Idealnya, jika sukarelawan punya kepentingan mempromosikan sosok capres/cawapres, selayaknya dikomunikasikan dan disalurkan melalui partai politik.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Deklarasi dukungan untuk figur tertentu maju sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024 terus bermunculan. Dukungan dinilai hanya akan bermanfaat apabila selaras dengan elektabilitas, popularitas, ataupun penerimaan masyarakat terhadap figur yang dideklarasikan. Yang tak kalah penting, harus dikomunikasikan dengan partai politik karena mereka yang memegang tiket pencalonan presiden.
Deklarasi dukungan itu salah satunya terlihat saat Aliansi Simpatisan Moeldoko (ASM) mendeklarasikan dukungan kepada Jenderal (Purn) Moeldoko di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (27/11/2022).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Deklarasi yang kemudian sekaligus dijadikan gerakan solidaritas untuk masyarakat Cianjur, menurut Pendiri dan Pembina ASM Trisya Suherman, dilakukan sederhana mengingat gempa Cianjur yang mengakibatkan korban jiwa dan luka sangat banyak.
Selain mengumpulkan bantuan untuk korban gempa, para relawan juga mengikrarkan Janji Relawan Moeldoko. Salah satunya adalah memperkenalkan sosok Moeldoko ke pelosok negeri dan luar negeri serta meyakinkan masyarakat bahwa Moeldoko layak menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Sebelum dukungan untuk Moeldoko, deklarasi kepada para figur lain juga kerap terlihat. Deklarasi mendukung Ketua DPR yang juga kader PDI-P, Puan Maharani, sebagai capres 2024, misalnya, dilakukan seusai jalan sehat di Brebes, 22 November lalu.
Kemudian, sukarelawan yang menamakan diri Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan) mendeklarasikan dukungan bagi Puan di Semarang, 31 Oktober lalu.
Dukungan kepada bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, juga sudah dinyatakan dalam beberapa kesempatan. Sebut saja deklarasi IndonesiAnies untuk Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, 2 November lalu, dan deklarasi Forum Kabah Membangun di Yogyakarta, 16 November.
Selain itu, kader PDI-P yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga memperoleh banyak dukungan. Pemuda Nasional Deklarasi Ganjar Pranowo (Pendekar) dan Barisan Ibu-ibu Pendukung Ganjar (Binar), misalnya, mendeklarasikan dukungan pada 10 November lalu, di Jakarta.
Sebelumnya, relawan Kita Ganjar Nusantara (KGN) mendeklarasikan dukungan pada 28 Oktober di Jakarta, sedangkan massa yang menamakan diri ”Masyarakat Kota Jogja” menyatakan dukungan pada 23 Oktober.
Tak hanya itu, dukungan juga diterima Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini. Relawan Sahabat Luhut menggelar deklarasi pada 10 Oktober lalu.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berfoto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan peserta ajang Bank Jateng Friendship Run Makassar di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (10/9/2022).
Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, menilai deklarasi sukarelawan terbatas pengaruhnya dalam mendorong sosok capres. Deklarasi hanya sebatas meramaikan diskursus sesaat di media. Lebih dari itu, deklarasi mungkin bisa membantu menjaga elektabilitas sosok yang pada dasarnya sudah potensial tinggi.
Adapun yang dinilainya paling berpengaruh dan menentukan dalam keterpilihan capres adalah partai politik.
”Karenanya, idealnya jika relawan punya kepentingan mempromosikan sosok capres/cawapres, selayaknya dikomunikasikan dan disalurkan secara taktis melalui partai politik yang diyakini segaris. Jangan sampai relawan dan parpol saling menegasikan yang akhirnya merugikan capres/cawapres yang dipromosikan,” tuturnya saat dihubungi, Minggu (27/11).
Selain itu, Haryadi menegaskan, betapapun gencar deklarasi dukungan dilakukan, ketika derajat kesukaan publik dan elektabilitas sosok kandidat rendah, peluang maju ataupun peluang menang calon tersebut tipis.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pun sependapat. Deklarasi relawan bisa dimaknai sebagai bahasa komunikasi politik dengan elite partai supaya yang didukung mendapatkan ”tiket” pencapresan. Setidaknya, sosok ini bisa dianggap mampu memobilisir mesin-mesin di luar partai.
”Tapi, deklarasi-deklarasi itu nyaris tidak ada gunanya dan nyaris tidak diperhitungkan kalau yang diusung itu tidak punya elektabilitas, tidak punya popularitas, dan tidak diterima masyarakat,” tuturnya.
Deklarasi-deklarasi menjadi penting ketika sosok yang didukung memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi. Adi mencontohkan Joko Widodo saat menuju Pemilu Presiden 2014. ”Kalau gerakan relawan itu simultan atau setarikan napas dengan elektabilitas calon, saya rasa akan mendapat respons positif. Contohnya Ganjar (Pranowo) dan Anies (Baswedan),” ujarnya.