Mahfud MD: Penyaluran Bantuan Korban Kekeringan di Papua Hadapi Kendala

Hingga kini pemerintah masih terkendala akses transportasi untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana kekeringan di Papua Tengah. Era tanggap darurat pun diterapkan hingga 7 Agustus 2023.

PUSDALOPS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Salah satu lahan pertanian milik warga di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, yang terdampak kekeringan karena fenomena embun beku.

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, negara akan hadir secara maksimal untuk mengatasi bencana alam kekeringan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Namun, penyaluran bantuan untuk 10.000 warga yang terdampak bencana alam itu masih terkendala akses transportasi dan cuaca.

”Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pak Muhadjir Effendi sedang berada di sana. Turun meninjau dan memberikan arahan langsung untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar di sana,” kata Mahfud melalui keterangan resmi, Kamis (3/8/2023).

Kehadiran negara untuk mengatasi bencana kekeringan di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri di Kabupaten Puncak, menurut dia, akan dimaksimalkan. Pemerintah menyiapkan seluruh bantuan yang diperlukan bagi sekitar 10.000 jiwa yang mengalami kelaparan di tiga distrik tersebut. Kementerian Sosial, Polri, TNI, kodam, hingga polda semua turun untuk menyiapkan bantuan sehari-hari yang diperlukan dalam era tanggap darurat.

”Era tanggap darurat sampai dengan tanggal 7 Agustus ini,” imbuhnya.

Baca juga : Korban Bencana Kekeringan di Papua Tengah Capai 10.000 Orang, Tim Kesehatan Diterjunkan

DOKUMENTASI HUMAS KEMENKO POLHUKAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan dialog terkait dengan masalah keamanan di Papua bersama perwakilan tokoh masyarakat dan agama Papua, Majelis Rakyat Papua, dan DPR Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Dialog dilakukan secara daring dan luring.

Permasalahannya, kendala yang dihadapi tim tanggap darurat itu adalah masalah transportasi. Transportasi dari Jakarta ke lokasi kekeringan sangat sulit. Bahkan, jalur transportasi udara pun hanya bisa dilewati pesawat kecil dengan landasan hanya sekitar 600 meter. Pesawat yang masuk ke lokasi juga tergantung pada cuaca.

”Jadi, tidak bisa setiap waktu. Kadang kala harus menunggu perubahan cuaca. Begitu mendarat di Distrik Agandugume itu juga tidak mudah karena harus diantar lewat darat ke kampung-kampung yang terjal di ketinggian. Bantuan harus diantar dengan cara dipikul atau digendong sampai ke tempat terpencil,” ujarnya.

Tak ada gangguan keamanan

Terkait dengan situasi keamanan di Kabupaten Puncak itu, menurut Mahfud tidak ada gangguan atau ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebab, di lokasi tersebut sudah ada kantor TNI organik yang menjaga.

Kendala yang dihadapi oleh tim tanggap darurat itu adalah masalah transportasi. Transportasi dari Jakarta ke lokasi kekeringan sangat sulit.

Selain itu, di sana juga sudah ada kesepakatan antara penjabat gubernur, bupati, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menjamin keamanan. Setiap bantuan yang mendarat ke distrik itu agar bisa sampai dengan aman dan bisa diantar kepada warga dengan selamat.

”Soal kendala infrastruktur penerbangan yang mengganggu distribusi dari daerah ke daerah. Presiden sudah memberikan arahan agar ditangani dan jangan sampai penderitaan rakyat berkepanjangan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah pusat akan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Upaya ini untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering kali dialami masyarakat setempat ketika terjadi cuaca ekstrem.

Bencana kekeringan dipicu cuaca ekstrem dengan suhu udara minus 10 derajat celsius, musim kemarau berkepanjangan, hingga terjadi fenomena embun es. Fenomena yang terjadi sejak Mei 2023 ini mengakibatkan tanaman warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. Warga terpaksa mengonsumsi umbi-umbian, seperti ubi dan keladi, yang busuk dan berair. Akibatnya, mereka mengalami gangguan kesehatan, seperti diare.

Baca juga : Kekeringan dan Kelaparan di Papua Tengah, Enam Meninggal

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Muhadjir Effendy, saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua, berdialog dengan para guru. Kualitas guru masih jadi tantangan di kawasan Indonesia timur.

Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto sudah tiba di Timika, Papua Tengah, sejak Rabu (2/8/2023). Muhadjir dan Suharyanto meninjau pusat penyimpanan bantuan di Timika untuk masyarakat Kabupaten Puncak yang kelaparan selama sebulan terakhir karena bencana kekeringan. Muhadjir dan Suharyanto menyerahkan bantuan bagi perwakilan warga yang terdampak bencana kekeringan.

Muhadjir menuturkan, pemerintah pusat akan menyiapkan fasilitas lumbung pangan di salah satu distrik (kecamatan) di Kabupaten Puncak. Sebab, diperkirakan bencana kekeringan yang melanda tiga distrik di Kabupaten Puncak akan berkepanjangan dan terjadi setiap tahun dari bulan Mei hingga Juli.

Ia memaparkan, pemerintah menyalurkan 12 jenis barang bantuan pada Rabu. Barang-barang ini meliputi beras, peralatan tidur, tenda, selimut, pakaian, dan kebutuhan pokok. Pemerintah juga menyalurkan ribuan paket makanan siap saji, paket bahan pokok, 50 ton beras, dan susu. BNPB juga menyediakan matras, selimut, pakaian anak dan dewasa, serta 20 generator listrik (Kompas, 3/8/2023).