Presiden Minta Duet Budi Arie-Nezar Tuntaskan Program Menara BTS

Name: Presiden Minta Duet Budi Arie-Nezar Tuntaskan Program Menara BTS
Uploaded: 2023-07-17T06:32:19Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi, naik kelas dari posisi sebelumnya Wakil Menteri Desa menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain Budi, relawan Jokowi lainnya, Paiman Raharjo, ditunjuk sebagai wakil menteri.

Relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi, naik kelas dari posisi sebelumnya Wakil Menteri Desa menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain Budi, relawan Jokowi lainnya, Paiman Raharjo, ditunjuk sebagai wakil menteri.

Oleh

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

· 4 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yang baru, Budi Arie Setiadi, bersama wakil menterinya, Nezar Patria, untuk menyelesaikan proyek pembangunan menara base transceiver station atau BTS 4G untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Proyek ini, seperti diketahui, terganjal penyelesaiannya sebagai akibat korupsi yang diduga melibatkan, salah satunya, Johnny G Plate, Menkominfo sebelumnya.

”Ya, gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek (hingga berakhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin), satu setengah tahun kurang. Karena itu, saya ingin, yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati proses hukum. Tetapi, penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023).

Presiden menyampaikan hal itu setelah melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo. Selain Budi Arie, Presiden juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menkominfo; Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri; Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.

Selain para pejabat menteri dan wakil menteri, Presiden melantik pula Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Suasana pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, di Istana Negara, Senin (17/7/2023).

Presiden pun berulang menekankan arti penting penyelesaian penyelesaian proyek menara BTS. ”Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Selain itu, menurut Kepala Negara, kecepatan perubahan dunia saat ini juga sangat ditentukan oleh telekomunikasi, komunikasi, dan informasi. Berkaitan dengan itu, ada banyak hal yang harus dirampungkan, baik yang berkaitan dengan kedaulatan data, keamanan data pribadi, artificial intelligence, e-commerce, frekuensi, maupun satelit. Untuk itu, Presiden mengisi posisi Wakil Menkominfo guna membantu Budi Arie. Nezar pun dipilih karena, menurut Presiden, ia memiliki pengalaman di media massa, Dewan Pers, dan juga pernah di BUMN.

”Dan, juga akan kita bantu lagi masih, (selain) wamen kita bantu lagi dengan satgas. Ya, memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ada satgasnya juga nanti,” ujar Presiden Jokowi.

Saat ditanya apa yang menjadi pertimbangan menunjuk tokoh non-parpol sebagai menkominfo, Presiden Jokowi mengaitkannya dengan tujuan akhir agar segera bekerja. ”Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat,” ujar Presiden Jokowi.

Jawaban serupa, yakni agar segera bekerja cepat, juga diberikan Presiden Jokowi ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi dengan Partai Nasdem. Hal ini dalam konteks Menkominfo sebelumnya, yakni Johnny G Plate, berasal dari Partai Nasdem, sehingga saat ini ada pengurangan jatah menteri dari Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju.

Saat ditanya lebih lanjut apakah nantinya akan ada lagi perombakan kabinet, Presiden Jokowi menjawab, ”Ya, bisa saja. He-he-he. Prerogatif Presiden.”

Sementara itu, Budi Arie seusai dilantik menuturkan bahwa pihaknya akan menjalankan perintah Presiden. ”Jadi, gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan Pak Presiden,” katanya sembari menuturkan pihaknya akan bergerak cepat.

Sukarelawan di posisi strategis

Diketahui, Budi Arie merupakan ketua dari kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019, yakni Pro Jokowi (Projo). Pasca-Pilpres 2019, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di sela aktivitasnya sebagai wakil menteri, ia masih memimpin Projo. Projo menjadi bagian dari kelompok sukarelawan Jokowi yang menggelar Musyawarah Rakyat sejak tahun lalu, untuk mencari figur yang tepat sebagai pengganti Jokowi setelah 2024.

Selain Budi Arie, Paiman Raharjo yang menggantikan Budi Arie di posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, juga pernah memimpin kelompok sukarelawan pendukung Jokowi di Pilpres 2019. Kala itu ia menjabat Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi. Setelah Pilpres 2019, ia diangkat sebagai komisaris independen PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Adapun Rosan Perkasa Roeslani yang ditunjuk menjadi wakil dari Menteri BUMN Erick Thohir pernah menjadi bagian dari Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2021 ini pernah pula ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat setelah jabatannya di Kadin berakhir.

Terkait Djan Faridz dan Saiful Rahmad Dasuki, keduanya merupakan bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Amin. Djan menggantikan Mardiono yang menjabat Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP sejak tahun lalu. Sementara Saiful yang menjabat Ketua DPW PPP DKI Jakarta menggantikan seniornya di PPP, Zainut Tauhid. Di Pilpres 2019, Djan sebenarnya berseberangan dengan Jokowi. Kala itu, menteri perumahan rakyat di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini membawa PPP mendukung rival Jokowi di pilpres, yakni Prabowo Subianto.

Mengenai penggantian ini, Presiden Jokowi menuturkan ada permintaan dari partai.

Untuk Pahala Nugraha Mansuri, sebelum dilantik sebagai Wakil Menlu, ia menjabat posisi Wakil Menteri BUMN sejak 2020. Sebelumnya, ia pernah diangkat Erick Thohir menjadi Direktur Utama Bank Tabungan Negara. Nezar Patria pun dekat dengan Erick. Sebelum menjadi wakil menteri, ia dipercaya Erick menjadi staf khususnya. Ia juga pernah diangkat Erik menjadi Komisaris Independen PT Pegadaian (Persero) dan sempat pula dipercaya masuk dalam jajaran direksi PT Pos Indonesia (Persero).

Adanya sejumlah pentolan kelompok sukarelawan Jokowi dan pendukung Jokowi di pilpres lalu yang ditunjuk menjadi menteri dan wakil menteri semakin menambah panjang jumlah sukarelawan dan pendukung Jokowi yang menduduki posisi-posisi strategis.

Pertengahan 2021, peneliti Transparency International Indonesia (TII), Danang Widyoko, mengungkapkan, setidaknya ada 44 sukarelawan Joko Widodo yang menjabat sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN). Jumlah itu bisa lebih besar jika dihitung dengan jumlah komisaris di badan usaha milik daerah (BUMD).

Kemudian pada November 2022, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, juga mengungkapkan adanya 46 pendukung politik Jokowi yang mengisi komisaris di BUMN atau anak perusahaannya. Yang masuk kategori pendukung ini adalah anggota tim sukses Jokowi hingga organisasi sukarelawan pendukung Jokowi.

Bahkan, jika ditilik ke belakang, praktik serupa, yakni pemberian jabatan bagi pendukung dan sukarelawan pendukungnya, sudah diterapkan Jokowi setelah terpilih di Pilpres 2014.

Editor:

ANTONIUS PONCO ANGGORO

presiden jokowi menkominfo wantimpres reshuffle kabinet perombakan kabinet utama menara bts berita aktual budi arie setiadi