kepada salah satu bakal capres tertentu. Presiden hanya menginginkan pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024 memiliki komitmen serta dapat dipercaya untuk melanjutkan program-program menuju Indonesia maju.