Parpol Kerahkan Kekuatan Maksimal
Sebanyak 17 dari 18 parpol mengaku mendaftarkan 580 caleg DPR atau jumlah maksimal yang bisa didaftarkan di 84 dapil. Adapun, di Pemilu 2019, ada 9 dari 16 parpol yang memenuhi kuota calon 575 orang di 80 dapil.
JAKARTA, KOMPAS – Perebutan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Pemilu Legislatif 2024 bakal berlangsung ketat. Mayoritas partai politik mengerahkan kekuatan maksimal dengan menempatkan calon anggota legislatif sesuai jumlah maksimal dan mencalonkan tokoh kunci di parpol, seperti ketua umum, sekretaris jenderal, menteri, dan wakil menteri untuk merebut kursi di parlemen.
Pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu Legislatif 2024 yang dimulai sejak 1 Mei berakhir, Minggu (14/5/2023) pukul 23.59. Sebanyak tujuh dari 18 parpol peserta pemilu tingkat nasional mendaftarkan calegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), di hari terakhir.
Sebanyak 17 dari 18 parpol mengaku mendaftarkan 580 caleg DPR atau jumlah maksimal yang bisa didaftarkan di 84 daerah pemilihan (dapil). Adapun, di Pemilu 2019, sembilan dari 16 parpol yang memenuhi kuota calon 575 orang di 80 dapil. Dengan demikian, ada 10.341 caleg yang akan berkontestasi di Pileg 2024, lebih banyak dibanding jumlah caleg di Pileg 2019 sebanyak 8.401 caleg.
Selain itu, dari catatan Kompas, di Pemilu 2024, setidaknya ada enam ketum parpol dan 16 sekjen partai, lima menteri, dan dua wakil menteri dari parpol yang menjadi caleg. Ketum parpol yang ikut dalam Pileg 2024 adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika, Ketum Partai Mulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, Ketum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo, dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi.
Sementara itu, sekjen partai yang didaftarkan sebagai caleg yakni Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli, Sekjen Gelora Mahfuz Sidik, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dan Sekjen PKN Sri Mulyono. Selanjutnya adalah Sekjen Partai Garuda Yohanna Murtika, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen PSI Dea Tunggaesti, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, dan Sekjen Ummat Ahmad Muhajir Sadrudin.
Dari kalangan menteri berlatar belakang parpol, menteri di Kabinet Indonesia maju yang ikut kontestasi Pileg 2024 adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dari PKB. Kemudian Yasonna Laoly dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta Johnny dan Syahrul Yasin Limpo dari Nasdem. Sementara wakil menteri yang berkontestasi adalah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi dari PKB serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dan Wakil Menteri Tenaga Kerja yang juga Sekjen PBB Afriansyah Noor.
Anggota KPU RI Idham Holik menuturkan, banyaknya parpol yang mampu memenuhi jumlah maksimal caleg disebabkan isu-isu terkait sistem pemilu yang berdampak terhadap caleg tak mempengaruhi animo masyarakat jadi anggota legislatif. Terlebih, KPU dalam menjalankan tahapan berpedoman pada aturan yang saat ini berlaku yakni sistem proporsional daftar terbuka.
Selain itu, KPU intensif menyosialisasikan tahapan pencalegan kepada seluruh parpol. Sosialisasi itu memudahkan parpol menyiapkan bakal caleg untuk didaftarkan ke KPU. "Mekanisme pencalegan untuk Pemilu 2024 juga sama persis dengan pencalegan untuk Pemilu 2019 sehingga memudahkan masyarakat untuk mendaftar," ujarnya.
Dia juga mengatakan, setelah penutupan pendaftaran Minggu, jumlah caleg yang didaftarkan tidak bisa lagi ditambah. Parpol hanya diperbolehkan memperbaiki dokumen syarat pencalonan maupun mengganti daftar caleg sementara.
Baca juga: Maju “Nyaleg”, Menteri Jokowi Diingatkan Agar Tak Lalaikan Tugas
Kontestasi ketat
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati, menilai, kontestasi Pileg 2024 akan sangat ketat. Hal ini lantaran hampir semua parpol mengerahkan kekuatan secara penuh untuk meraih suara pemilih. Caleg yang jadi pasukan mendapat suara didaftarkan hingga batas maksimal, bahkan ketum, sekjen, hingga menteri dan wakil menteri ikut memenangkan partainya.
