Ketua FKUB: Tidak Boleh Ada Kampanye di Ruang Ibadah

Sejumlah pihak meminta masyarakat menyebarkan semangat toleransi jelang pemilu. Ruang ibadah dilarang menjadi tempat kerja politik, seperti kampanye parpol.

AYU OCTAVI ANJANI

Dialog Ramadhan Tokoh Agama di Gereja Kristus Raja, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang Pemilu 2024, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB bersama pimpinan umat beragama mengingatkan semua komponen bangsa agar ruang ibadah benar-benar digunakan untuk kepentingan umat meningkatkan kesalehan dan keimanan. Jangan sampai kegiatan politik seperti kampanye ataupun bentuk-bentuk lain memanfaatkan ruang ibadah tersebut. Sikap toleransi dan saling menghargai antar-umat juga perlu terus dipupuk dan dikembangkan untuk menghindari kesalahpahaman, apalagi kecurigaan, pada tahun politik ini.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta Dede Rosyada menegaskan, siapa pun tidak boleh melakukan kerja politik yang berpotensi memecah belah di dalam ruang-ruang ibadah. Tokoh agama dan masyarakat yang menjadi juru kampanye partai politik diharapkan tetap mengedepankan toleransi dan kerukunan antar-umat beragama.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Hanya pesan-pesan normatif jelang Pemilu 2024 saja yang boleh disampaikan kepada umat di ruang ibadah,” ujar Dede saat berbicara soal mewujudkan sikap toleransi dalam meningkatkan keamanan dan kedamaian pesta demokrasi pada Dialog Ramadhan Tokoh Agama di Gereja Kristus Raja, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023). Pesan-pesan normatif seperti ajakan menggunakan hak pilih secara benar dan bertanggung jawab pada 14 Februari 2024.

Baca juga : NU-Muhammadiyah Ingatkan Bahaya Politik Identitas

Lebih lanjut, kata Dede, kampanye biasa mengenai salah satu partai politik (parpol) saja sudah dilarang, apalagi hingga menjelekkan pihak lain. Kampanye dapat dilakukan di luar ruang ibadah dengan lebih menonjolkan visi dan misi serta program kerja yang diusung calon presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, gubernur, atau bupati wilayah tertentu.

Adapun dalam Pemilu 2024, tokoh agama dan pegiat toleransi meminta masyarakat untuk tidak berdasar pada primordialisme dalam memilih calon pemimpin. Primordialisme merupakan sikap menjunjung tinggi ikatan sosial berupa norma dan kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, dan kebudayaan yang dibawa sejak lahir.

Hanya pesan-pesan normatif jelang Pemilu 2024 saja yang boleh disampaikan kepada umat di ruang ibadah.

AYU OCTAVI ANJANI

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta Dede Rosyada (kanan) dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo (kiri) pada Dialog Ramadhan Tokoh Agama di Gereja Kristus Raja, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

”Primordialisme dapat berpotensi menutup pikiran dari perbedaan. Jadi, tolong di tahun politik ini, jangan ada keributan. Jangan sampai menjelekkan dan membuka aib siapa pun, baik itu parpol atau calon-calon yang diusung, di muka umum," tutur Dede.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia beberapa waktu lalu menyatakan agar masjid dan ruang ibadah lain jangan sampai digunakan untuk berkampanye.

Kesejahteraan dan toleransi

Sejalan dengan itu, Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menilai, toleransi dan saling menghargai serta menghormati merupakan kunci dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Pemilu bertujuan untuk menyejahterahkan kehidupan rakyat melalui pemimpin-pemimpin yang amanah dan dipilih rakyat. Jika kesejahteraan masyarakat telah tercapai, toleransi juga akan lebih mudah diwujudkan.

Baca juga : Kampanye Damai Wujud Pendidikan Politik

Kesejahteraan terus menjadi cita-cita bangsa hingga saat ini. Lebih lanjut, kata Suharyo, masyarakat perlu mengusahakan hal tersebut demi terciptanya kondusivitas dan kedamaian.

Oleh sebab itu, tokoh agama dan pihak lain berperan mengajak umat untuk berpolitik secara cerdas, jujur, dan adil. Pemilihan pemimpin bangsa disebut harus dilandaskan pada kecerdasan calon pemimpin soal bangsa serta visi dan misi yang jelas.

Adapun dialog lintas agama hadir untuk merespons potensi politik identitas yang terjadi setiap menjelang pemilu. Sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan politik identitas sebagai perhatian utama pada Pemilu 2024.

Politik identitas sering kali membayangi dinamika politik di berbagai tingkatan yang pernah terjadi di beberapa pemilu dan pilkada sebelumnya. Tradisi politik masyarakat Indonesia pada awalnya dibangun berdasarkan politik iedentitas sehingga hal ini dianggap sebagai warisan yang sulit dihapuskan (Kompas.id, 25/1/2023).

Semangat toleransi

Ketua FKUB Kota Bekasi Abdul Manan mengatakan, saat ini FKUB Kota Bekasi telah membentuk Persatuan Wanita Lintas Agama (Perwala) dan Pemuda Lintas Agama. Jelang pemilu, para pemuda dan wanita ini diharapkan terus menyebarkan semangat toleransi lewat deklarasi damai.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta saat menggelar konferensi pers refleksi akhir tahun, Kamis (21/12/2017).

”Sebenarnya, kami sudah adakan deklarasi damai menjelang pemilu. Tapi, Wali Kota Bekasi belum menyetujui deklarasi itu karena pemilu masih lama katanya," ujar Abdul saat ditemui seusai acara dialog.

Baca juga : Kalbar Deklarasikan Pemilu Damai

FKUB, kata Abdul, memiliki prinsip pelaksanaan pemilu harus berjalan dengan damai. Oleh karena itu, pihaknya menilai, deklarasi damai tersebut penting untuk segera diwujudkan demi kedamaian pemilu.

”Pemilu itu jangan sampai ribut. Kami juga memahami politik itu seperti apa. Jadi, kami mengundang lintas agama, FKUB, pemerintah, dan parpol untuk segera menyetujui deklarasi ini," katanya.