"Pimpinan Daerah Tidak Perlu ke Luar Negeri untuk Belajar"

Di antara sederet kepala-wakil kepala daerah yang terjerat kasus korupsi masih banyak pemimpin daerah yang memiliki komitmen untuk membangun daerahnya. Untuk itu, mereka tidak ragu menimba ilmu dari berbagai sumber.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD (tengah depan) didampingi Pemimpin Umum Kompas Lilik Oetama (kiri depan) seusai berfoto bersama wali kota dan wakil wali kota yang hadir diskusi Kompas Collaboration Forum yang bertema "Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi", di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3/2023). Hadir dalam diskusi ini Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Wali Kota Tarakan Khairul, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Tangerang Arief R Wirmansyah, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi.

Keinginan sejumlah pemimpin daerah untuk terus belajar demi daerahnya tersebut setidaknya terlihat dalam diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) bertajuk ”Good Governance dan Pembelajaran Upaya Antikorupsi”, di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Delapan wali kota dan dua wakil wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menghadiri diskusi tersebut. Salah satunya untuk mendengarkan pemaparan dari peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, terkait potret penegakan hukum, korupsi, dan integritas di seluruh pemerintahan kota.

Setelah pemaparan, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian terusik dengan data peningkatan skor integritas wilayahnya dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, data peningkatan yang ada berbanding terbalik dengan angka

SPI dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cilegon yang disebut berada di bawah rata-rata.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)

Suasana diskusi Kompas Collaboration Forum yang bertema Good Governance dan Pembelajaran Upaya Anti Korupsi, di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

”Tadi saya melihat bahwa perubahan skor integritas itu, kan, Cilegon bagus, ya. Tetapi, pada saat kuadran, Cilegon jelek. SPI dan IPM di bawah rata-rata. Nah, jadi bertentangan begitu maksud saya. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan kepada saya,” tanyanya.

Belum sempat dijawab, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana tiba-tiba memotong dengan pertanyaan kepada Helldy, ”IPM-nya (Cilegon) berapa dulu coba?” Helldy langsung menjawab, ”IPM kami bagus, kok.” Sebagian besar wali kota yang hadir pun menimpali dengan candaan, ”Ya, berapa ha-ha-ha?”

Pertanyaan-pertanyaan itu mengemuka karena sebelumnya peneliti mengungkapkan korelasi antara skor integritas dan angka IPM.

Helldy pun mengungkapkan, sejak menjabat wali kota pada 26 Februari 2021, dirinya berhasil menaikkan IPM di Cilegon dari 73,05 menjadi 73,95. Terhadap pernyataan Helldy tersebut, Bestian pun mengungkapkan bahwa IPM Cilegon memang naik, tetapi masih berada di bawah rata-rata seluruh kota di Indonesia. ”Betul, tetapi lonjakan naiknya, kan, ada. Lagi pula, kalau kami, kan, baru menjabat dua tahun. Dan sebelum kami, dua-duanya (mantan Wali Kota Cilegon) masuk KPK. Kan gitu. Itu masalahnya he-he-he,” celetuk Helldy.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN (HAS)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD (kiri) bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto hadir dalam diskusi Kompas Collaboration Forum, di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Terlepas dari itu, ia mencatat betul cara-cara untuk mengangkat skor integritas. Dengan begitu, kelak, SPI Cilegon lebih baik, begitu pula IPM-nya bisa terus naik.

Peserta diskusi lainnya, Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyadari skor SPI di daerahnya pada 2021 cukup rendah, bahkan di bawah rata-rata nasional. Hal ini, menurut dia, karena masalah budaya korupsi oleh oknum aparat penegak hukum yang mencoba-coba untuk memeras aparatur pemerintahan, dengan dalih fasilitasi proyek.

”Mudah-mudahan dengan ada perbaikan atas keluhan kami, curhat kami, di 2023 ini, sudah bisa lebih bagus lagi,” tutur Fatmawati. Sebelumnya, keluhan atas ulah oknum aparat itu disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang hadir sebagai narasumber utama di diskusi.

Pertukaran ide

Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan, sebenarnya di antara para wali kota dan wakil wali kota, semangat saling belajar, saling menginspirasi, dan saling dukung sangat kuat. ”Bahkan, saya sering bilang, tidak usah ke luar negeri. Kalau mau benchmarking, mau studi atau apa yang ditiru, sesama kita saja banyak. Banyak yang bisa dipelajari,” katanya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO (RON)

Sejumlah wali kota jalan santai bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, saat pertemuan Kompas Collaboration Forum City Leaders Community#APEKSInergi di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022).

Semangat itu selalu terlihat dalam ajang Apeksi dengan KCF. Bahkan, para wali kota/wakil wali kota bisa mendengar langsung informasi dari para pemangku kebijakan dalam setiap diskusi. Sebelum Mahfud MD, sejumlah menteri lain pernah diundang.

KCF ini, lanjut Bima, ibaratnya seperti kotak kecil untuk mewadahi pertukaran ide di internal Apeksi. Di luar KCF, anggota Apeksi juga rutin berdiskusi untuk bertukar ide hingga berkeluh kesah. Jarak yang memisahkan tak menjadi kendala karena diskusi-diskusi bisa dilakukan melalui telekonferensi atau dalam grup percakapan Whatsapp.

”Jadi, sebetulnya komunikasi kami berlapis dan sangat intens. Kami harap kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri itu terus tumbuh dari para wali kota untuk memberikan kerja-kerja terbaik untuk daerahnya masing-masing,” ujar Bima.