Tarik Investor, Presiden Jokowi Minta Detail Peta Ibu Kota Nusantara
Hingga 30 Maret 2023, pembangunan infrastruktur IKN telah mencapai 24,78 persen. Pembangunan tersebut antara lain mencakupi kantor presiden, istana presiden, kantor 4 kementerian koordinator, perumahan menteri,
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta detail peta Ibu Kota Nusantara atau IKN dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR IKN sehingga bisa semakin menarik minat investor. Setelah Lebaran, Presiden Jokowi berencana mengumpulkan investor potensial yang akan berinvestasi di IKN. Peta detail tersebut memuat wilayah IKN untuk permukiman, perkantoran, dan ruang terbuka hijau.
”Jadi, tadi kami dipanggil Bapak Presiden. Karena dua minggu, beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetailkan peta IKN. Peta RDTR and use peta RDTR,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/4/2023) usai bertemu Presiden Jokowi.
Dengan peta yang detail tersebut, menurut Basuki, Presiden Jokowi bisa memberikan informasi yang jelas kepada investor. “Gunanya apa peta itu? Supaya beliau ditanya kalau ada investor yang mau membangun hotel, dimana itu lokasinya? Ini berapa hektar ini, mau bikin rumah sakit ini, mau bikin universtias di situ. Bikin lapangan golf dimana? Itu tujuan utama,” tambah Basuki.
Basuki lantas menunjukkan peta tata guna lahan yang membagi kawasan IKN menjadi Kawasan 1A, 1B, dan IC. Wilayah IA, misalnya, merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.700 hektar. Wilayah ruang terbuka hijau (RTH) di IKN adalah seluas 63 persen dari total 6.700 hektar luas IKN sehingga masih dalam koridor smart forest city.
”Jadi tadi kami dipanggil Bapak Presiden. Karena dua minggu, beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetailkan peta IKN. Peta RDTR and use peta RDTR. ”
Hingga 30 Maret 2023, pembangunan infrastruktur IKN telah mencapai 24,78 persen. Pembangunan tersebut, antara lain, mencakupi kantor presiden, istana presiden, kantor empat kementerian koordinator, perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, dan bendungan. “Ada 33 kontrak besar di sana sekarang. Termasuk IPAL, sampah, air minum sudah kita mulai,” tambahnya.
Basuki lantas menunjukkan peta peminatan dan potensi investasi di IKN. Peta tersebut antara lain menunjukkan plot yang sudah memiliki letter of intent (LOI) yang menyatakan komitmen awal investor. Wilayah yang sudah memiliki LOI ini antara lain lain pada lahan potensi investasi hunian dan campuran.
“Ada yang dari luar negeri dari Jepang kemarin nyamperin juga. Korea juga pengen masuk tapi kan tidak seabreg-abreg gitu. Ada yang pengen hunian, ada juga yang lapangan golf. Tadi, Pak Presiden menyampaikan, ada letter of intent untuk bangun lapangan golf”
“Ada yang dari luar negeri dari Jepang kemarin nyamperin juga. Korea juga pengen masuk tapi kan tidak seabreg-abreg gitu. Ada yang pengen hunian, ada juga yang lapangan golf. Tadi, Pak Presiden menyampaikan, ada letter of intent untuk bangun lapangan golf,” ucap Basuki.
Beberapa sekolah seperti Al Azhar dan Jakarta Intercultural School juga sudah menyatakan minat berinvestasi di IKN. Selain itu, ada pula RS Abdi Waluyo hingga hunian Summarecon. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sekolah negeri dengan standar yang baik.
Namun, hingga kini belum ada proyek dari investor yang sudah mulai ground breaking. “Belum, makanya ini mau dicepetin. Mereka pengen beli dulu. Karena kalau dengan beli kan sudah bisa pasang akan dibangun ini, ini tujuannya mempercepat itu. Kalau ini APBN semua. Kalau sudah ada swasta yang masuk mudah-mudahan itu memberikan optimisme yang lebih kepada investor lain,” kata Basuki.
Delegasi Jepang
Sebelumnya, sejumlah delegasi dari Jepang mengunjungi lokasi pembangunan di kawasan IKN, Sabtu (1/4/2023). Delegasi dari Jepang ini dipimpin The Building Center of Japan Senior Advisor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Dr Hiroto Izumi dan didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti
Dalam kunjungan tersebut, Hiroto Izumi bersama rombongan mengawali dengan melihat pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air baku di IKN yakni Bendungan Sepaku Semoi. Diana Kusumastuti mengatakan, kebutuhan air baku KIPP IKN diperkirakan sekitar 900 liter/detik.
"Untuk tahap awal akan dibangun Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diambil dari Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 350 liter/detik dan juga WTP Intake Sungai Sepaku sebesar 300 liter/detik"
"Untuk tahap awal akan dibangun Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diambil dari Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 350 liter/detik dan juga WTP Intake Sungai Sepaku sebesar 300 liter/detik," kata Diana.
Menurut Diana, WTP/IPA tersebut akan dilengkapi dengan jaringan perpipaan dengan panjang sekitar 20 kilometer ke KIPP IKN dan juga bangunan tampungan air (resevoar). “Pembangunan sistem penyediaan air baku ini akan didukung dengan teknologi yang lebih bagus dari teknologi air minum yang saat ini ada di Indonesia," ujarnya.
"Saat ini progres Bendungan Sepaku Semoi sebesar 88 persen, akan kami selesaikan di Juni 2023. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku untuk melayani air baku sebesar 3.000 liter/detik"
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun dengan kapasitas tampung 10 juta meter kubik. Luas genangannya sebesar 280 hektar dan dapat melayani air baku sebesar 2.500 liter/detik.
"Saat ini progres Bendungan Sepaku Semoi sebesar 88 persen, akan kami selesaikan di Juni 2023. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku untuk melayani air baku sebesar 3.000 liter/detik," kata Harya.
Selain untuk penyediaan air baku, Bendungan Sepaku Semoi juga difungsikan untuk pengendalian banjir dan kawasan wisata. "Nantinya untuk memenuhi kebutuhan air baku jangka panjang di IKN, akan dibangun lagi satu bendungan, yakni Bendungan Batu Lepek dengan kapasitas 4.300 liter/detik," kata Harya.
Selain melihat pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air baku IKN, delegasi Jepang tersebut juga melihat lokasi titik nol IKN, pembangunan Istana Negara, rumah susun Hunian Pekerja Konstruksi, dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 kilometer. "Kami siap mendukung pembangunan IKN untuk dapat selesai dengan cepat," kata Hiroto Izumi. (WKM)