Balas Jasa, Jokowi Siap Dukung Yusril Jadi Capres
Dukungan diberikan oleh Jokowi karena Yusril bersama Partai Bulan Bintang berjasa bagi karier politiknya, di antaranya sudah memberikan dukungan saat Jokowi bertarung di Pilkada Solo dan Pemilu 2019.
> Partai Bulan Bintang harus terlebih dulu mencari kendaraan politik untuk Yusril Ihza Mahendra sebelum dukungan sebagai capres diberikan Joko Widodo.
> Dukungan pada Yusril dan PBB diberikan sebagai bentuk balas jasa dukungan mereka pada Jokowi di Pilpres 2019 dan Pilkada Solo.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
> Yusril mengucapkan terima kasih atas dukungan Jokowi.
JAKARTA, KOMPAS — Sebagai bentuk balas jasa, Presiden Joko Widodo mendukung Partai Bulan Bintang dalam kontestasi di Pemilu 2024. Tak hanya itu, Presiden juga bersedia mendukung Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra jika maju di Pemilihan Presiden 2024. Syaratnya, partai itu harus terlebih dulu mencari kendaraan politik untuk mengusung Yusril.
Dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Rabu (11/1/2023), Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat pada PBB karena berhasil lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Presiden juga mengapresiasi komitmen PBB dalam menjaga persatuan bangsa. Meski PBB identik dengan partai yang bernapaskan ideologi Islam, para kadernya dinilai tetap berjiwa nasionalis.
”Islam dan Keindonesiaan jadi napas PBB untuk berpartai,” ucapnya.
Sambil tersenyum, Jokowi melanjutkan, ia bersedia mendukung Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra apabila Yusril nantinya maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Namun, dukungan hanya diberikan bila Yusril mendapatkan kendaraan politik atau partai politik yang mau mengusungnya.
Saya dukung Prof Yusril, kalau ada kendaraan politiknya. (Joko Widodo)
”Saya dukung Prof Yusril di 2024 nanti jadi capres, cawapres, ini serius. Tapi tugasnya PBB harus mencari kendaraan politik yang bisa nyampai ambang batas pencalonan (presiden) 20 persen,” ucap Jokowi.
Dukungan terhadap PBB juga diberikan oleh Jokowi karena PBB dinilai berjasa bagi karier politiknya, karena sudah memberikan dukungan saat dirinya bertarung di Pilkada Solo dan Pemilu 2019. ”Jadi sekarang saya gantian mendukung,” lanjut Jokowi, yang disambut gelak tawa dan tepuk tangan meriah para peserta.
Memasuki tahun politik, seluruh kader PBB diminta untuk tidak menggunakan politik identitas saat berkampanye. Politik identitas dinilai akan menganggu ketertiban di masyarakat dan menciptakan stabilitas di bidang politik dan juga ekonomi.
Baca juga: Undang Yusril Ihza ke Istana, Presiden Bahas Aspek Legal Pembangunan IKN
Jokowi menegaskan, mempertahankan stabilitas di segala bidang sangat diperlukan Indonesia khususnya dalam mengantisipasi dampak resesi yang mungkin akan dirasakan oleh seluruh warga Indonesia tahun 2023 ini.
”Kita mungkin tidak terdampak besar karena resesi, karena daya saing kita yang semakin baik, dan didukung oleh infrastruktur yang pemerataannya dilakukan di semua provinsi. Betul-betul harus kita jaga dengan baik stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada,” tambahnya.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, partainya perlu mengambil banyak pelajaran dari kegagalan mereka untuk lolos ambang batas perwakilan di tingkat nasional di tiga pemilu sebelumnya. Berkaca dengan hal tersebut, partainya pun memasang target realistis, lolos ambang batas perwakilan.
Untuk mencapai hal tersebut, seluruh kader diminta sekuat tenaga mencurahkan kekuatan agar partai ini bisa kembali berjaya seperti dahulu. Dalam mencari dukungan, partainya membuka diri untuk setiap segmen masyarakat. Ia menegaskan, meski partainya memegang ideologi Islam, pihaknya tetap membuka diri untuk segmen agama ataupun masyarakat lain. ”Kita memegang teguh keislaman dan keindonesiaan, itu makanya kader kita juga banyak dari yang Kristen dan Katolik,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan dukungan untuk maju di Pilpres 2024 dari Jokowi, Yusril mengucapkan terima kasih. Dengan nada bercanda ia menyebut, bila berkaca pada calon presiden yang maju di Pemilu 1999, hanya dirinya yang belum menjadi presiden. ”Gus Dur sudah, Bu Mega sudah, tinggal saya yang belum. Siapa tahu saya yang jadi presiden nanti,” tuturnya.
Soal koalisi, Yusril menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai yang dinilai cocok bekerja sama dengan partainya. Baginya, koalisi dengan PDI-P menjadi hal yang sangat mungkin terjadi di Pemilu 2024 nanti.
Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Jati menyebut, partai-partai dengan elektabilitas rendah, seperti PBB, Gelora, Partai Ummat, dan beberapa partai lainnya, harus memasang target realistis di Pemilu 2024, yaitu lolos ambang batas parlemen. Partai-partai ini dinilai akan menapaki jalan terjal, karena akan sedikit kesulitan mencari segmen pemilih yang sudah banyak tersebar di berbagai partai.
”Partai-partai ini harus mencari pemilih baru untuk meningkatkan suaranya, tapi akan sulit karena para pemilih sudah masuk di partai yang lama. Partai baru butuh dua hal untuk lolos ambang batas parlemen, yaitu memiliki sumber dana yang kuat, dan figur yang populer,” ucapnya.
Baca juga: Mengejar Pemilih di Luar Basis Tradisional Parpol
Khusus untuk PBB, ia menilai partai ini akan sulit menggaet suara di segmen tradisionalnya, yaitu kaum Muslim modern, karena sudah tersebar di partai-partai Islam lain yang lebih besar. Salah satu hal yang bisa ditempuh adalah menggaet suara Muslim di luar Pulau Jawa yang dinilai masih mengambang pilihan politiknya.
Selain itu, untuk meningkatkan elektabilitasnya, bisa dilakukan PBB dengan mendukung salah satu calon presiden populer di Pilpres 2024.
Soal figur, Wasisto menilai, Yusril Ihza Mahendra sebagai sosok yang kurang populer ataupun memiliki kekuatan politik yang besar. Baginya, ada dua hal yang membuat hal tersebut terjadi. Pertama, Yusril tidak lagi memegang jabatan publik, dan kedua, ia tidak memiliki basis masa pendukung yang kuat.
”PBB harus realistis dan segera bersikap untuk mencari koalisi,” ucapnya.