Wapres Minta Kepercayaan Publik Dipulihkan Setelah Kasus Rafael Alun Trisambodo

Kepercayaan publik untuk membayar pajak perlu dibangkitkan kembali. Penelusuran dan penindakan untuk pejabat yang memiliki harta tak wajar perlu dilakukan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023). Dalam kesempatan ini, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika (kiri) dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.

SURAKARTA, KOMPAS — Kepercayaan publik yang menurun drastis kepada Direktorat Jenderal Pajak harus segera dipulihkan. Penelitian kepada semua pejabat dengan kekayaan tak wajar baik di Kementerian Keuangan maupun institusi lain harus dilakukan.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu (1/3/2023), menilai Kementerian Keuangan sudah memperbaiki sistem di Direktorat Jenderal Pajak untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan. Namun, pembenahan harus terus dilakukan. Penelitian kepada semua pejabat dengan kekayaan tak wajar juga harus dilanjutkan.

Hal ini disampaikan Wapres Amin kepada wartawan di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/3/2023). Wapres menanggapi viralnya seruan warganet untuk tidak membayar pajak akibat dugaan penyimpangan dari Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah terjadi kasus penganiayaan Cristalino David Ozora oleh putra Rafael, Mario Dandy Satrio. Mario memukuli David setelah mendengar A, pacar Mario, diperlakukan tidak baik oleh David. Kini, David masih terbaring koma di rumah sakit.

Warganet juga mendapati Mario kerap memamerkan barang mewah, seperti mobil Rubicon dan motor gede miliknya. Penelusuran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) juga menunjukkan Rafael, ayah Mario, memiliki kekayaan senilai Rp 56,1 miliar.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Pada laporannya tanggal 31 Desember 2021, Rafael memiliki harta kekayaan Rp 56,1 miliar.

Wapres Amin juga menilai ajakan untuk tidak membayar pajak semestinya tidak dilakukan. ”Tidak tepat kalau hal seperti itu jadi isu, kemudian timbul ketidakpercayaan. Bahwa harus kita benahi terus, iya, dan Menkeu sudah melakukannya,” tambah Wapres Amin.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyikapi kasus ini dengan mencopot Rafael dari jabatannya di Ditjen Pajak. Rafael pun meminta maaf atas perilaku anaknya serta mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Dia juga menyatakan akan mengikuti prosedur penyelidikan.

KPK kini menelusuri pula kepemilikan saham Rafael di enam perusahaan ataupun kekayaannya. Rabu ini, Rafael memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi hal tersebut. ”Menteri Keuangan sudah memperbaiki sistem dan akan terus melakukan penelitian ke yang lain. Ini sekaligus menjadi peringatan kepada yang lain,” ujar Wapres.

Langkah yang dilakukan Menteri Keuangan juga dinilai sudah benar. Namun, diakui apa yang dilakukan belum sepenuhnya selesai. ”Bahwa masih ada (yang belum selesai), tentu belum 100 persen. Dan tentu bukan hanya di Kementerian Keuangan, tetapi juga di tempat lain. Memang semua harus diperbaiki,” tambah Wapres.

Baca juga : Klarifikasi Kekayaan Rafael Alun Trisambodo, KPK Libatkan Pemeriksa Senior

FAKHRI FADLURROHMAN

Bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, menunggu panggilan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai diperlukan niat kuat dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sebab, masyarakat pembayar pajak sangat kecewa dengan perilaku para pejabat, terutama di Ditjen Pajak. Karena itu, diperlukan cara-cara yang menyeluruh untuk memulihkan kepercayaan publik.

Korupsi, menurut Agus, terlihat semakin merata saat ini. Caranya juga semakin canggih. Ada pejabat yang enggan menerima uang secara langsung, tetapi menerima aliran dana untuk membayari anaknya sekolah ke luar negeri berikut segala fasilitasnya. Ada pula pejabat yang tak menerima uang, tetapi menerima berbagai fasilitas saat ke luar negeri.

Karena itu, pengusutan semestinya tak berhenti pada Rafael. Gaya hidup para pejabat perlu ditengarai. Tindakan hukum juga perlu diambil untuk para pejabat yang terbukti tak bersih. ”Tanpa tindakan, memang risiko penerimaan pajak turun, terutama dari perorangan yang merasa dikecewakan,” kata Agus.