Presiden: Bisa Saja Rombak Menteri Nasdem

Presiden Jokowi menyatakan, perombakan kabinet untuk mengganti menteri asal Partai Nasdem masih terbuka. Juga menteri lainnya jika kinerjanya terusik setelah sebagai calon legislatif pada pemilu mendatang.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo berjaga di belakang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seusai menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023, di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023). Selain anggota TNI, penanaman mangrove ini juga dilakukan ole personel polisi, pelajar, dan pemerhati lingkungan.

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo masih membuka peluang untuk perombakan atau reshuffle kabinet. Perombakan kabinet tersebut bisa saja dilakukan untuk mengganti menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai Nasdem. Hingga kini, Presiden Jokowi juga menegaskan belum ada rencana untuk bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh meski pernah bertemu sebelumnya.

”Ya, bisa saja (perombakan),” ujar Presiden Jokowi singkat ketika menanggapi pertanyaan pers tentang apakah perombakan kabinet akan dilakukan terhadap menteri dari Nasdem saat ditanya seusai menanam mangrove di acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Sebelumnnya, Presiden Jokowi tidak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan dengan enam ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah dalam rangka silaturahmi Lebaran, di Istana Mereka, Jakarta, Selasa (2/5/ 2023) malam lalu.

“Ya, bisa saja (perombakan)”

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023, di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023). Selain anggota TNI, penanaman mangrove ini juga dilakukan ole personel polisi, pelajar, dan pemerhati lingkungan.

Di Istana Merdeka, Presiden berdiskusi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi-Enam Ketum Parpol, Tak Diundangnya Surya Paloh, dan Wacana Koalisi Besar

Saat pertemuan malam itu, Presiden menegaskan ia memang tak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem itu. Ketika ditanya terkait kekecewaan Surya Paloh yang tidak diundang dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa kondisinya biasa saja. ”Biasa saja. Saya biasa saja,” tambah Presiden sembari mengatakan belum ada rencana untuk bertemu Paloh kembali.

Sebelumnya, di acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (10/5/2023), Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa Nasdem telah menjadi bagian dari 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan akan ikut mengawal pemerintahan hingga 20 Oktober mendatang.

”Itu janji yang suci yang tidak akan mungkin kami ingkari. Kecuali kita tidak diinginkan lagi, ya. Kita akan tetap bersama-sama Pak Jokowi kecuali kita dipersilakan. Oke dipersilakan untuk pergi, kita akan pergi,” ujarnya, waktu itu.

Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat menegaskan bahwa Nasdem tidak diundang karena sudah menyampaikan ke luar dari koalisi pendukung pemerintah. ”Yo rumongso, pahamlah, kan gitu ya. Kalau menteri itu adalah juga pejabat politik, jabatan politik dari partai politik tentunya, ya, sebaiknya kan mundur saja, ditarik saja supaya betul bentuk pemerintahannya fokus,” kata Djarot terkait menteri dari Nasdem yang masih ada di Kabinet Indonesia Maju.

Disarankan cuti daripada melanggar aturan

Terkait menteri yang mencalonkan diri dalam Pilpres mendatang, Presiden meminta agar mereka tidak melanggar regulasi. ”Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya. Lebih baik cuti atau saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang. Khusus yang ini tadi nanti tolong juga ditanyakan ke Pak Prabowo,” kata Presiden.

”Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya. Lebih baik cuti atau saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar Undang-undang. Khusus yang ini tadi nanti tolong juga ditanyakan ke Pak Prabowo”

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hadir mendampingi Presiden Jokowi ketika menanam mangrove ataupun saat memberikan keterangan pers, hanya membalas pernyataan Presiden dengan senyuman. Prabowo yang menjabat Ketua Umum Partai Gerindra juga menjadi bakal calon presiden dalam pilpres mendatang.

Baca Juga: Maju “Nyaleg”, Menteri Jokowi Diingatkan Agar Tak Lalaikan Tugas

Arahan serupa juga dilontarkan oleh Presiden kepada menteri yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif. ”Semuanya yang paling penting tidak melanggar aturan. Tidak melanggar undang-undang. Menjadi caleg juga diperbolehkan,” ujarnya.

Namun, para menteri diminta tidak boleh meninggalkan tugas sebagai pejabat publik. ”Nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. Kalau memang dirasa itu mengganggu, diganti. Biar konsentrasi ke nyaleg-nya. Misalnya,” ujar Presiden. (WKM)