Peluncuran MPP Digital di 21 Kabupaten/Kota Diharapkan Tekan Potensi Korupsi
MPP digital juga berperan menekan potensi tindak pidana korupsi selain optimalisasi layanan publik. Hal ini terutama karena pertemuan tatap muka menjadi sangat berkurang.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekan tombol alarm sebagai tanda Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
JAKARTA, KOMPAS —Untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meluncurkan Mal Pelayanan Publik atau MPP Digital di 21 kabupaten/kota. MPP Digital yang nantinya akan menjangkau seluruh Tanah Air ini menjadi bagian dari upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi. Kehadiran MPP Digital juga diyakini bisa menekan potensi korupsi.
Wapres Amin menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan berbasis digital atau digital governance adalah sebuah keniscayaan. ”Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya pada acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
Seusai peluncuran MPP Digital, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Kemendagri mendukung hadirnya MPP Digital. Apalagi basis data utama yang digunakan MPP Digital adalah nomor induk kependudukan. Sebanyak 99,7 persen penduduk Indonesia sudah terdaftar di data kependudukan dan catatan sipil.
Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memberikan keterangan pers seusai acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
Selain untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, MPP digital juga berperan menekan potensi tindak pidana korupsi. Hal ini terutama karena pertemuan tatap muka menjadi sangat berkurang. ”Pungli itu saat tatap muka. Dengan adanya digitalisasi ini, (pungli) akan sangat berkurang dan itulah saya kira kita membuat sistem dalam rangka untuk menekan tindak pidana korupsi,” kata Tito.
Dalam sambutannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas berharap MPP digital bisa mewujudkan arahan Presiden Jokowi agar reformasi bisa berjalan dan berdampak. ”Bukan lagi terjebak di tumpukan kertas, tapi birokrasinya akan lebih lincah,” ucapnya.
Kita sekarang ada 27.000 aplikasi. Maka, dengan program SPBE, ke depan targetnya terus akan diringkas.
Melalui MPP Digital, masyarakat hanya butuh satu akun dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan untuk mengakses berbagai layanan digital. Masyarakat juga tidak perlu datang langsung ke lokasi untuk mengakses layanan MPP Digital. Layanan MPP Digital ini sudah diterapkan di 21 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Banyuwangi, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Musi Rawas.
Anas menegaskan bahwa integrasi dan keterpaduan layanan digital ini telah dilakukan di banyak negara yang memiliki E-Goverment Development Index (e-GDI). Di Inggris, misalnya, lebih dari 2.000 laman layanan digital diintegrasikan menjadi satu portal. ”Kita sekarang ada 27.000 aplikasi. Maka, dengan program SPBE, ke depan targetnya terus akan diringkas,” kata Anas.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memberikan sambutan pada acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
Satu kartu
Di negara Estonia, tiap warga juga hanya memiliki satu kartu dengan cip khusus. Kartu tersebut menyimpan semua datanya warga, mulai data pengobatan hingga rekening tabungan. ”Inilah cita-cita yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan oleh Wakil Presiden ke depan, kita cukup punya satu kartu nama,” ucapnya, menambahkan.
Inilah cita-cita yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan oleh Wakil Presiden ke depan, kita cukup punya satu kartu nama.
Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, masyarakat juga bisa menggunakan face recognition data atau data pengenalan wajah untuk pemeriksaan identitas ketika menggunakan kereta api atau pesawat terbang. Selain terkait kemudahan dalam mengakses transportasi masal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, MPP Digital juga menyediakan jalan pintas untuk beragam perizinan di sektor perhubungan.
MPP digital akan diintegrasikan ke dalam portal pelayanan publik sebagai super aplikasi pelayanan publik Indonesia yang menyediakan segala layanan yang dibutuhkan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut akan mengintegrasikan data demografi dari Kemendagri dan data klinis dari Kemenkes untuk layanan izin tenaga kesehatan ataupun mendongkrak layanan kesehatan masyarakat. ”Imunisasi anak dia langsung masukin NIK, ketahuan ini sudah imunisasi atau belum,” kata Budi.
Menurut Wapres, hadirnya MPP Digital ini didukung perkembangan teknologi. Sekitar 78 persen dari total penduduk Indonesia tercatat sebagai pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel. Ketika memberikan keterangan pers, Wapres juga optimistis bahwa peluncuran Satelit Republik Indonesia-1 (Satria-1) akan semakin mempermudah konektivitas digital.
Indonesia telah meluncurkan Satria-1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada Senin (19/6/2023). Satelit yang dibangun oleh PT Satelit Nusantara Tiga dan dirakit oleh Thales Alenia Space di Perancis ini bakal memeratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, dan terluar. Satelit ini direncanakan memfasilitasi layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers seusai acara Soft Launching MPP Digital Nasional di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
Saya mensyukuri dan mengapresiasi capaian ini. Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100 persen MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024.
Wapres menegaskan bahwa MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral. Untuk itu, perlu kesadaran kolektif untuk memadukan kewenangan, menyepakati standar dan jenis pelayanan publik, serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu lintas institusi birokrasi.
Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan. Per 15 Juni 2023, sebanyak 120 MPP telah diresmikan. Dalam waktu dekat, 9 MPP segera menyusul untuk diresmikan secara serentak.
”Saya mensyukuri dan mengapresiasi capaian ini. Namun, masih dibutuhkan upaya serius guna memastikan 100 persen MPP terbangun di semua kabupaten/kota di Indonesia tahun 2024,” kata Wapres.
Kehadiran MPP Digital diharapkan bisa diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan tengkes (stunting). MPP Digital juga menjadi bagian strategis dari pembangunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional dan daerah. (WKM)
