Sentilan Jokowi di Perombakan Kabinet
Perombakan kabinet baru-baru ini bukan hanya menyangkut Johnny G Plate yang tersangkut kasus korupsi. Lewat perombakan kabinet, Presiden Jokowi juga dinilai tengah memberikan sentilan kecil.
Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memberikan keterangan kepada media usai pelantikan menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023). Presiden melantik Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate.
Setelah dua bulan dibiarkan kosong tanpa menteri definitif, kursi Menteri Komunikasi dan Informatika akhirnya terisi. Presiden Joko Widodo menetapkan Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Menkominfo, menggantikan Johnny G Plate yang tersangkut kasus korupsi.
Ketua Umum Projo, kelompok sukarelawan pendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, itu pun dilantik pada Senin (17/7/2023). Bertepatan dengan Senin Wage menurut penanggalan Jawa.
Pilihan hari untuk pelantikan itu berbeda dengan kebiasaan Presiden sebelumnya dalam merombak kabinet, yakni pada Rabu Pon. Hal berbeda lainnya adalah jika sebelumnya pergantian menteri yang berasal dari partai politik akan digantikan oleh tokoh dari parpol yang sama. Namun, kali ini ia memilih pentolan sukarelawan pendukungnya untuk mengisi kursi menteri dari Partai Nasdem, parpol asal Johnny G Plate.
Pelantikan itu juga berlangsung tepat sehari setelah Partai Nasdem mengadakan apel siaga menghadirkan massa yang terdiri dari kader dan simpatisan Nasdem di Gelora Bung Karno, Jakarta. Apel siaga Nasdem juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, kedua parpol yang bersama dengan Nasdem membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Bakal calon presiden yang didukung KPP, Anies Baswedan, juga hadir dalam agenda tersebut.
Sejumlah perbedaan dari kebiasaan itu, kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, mengindikasikan adanya pesan politik yang ingin disampaikan Presiden. Pesan dimaksud tidak terlepas dari perbedaan sikap antara Presiden dan Nasdem jelang Pilpres 2024, yakni terkait dukungan Nasdem terhadap Anies, sosok yang kerap disebut berbeda pandangan dengan Istana.
”Selain menyangkut kasus hukum yang sedang menyangkut Johnny G Plate, ada hal lain yang ingin disampaikan, semacam sentilan kecil,” ujarnya dalam bincang-bincang Satu Meja The Forum bertajuk ”Di Balik Reshuffle Kabinet” yang disiarkan di Kompas TV, Rabu (19/7/2023) malam.
Baca juga: Melalui Pantun, Gerindra Menggoda Demokrat Bergabung
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F10%2F20%2F9725b76e-f481-47e4-bdd9-210b9844ff51_jpg.jpg){kind=logo}
Burhanuddin Muhtadi
Dalam acara yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo itu, hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nusyirwan Soejono, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf sebagai pembicara.
Sentilan dimaksud, kata Burhanuddin, semakin terlihat karena pergantian menteri dari parpol tidak hanya terjadi pada Budi Arie. Pada pos parpol lainnya, misalnya pergantian Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan tetap diberikan kepada politisi PPP lainnya, yakni Saiful Rahmat Dasuki.
Begitu juga untuk menggantikan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jokowi memilih Djan Faridz, yang juga politisi senior PPP. Hanya pos Nasdem yang tak diisi lagi oleh politisi dari parpol yang dipimpin Surya Paloh itu.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, jika ada sentilan yang diberikan Presiden kepada Nasdem, itu merupakan hal biasa.
Burhanuddin memandang, pertimbangan politis merupakan dasar utama perombakan kabinet. Meski ada faktor profesionalitas, itu kerap kali tak sebanding dengan kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Hal itu terutama terkait dengan preferensi Jokowi terhadap sosok yang akan berkontestasi di Pilpres 2024.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, jika ada sentilan yang diberikan Presiden kepada Nasdem, itu merupakan hal biasa. Menurut dia, Surya Paloh berulang kali mengatakan, tamparan dari seorang sahabat lebih baik untuk didapatkan ketimbang ciuman dari pengkhianatan. Artinya, Nasdem lebih memilih untuk mengemukakan hal-hal yang obyektif tetapi menyakitkan daripada mengungkapkan sekadar pujian tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. ”Kalau saya bilang, jangan kan sentilan Presiden, yang lebih parah atau pahit dari itu kami terima,” ujarnya.
Willy menegaskan, level berpolitik Nasdem tidak lagi pada tingkat rata-rata, tetapi sudah melampauinya. Pihaknya tidak mempermasalahkan jika Presiden mengganti menteri dari Nasdem dengan sosok dari kelompok sukarelawan ataupun pihak lain. Sebab, relasi yang dibangun dengan Jokowi bukan sekadar untuk berbagi kekuasaan, melainkan juga komitmen untuk menjaga stabilitas politik hingga akhir masa jabatannya sebagai Presiden.
Baca juga: Seusai Bertemu Jokowi, Surya Paloh: Pak Jokowi Tanya Cawapres Anies
Selama setahun ke belakang, kelompok sukarelawan cenderung menjadi instrumen Jokowi dalam menyampaikan preferensi politiknya. Sinyal dukungan terhadap salah satu tokoh untuk maju di Pilpres 2024 pertama kali mengemuka saat Jokowi menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah, akhir Mei 2022. Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan para sukarelawan agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan dukungan politik.
