Anugerah Revolusi Mental, Semoga Tak Sekadar Jargon Politik Sehari-hari
Nilai-nilai integritas dan kejujuran mendorong gerakan antikorupsi dan semangat memberi pelayanan publik terbaik. Operasi tangkap tangan KPK otomatis tak ada jika Revolusi Mental tak sekadar menjadi jargon politik.
Terminologi Revolusi Mental merebak saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Meskipun seolah tenggelam dalam hiruk pikuk beragam persoalan, dari pandemi Covid-19 hingga tantangan krisis pangan dan global, revolusi mental yang pertama kali dilontarkan Bung Karno dan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo, terus dicoba dibumikan. Salah satu di antaranya lewat Gerakan Revolusi Mental Nasional atau GNRM.
Gagasan Revolusi Mental pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1956. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek. Padahal, tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.
Revolusi Mental ala Bung Karno didefinisikan sebagai suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Gerakan ini dinilai terus relevan hingga kini.
“Gerakan Revolusi Mental menjadi bagian sentral dalam pembangunan jiwa Indonesia, karena Gerakan Revolusi Mental bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang berhati mulia dalam interaksi sosial dengan sesama manusia dan lingkungannya, tetap keras dalam tekad dan gigih dalam kerja nyata,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin di acara Anugerah Revolusi Mental (ARM) 2022 di Hotel Borubudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022)
Terkait dengan aktualisasi Revolusi Mental, sebuah ajang penghargaan diselenggarakan lewat ARM. Penghargaan diberikan kepada 40 penerima yang mencerminkan GNRM di seluruh pelosok Nusantara. Para peraih penghargaan telah memberikan kontribusi perubahan dalam masyarakat di bidang birokrasi pelayanan prima, sistem pendidikan yang mencetak sumber daya unggul dan berkarakter, sistem ekonomi berkeadilan, serta berbagai inisiatif yang melibatkan pemangku kepentingan secara bergotong royong.
“Gerakan Revolusi Mental menjadi bagian sentral dalam pembangunan jiwa Indonesia, karena Gerakan Revolusi Mental bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang berhati mulia dalam interaksi sosial dengan sesama manusia dan lingkungannya, tetap keras dalam tekad dan gigih dalam kerja nyata”
Baca Juga: Revolusi Mental Membutuhkan Perubahan Pola Pikir dan Tindakan Nyata
“Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit Revolusi Mental adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dengan berpegang pada ketiga nilai tersebut, bangsa kita berhasil melalui aneka rintangan, seperti saat menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19,” ungkap Wapres Amin.
Penerima penghargaan Anugerah Revolusi Mental 2022 berasal dari masyarakat, lembaga, media, serta institusi pemerintah yang meliputi Kategori Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kategori Lembaga Mitra Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kategori Tokoh Lembaga, dan Kategori Kedermawanan Nasional.
Penyerahan Anugerah Revolusi Mental 2022 dilakukan oleh Wapres Amin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan para Koordinator Program Gerakan (KPG), dari Kementerian PAN RB, Kemenko Marves, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, dan Kemendagri.
Penerima anugerah Kategori Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepulauan Riau (Kategori Gerakan Indonesia Melayani); Papua Barat (Kategori Gerakan Indonesia Bersih); Aceh (Kategori Gerakan Indonesia Tertib); Sulawesi Barat (Kategori Gerakan Indonesia Mandiri); dan Jambi (Kategori Indonesia Bersatu).
“Tiga nilai utama yang dikembangkan sebagai pengungkit Revolusi Mental adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong. Dengan berpegang pada ketiga nilai tersebut, bangsa kita berhasil melalui aneka rintangan, seperti saat menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19”
Integritas
Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima anugerah berasis nilai etos kerja, integritas, gotong royong terbagi dalam dua kawasan. Kawasan Barat Indonesia terdiri dari Kota Malang, Kota Jambi, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bekasi. Kawasan Timur Indonesia terdiri dari Kota Balikpapan, Kota Pontianak, Kota Banjarmasin, Kota Jayapura, dan Kota Mataram.
Penerima ARM 2022 Kategori Pembangunan Inklusif, misalnya, diberikan kepada Rezki Achyana dan Yayasan Tzu Chi. Kategori Pemajuan Kebudayaan diterima Komarudin Kudiya dan Duta Saman Institute. Kategori Persatuan dan Kesatuan Bangsa diberikan kepada Yudi Latif serta Wahid Foundation dan Maarif Institute.
Muhadjir Effendy menjelaskan revolusi mental sebagai gerakan seluruh unsur masyarakat dengan mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara Indonesia mulai dari integritas, etos kerja, hingga gotong royong. GNRM mendorong internalisasi nilai-nilai strategis tersebut pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat, hingga lembaga-lembaga negara agar terjadi perubahan secara masif dan berkelanjutan.
"Melalui pemberian penghargaan ini, seluruh pelaku agen perubahan dapat bergerak menyentuh seluruh elemen bangsa untuk mendorong terjadinya perubahan positif secara komprehensif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujar Muhadjir.
Muhadjir Effendy menyampaikan kunci dari keberhasilan revolusi mental yaitu adanya sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam berkomitmen melaksanakan GNRM. “Perluasan keterlibatan dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental menjadi kunci utama dalam memastikan adanya perbaikan-perbaikan revolusi mental,” tutur Muhadjir.
Pada tulisan opini bertajuk Revolusi Mental di Kompas, Sabtu 10 mei 2014, Presiden Jokowi yang kala itu menjadi Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sempat menjabarkan tentang gerakan revolusi mental. “Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?” ujar Jokowi membuka tulisannya kala itu.
"Melalui pemberian penghargaan ini, seluruh pelaku agen perubahan dapat bergerak menyentuh seluruh elemen bangsa untuk mendorong terjadinya perubahan positif secara komprehensif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menuju Indonesia Emas 2045"
Kegalauan masyarakat dapat disaksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Menurutnya, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional.
Reformasi belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). “Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental,” tambahnya.
Menurut Jokowi, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis.
Dalam pembangunan bangsa, saat ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Indonesia harus melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan.
“Tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan,” ujarnya.
“Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional”
Penggunaan istilah ”revolusi” dinilai tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah.
Dalam melaksanakan revolusi mental, Jokowi mengusulkan untuk menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”.
Revolusi mental harus dimulai dari masing-masing pribadi, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara. “Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional,” ujar Jokowi kala itu.
Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Inpres mengamanahkan perbaikan dan pembangunan karakter bangsa dengan melaksanakan Gerakan Revolusi Mental. Gerakan ini mengacu kepada nilai-nilai dasar, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.
Baca Juga: Kasus Ferdy Sambo dan Merawat Watak yang Bajik
Nilai-nilai integritas dan kejujuran, menurut Wapres, akan mendorong gerakan antikorupsi dan semangat memberikan pelayanan publik terbaik. Wapres Amin menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi oleh KPK otomatis akan berkurang apabila pencegahan korupsi berhasil. “Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada,” tegas Wapres.
Menurut Wapres, KPK telah merumuskan upaya pemberantasan korupsi di tanah air secara komprehensif menggunakan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Tindakan pencegahan nyata yang ditularkan mulai dari lingkup terkecil keluarga seperti GNRM diharapkan menjadikan Revolusi Mental dalam kehidupan sehari-hari dan tak sekadar jargon politik yang lekat diingat hanya di masa-masa kampanye semata.
Setelah Anugerah Revolusi Mental diberikan, sudahkah terwujud perubahan mental secara radikal dalam kepribadian ”Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya” hingga kini?" (WKM)