"Parpol ingin memaksimalkan semua potensi caleg agar meraih hasil terbaik. Sebab model pemilu serentak lima kotak membuat elektabilitas tak menentu," ujarnya.
Parpol cenderung memaksimalkan semua kekuatan karena ingin mengejar peluang kemenangan yang lebih besar. Kondisi ini juga didukung besarnya animo masyarakat yang ingin menjadi caleg sehingga parpol tidak kesulitan merekrut caleg.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, 580 caleg yang didaftarkan, termasuk sekjen dan para tokoh, diharapkan mampu meningkatkan raihan suara dan kursi DPR. Demokrat ingin mendapatkan suara 15 persen dan satu kursi minimal di 84 dapil. Ia menuturkan, caleg yang didaftarkan berasal dari beragam latar belakang dan kombinasi tepat. Ada tokoh populer dan politisi senior berpengalaman yang dikombinasikan untuk meraih kursi di setiap dapil. Ada juga caleg muda yang menunjukkan adanya regenerasi dan kaderisasi di Demokrat.
"Kami punya optimisme dan keyakinan, di sana-sini kami menyerap aspirasi, semangat, dan perubahan di berbagai daerah, itulah penyemangat kami," ucapnya
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli mengatakan, 580 caleg yang didaftarkan tak ada tokoh nasional, pengusaha, dan pesohor, melainkan hanya orang biasa, yakni buruh, tukang parkir, hingga petani. Partai Buruh selektif, memilih caleg yang tidak pernah berseberangan dan merugikan buruh.
Sekjen PAN Eddy mengatakan, tidak ada nama Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam 580 caleg yang didaftarkan ke KPU. Namun, ada kemungkinan Zulkifli didaftarkan saat masa perbaikan jika diperlukan untuk memperkuat suara PAN.
Sementara itu, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Perindo all out mengikuti Pileg 2024. Caleg yang diajukan iklusif, mewakili beragam latar belakang. Bahkan tokoh kunci parpol mulai dari ketum, sekjen, hingga kader yang menjadi wakil menteri didaftarkan jadi caleg.
Menurutnya, seluruh kekuatan parpol harus dikerahkan untuk mendapatkan banyak kursi di DPR agar perjuangan bisa maksimal. Jika ingin berjuang di parlemen, wajib hukumnya bagi parpol untuk mendapatkan banyak kursi. Semakin banyak anggota legislatif yang dimiliki, kekuatan untuk mewarnai perubahan semakin besar.
"Saya selalu mengatakan, parpol tidak punya kursi itu ormas (organisasi masyarakat). Rumahnya parpol, tetapi kegiatannya ormas," ujar Hary.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri hanya menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk memperkuat partai. Kader lain PDI-P di Kabinet Indonesia Maju tidak ditugaskan. Hasto juga tidak mencalonkan diri baik di Pemilu 2014, 2019, dan 2024 karena ingin berkonsentrasi pada partai.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk menuturkan, Golkar tidak mendaftarkan seluruh kadernya yang menjadi menteri untuk maju di Pileg 2024. Mereka harus fokus menyelesaikan program-program pemerintah sehingga partai tidak menggoda mereka untuk berkontestasi di pileg. "Kader kami masih sangat banyak, bahkan posisi terakhir bakal caleg mencapai 150 persen dari kuota maksimal," katanya.
Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, mengatakan, Johnny dan Syahrul dicalonkan sebagai caleg karena mereka berdua basis awalnya merupakan politikus. Keduanya dibutuhkan partai untuk menjaga eksistensi di dapil mengingat basis politiknya sudah kuat sehingga peluang meraih kursi sangat besar. Tanpa kampanye pun, para menteri pasti akan mendapat kursi jika kinerjanya di kabinet disukai publik.
Sementara Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tidak diajukan sebagai caleg karena lebih condong sebagai biroktat. Siti harus fokus membantu Presiden Jokowi sehingga fokusnya tidak terpecah. "Idealnya memang menteri tidak maju pileg, tetapi realitas politik semua politikus ingin mempertahankan kursi," ucapnya.
Menanggapi sejumlah menteri yang didaftarkan sebagai caleg, Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan karena hal itu diperbolehkan dalam aturan pencalonan. Namun, tugas sebagai menteri tidak boleh terganggu. “Saya selalu evaluasi, kalau ganggu, memang kerjanya terganggu, ya, ganti bisa,” kata Jokowi.