Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak ringan. Sengketa Laut China Selatan juga terus membayangi kedaulatan dan keamanan perairan. Wapres pun menilai pentingnya jalur laut bagi masa depan Indonesia.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjalan didampingi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Muhammad Ali seusai memberikan Kuliah Umum di Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumi Moro, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, Senin (6/2/2023).
SURABAYA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa jalur laut menjadi salah satu faktor penentu bagi masa depan Indonesia. Jalur laut Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan penghubung vital bagi lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia terus didorong mewujudkan tekad menjadi Poros Maritim Dunia.
”Poros Maritim Dunia merupakan sebuah keniscayaan dan mesti kita wujudkan dalam bingkai kerja sama regional dan internasional demi kemakmuran bersama,” ujar Wapres Amin ketika memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut atau AAL, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Senin (6/2/2023).
Kuliah umum tersebut juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Muhammad Ali, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak. Dalam kesempatan itu, Wapres Amin juga sempat memaparkan kedekatanya dengan TNI AL.
Tentara yang bertugas di sekitar Wapres Amin saat ini pun didominasi dari matra TNI AL seperti Wakil Komandan (Wadan) Paspampres Brigjen TNI Mar Oni Junianto, Ajudan Wapres Kolonel Laut (P) Mohamad Taufik, Komandan Grup B Paspampres Kolonel Mar Nioko Budi Legowo Harumbintoro, Komandan Grup D Paspampres Letkol Marinir Franky Harfian Kusuma, dan Dokter Pribadi Wapres, Kolonel Laut (K) dr. Widya Wirawan. ”Jadi di sekeliling saya banyak angkatan laut Pak Panglima,” ucap Wapres Amin.
”Poros Maritim Dunia merupakan sebuah keniscayaan, dan mesti kita wujudkan dalam bingkai kerja sama regional dan internasional demi kemakmuran bersama”
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma’ruf Amin usai memberikan Kuliah Umum di Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumi Moro, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, Senin (6/2/2023).
Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia tidak ringan. Perang antara Rusia dan Ukrania masih berlangsung yang memengaruhi stabilitas perekonomian internasional dan regional, terutama aliran sumber energi dan pangan ke berbagai negara.
Menurut Wapres Amin, sengketa Laut China Selatan juga terus membayangi kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Terkait pengamanan di Laut China Selatan, Yudo menegaskan bahwa Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang padat.
Namun, tidak semua kapal yang bermanuver di Laut China Selatan bisa dianggap sebagai pelanggar wilayah ataupun pelanggar kedaulatan. Mereka dianggap melanggar kedaulatan jika masuk ke teritorial 12 mil.
Yudo juga kembali menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim China. Hal itu disebut tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
”Perbatasan laut RI dengan Vietnam saat ini sudah mencapai kesepakatan nantinya pasti akan memberikan kondisivitas terhadap kawasan khususnya Laut China Selatan,” tambah Yudo.
Terkait keamanan laut, Yudo menegaskan bahwa TNI sudah menggelar kekuatan operasi di seluruh wilayah, baik Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan sepuluh perbatasan negara. Wilayah perbatasan menjadi prioritas patroli keamanan karena menjadi lokasi terjadinya pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan masuknya imigran gelap.
”Perbatasan laut RI dengan Vietnam saat ini sudah mencapai kesepakatan nantinya pasti akan memberikan kondisivitas terhadap kawasan khususnya Laut China Selatan”
Sementara untuk ALKI I, II, III yang merupakan jalur pelayaran Internasional, Indonesia menjamin keamanan navigasi maupun keamanan kapal-kapal yang melintas.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan keterangan pers bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumi Moro, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, Senin (6/2/2023). Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin memberikan kuliah umum di hadapan taruna dan taruni AAL.
Tata Kelola Kemaritiman
Yudo menambahkan bahwa sampai saat ini pencurian ikan juga cenderung sudah minim dan hampir tidak ada. ”Kalaupun ada itu, pasti sudah kan ada patroli yang selalu melaksanakan baik Bakamla (Badan Keamanan Laut) TNI AL, kemudian Polri semuanya kan menjaga laut kita. Dan untuk tahun ini, ya, hampir tidak ada pencurian ikan, kalau dokumen tidak lengkap, ya, itu masih terjadi,” tambahnya.
“Kalaupun ada itu, pasti sudah kan ada patroli yang selalu melaksanakan baik Bakamla (Badan Keamanan Laut) TNI AL, kemudian Polri semuanya kan menjaga laut kita. Dan untuk tahun ini, ya, hampir tidak ada pencurian ikan, kalau dokumen tidak lengkap, ya, itu masih terjadi.”
Wapres Amin menambahkan bahwa Indonesia juga masih menghadapi tantangan lain berupa upaya untuk mewujudkan tata kelola kemaritiman secara inklusif dan berkelanjutan karena laut sangat esensial bagi bangsa. ”Laut adalah sumber kehidupan. Laut menyediakan pangan, mengatur iklim dan menghasilkan oksigen. Laut juga menjadi fondasi bagi perekonomian negara,” kata Wapres Amin.
Wapres juga menekankan tentang pentingnya 7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yang antara lain mencakup pilar pertahanan dan keamanan kelautan untuk memperkuat agenda kemaritiman. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin juga menegaskan bahwa masa depan bangsa semestinya dirancang dan dipersiapkan secara matang sejak sekarang.
MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan Kuliah Umum di Akademi Angkatan Laut (AAL), Bumi Moro, Morokrembangan, Krembangan, Surabaya, Senin (6/2/2023). Acara tersebut juga dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Muhammad Ali, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak.
Indonesia telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045, yang akan diperjuangkan sehingga menjadi realitas masa depan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia bertekad menjadi Poros Maritim Dunia, yang menjadi basis bagi visi Indonesia Emas 2045.
Visi Poros Maritim Dunia merupakan suatu visi geopolitik sebagai penegasan manifestasi tujuan nasional, sekaligus momentum dalam menerapkan strategi pembangunan nasional yang berbasis kemaritiman. “Dalam 20 tahun ke depan, kita ingin mewujudkan perubahan cara pandang menuju cara pandang maritim,” ujar Wapres Amin.
Saat ini, transformasi besar dunia, antara lain ditandai oleh kebangkitan negara-negara Asia. Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Salah satu penelitian menyebut kawasan Asia akan menghasilkan 50 persen dari total GDP dunia, serta 40 persen konsumsi global pada 2040. (WKM)
