Ombudsman Mulai Periksa Laporan Malaadministrasi Pemberhentian Endar Priantoro

Mulai minggu ini, Ombudsman akan memeriksa dan memanggil sejumlah pihak di antaranya dari KPK, Polri, dan Badan Kepegawaian Negara.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro seusai melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas KPK di Gedung C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Ombudsman Republik Indonesia telah menyetujui laporan mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro, terkait malaadministrasi pemecatannya tanpa alasan yang jelas. Mulai minggu ini, Ombudsman akan memeriksa dan memanggil sejumlah pihak, di antaranya dari KPK, Kepolisian Negara RI, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, laporan Endar sudah disetujui pimpinan dalam rapat pleno untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh Keasistenan Utama 6 yang ia pimpin.

”Teknisnya sudah dikoordinasikan. Mulai dari pemanggilan para pihak dari instansi-instansi terkait lain, sebelum nanti berlanjut dengan pihak terlapor,” kata Robert, Selasa (2/5/2023).

Baca Juga: Mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro Laporkan Ketua KPK ke Ombudsman

Endar sebelumnya datang mengadu ke Ombudsman RI pada Senin (17/4/2023). Dalam pengaduan tersebut, Endar merasa menjadi obyek perbuatan administrasi negara yang dinilai tidak sesuai dilakukan oleh ketua KPK Firli Bahuri yang memecatnya tanpa alasan yang jelas.

Teknisnya sudah dikoordinasikan. Mulai dari pemanggilan para pihak dari instansi-instansi terkait lain, sebelum nanti berlanjut dengan pihak terlapor.

Tunggu empat laporan

Kuasa Hukum Endar, Rakhmat Mulyana, menyebutkan, pihaknya saat ini masih menunggu empat hasil laporan yang telah dibuat. Laporan tersebut adalah laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait pemberhentian tidak wajar, laporan keberatan administasi ke KPK, laporan malaadministrasi ke Ombudsman RI, dan laporan terkait penyalahgunaan wewenang oleh Sekretaris Jenderal KPK dan Kepala Sumber Daya Manusia KPK ke Polda Metro Jaya.

Baca Juga: Polemik Endar Priantoro dan Firli Bahuri Terus Berlanjut

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pembrantasan Korupsi, Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro (tengah), seusai mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/4/2023).

Laporan ke Dewan Pengawas, kata Rakhmat, Endar diagendakan akan mengklarifikasi permasalahannya pada 8 Mei 2023. Sementara perihal keberatan administrasi surat keputusan yang dikeluarkan Sekjen KPK kepada Endar, Rakhmat menyebut, 5 Mei 2023 seharusnya sudah ada jawaban karena telah diajukan sejak 26 April 2023.

Jika keberatan adminitrasi ditolak, pihak Endar akan mengajukan banding dan membawa kasus ini ke Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Saat ini kami tinggal nunggu laporan, sementara materi sudah dipersiapkan. Kalau keberatan administrasi ditolak, kami sudah siapkan materi banding. Jika banding juga ditolak, kami ke PTUN.

”Saat ini kami tinggal nunggu laporan, sementara materi sudah dipersiapkan. Kalau keberatan administrasi ditolak, kami sudah siapkan materi banding. Jika banding juga ditolak, kami ke PTUN,” ujar Rakhmat lagi.

Lebih jauh Rakhmat mengutarakan, Endar akan terus memperjuangkan kejelasan nasibnya karena kliennya itu hanya ingin kebenaran terungkap. ”Bukan masalah ditempatkan kembali sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dia ikhlas ditempatkan di mana saja sebagai Polri. Hanya saja pemberhentian KPK ini cacat secara formil dan meteril,” tutur Rahmat.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal (Pol) Endar Priantoro memberikan keterangan kepada wartawan seusai melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa ke Dewan Pengawas KPK di Geding C1 KPK, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Baca Juga: Brigadir Jenderal Endar, Dewan Pengawas, dan Relasi Polri-KPK

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mengatakan, langkah hukum yang ditempuh Endar merupakan hak pribadinya. ”Kami menghormati hak Brigjen Endar dan kami juga menghormati KPK serta instansi-instansi yang dilapori beliau. Biarlah kewenangan memutuskan ada pada instansi-instansi yang dilapori. Untuk exercise hukum, boleh-boleh saja,” ujar Poengky.

Kompas telah menghubungi Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean, tetapi tidak direspons.