”Urusan politik ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” kata Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang kini menjadi bakal capres dari PDI-P, PPP, Perindo, dan Partai Hanura.
Berangkat dari pesan tersebut, Projo bersama dengan sejumlah organ sukarelawan pendukung Jokowi lainnya menyelenggarakan musyawarah rakyat untuk mencari sosok yang akan direkomendasikan sebagai bakal capres kepada Jokowi. Setelah menjalani proses hampir setahun, puncak musra digelar di Istora Senayan, GBK, Mei lalu, dihadiri Jokowi.
Hasil musra merekomendasikan tiga nama bakal capres, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Adapun bakal calon wakil presiden yang direkomendasikan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid. Sejumlah nama itu akan diserahkan kepada Jokowi untuk dipilih dan disampaikan ke parpol. Sebab, pencalonan presiden dan wapres hanya bisa dilakukan oleh parpol dan gabungan parpol, bukan sukarelawan.
Saat itu, Presiden kembali menyampaikan kriteria sosok yang dibutuhkan Indonesia agar tidak kehilangan momentum menjadi negara maju dalam waktu 13 tahun ke depan. Menurut Jokowi, negara ini membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, mampu memanfaatkan peluang dan tidak sekadar bekerja rutin, apalagi hanya duduk di Istana. Dibutuhkan pula pemimpin yang berani mengambil risiko menghadapi tekanan dari negara-negara lain, serta mampu membangun strategi politik dan ekonomi untuk bersaing dengan negara lain di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: PDI-P Minta Penunjukan Budi Arie Tak Dikaitkan Pilpres 2024
Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara puncak Musyawarah Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Buka Malin Kundang
Sekalipun tak pernah menyebutkan sosok yang menjadi preferensinya, sinyal dukungan yang Jokowi kemukakan selama ini mengarah pada Ganjar Pranowo, bakal capres yang diusung oleh PDI-P. Sinyal dukungan juga tampak mengarah pada Prabowo Subianto, bakal capres yang diusung oleh Gerindra. Presiden kerap tampil bersama dengan Ganjar dan Prabowo dalam berbagai kesempatan, baik hanya berdua maupun sekaligus bertiga.
Baik Ganjar maupun Prabowo juga kerap mengasosiasikan diri dengan Jokowi sebagai tokoh yang mengusung gagasan keberlanjutan program-program Jokowi.
Namun, kini sinyal dukungan Jokowi dispekulasikan lebih kuat kepada Prabowo. Ditambah lagi, Projo juga mengakui ada kesamaan pandangan tentang Indonesia ke depan antara sukarelawan dan Prabowo.
Dalam tahun politik, kedekatan Presiden dengan salah satu pihak bisa saja diartikan sebagai sinyal dukungan. (Nusyirwan Soejono)
Menurut Nusyirwan Soejono, dalam tahun politik, kedekatan Presiden dengan salah satu pihak memang bisa saja diartikan sebagai sinyal dukungan. Namun, Jokowi merupakan kader PDI-P yang berjuang bersama parpol tersebut mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode. Di semua tahapan, kader PDI-P memahami tugasnya masing-masing.
”Kami yakin, Pak Jokowi tidak memiliki karakter, sifat seperti legenda masa lalu, legenda Malin Kundang. Itu keyakinan PDI-P,” kata Nusyirwan.
Aminuddin Ma’ruf menambahkan, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden menyimpan pesan poliitk, yakni menegaskan kepada para pembantunya untuk tidak berleha-leha. Meski sudah memasuki tahun politik dan masa akhir kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Presiden mengingatkan agar seluruh program prioritas tetap berjalan, visi pemerintah pun harus tuntas hingga 20 Oktober 2024.
Baca juga: Fokus Kerja Tuntaskan Program
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jateng, Kamis (9/3/2023).
Oleh karena itu, kata Aminuddin, evaluasi dan perombakan kabinet masih akan terus dilakukan. ”Bagi mereka menteri, kepala lembaga yang tidak perform kapan pun bisa terjadi (perombakan kabinet),” katanya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengakui, Projo ada untuk mendukung langkah-langkah politik presiden. Tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di Pilpres 2024. Meski hingga saat ini Jokowi belum memberikan arahan jelas ihwal siapa yang didukung, pihaknya akan seiring sejalan dengan pilihan presiden.
”Siapa yang didukung Pak Jokowi, ya nanti akan kami dukung,” kata Handoko.
Ia mengatakan, penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo merupakan sejarah. Selama ini, belum ada Presiden yang bersedia mengangkat perwakilan kelompok relawan untuk menjadi bagian dari kabinet. Oleh karena itu, meski Jokowi tak mengucapkan permintaan khusus secara langsung, pihaknya tentu akan akan semakin bersemangat untuk mengikuti semua arahan politik Jokowi.
”Ini sebuah apresiasi yang besar bagi kami sehingga ada suasana batin yang semringah. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan ini. Tentu kawan-kawan juga makin semangat untuk tetap berada di garis yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi,” tutur Handoko.
Di tengah banyak motif dan kepentingan yang berkelindan di balik perombakan kabinet, pastinya Presiden tak memberikan jabatan cuma-cuma kepada setiap pihak, baik parpol maupun sukarelawan. Begitu pula sebaliknya. Seperti adagium klasik, tidak ada makan siang gratis, apalagi di dunia politik.
