Muhammadiyah Serukan Pemilu Berkeadaban

Muhammadiyah telah dan akan terus menjalankan berbagai upaya untuk mendorong keadaban politik, khususnya membangun demokrasi dan mewujudkan pemilu bermartabat.

PANITIA MUKTAMAR MUHAMMADIYAH

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat penutupan Sidang Pleno I Muktamar ke-48 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (5/11/2022). Muktamar ke-48 Muhammadiyah digelar dalam dua tahap pada 5 November dan 19-20 November.

JAKARTA, KOMPAS Persyarikatan Muhammadiyah memandang Pemilihan Umum 2024 tak cuma soal pergantian kepemimpinan nasional dan anggota legislatif, tetapi juga momentum menjadikan kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik. Karena itu, Muhammadiyah mendorong kontestasi politik 2024 tergelar secara baik dan berkeadaban.

Demokrasi, pemilihan umum (pemilu), serta suksesi kepemimpinan 2024 merupakan isu-isu strategis kebangsaan yang dibahas dalam Pleno I Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang digelar secara daring, Sabtu-Minggu (5-6/11/2022). Isu tersebut akan kembali dibahas dalam muktamar luring pada 19-20 November mendatang.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/11), mengatakan, Pemilu 2024 juga momentum guna mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik, bukan hanya untuk suksesi kepemimpinan nasional. ”Muhammadiyah berharap Pemilu 2024 berlangsung dan terselenggara dengan baik dan berkeadaban,” ujarnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan sambutan pada silaturahim dan peluncuran program ramadhan 1443 H di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Dalam laporannya, PP Muhammadiyah menyampaikan, untuk mendorong keadaban politik, khususnya membangun demokrasi dan mewujudkan pemilu bermartabat, Muhammadiyah telah mengkaji berbagai problematika penyelenggaraan pemilu. Tak ketinggalan, PP Muhammadiyah juga menerbitkan rekomendasi tentang bahaya politik uang dalam pemilu serta memberikan maklumat sebagai pedoman warga persyarikatan dalam politik elektoral.

Mu’ti menyebut, upaya Muhammadiyah untuk menjaga Pemilu 2024 terselenggara dengan baik dan berkeadaban itu akan dibahas lebih lanjut dalam muktamar tahap kedua di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun, menilik pengalaman Pemilu 2019, Muhammadiyah melakukan tiga hal untuk menciptakan pemilu yang berkeadaban.

Pertama, memberikan pendidikan pemilih dengan menerbitkan panduan internal warga Muhammadiyah agar aktif, cerdas, dan arif saat menggunakan hak politiknya. Kedua, mendorong anggota Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. ”Ketiga, membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar menjaga keamanan, kedamaian, kejujuran, dan ketertiban pemilu,” katanya.

Muhammadiyah berharap Pemilu 2024 berlangsung dan terselenggara dengan baik dan berkeadaban

Praktik pemilihan presiden dan wakil presiden yang kerap memicu polarisasi juga dibahas dalam muktamar. Muhammadiyah memandang, polarisasi akan terjadi saat pilpres hanya diikuti dua pasangan calon. Oleh karena itu, akan didorong kompetisi pemilu yang dapat mencegah polarisasi dan politisasi identitas. Partai-partai politik diharapkan menyiapkan kader terbaik bangsa untuk berlaga secara sportif dan bermartabat.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjelaskan, materi yang dibahas merupakan sebuah produk penting bagi internal persyarikatan, bangsa, dan kemanusiaan. Ia optimistis Muhammadiyah ke depan akan bergerak simultan dan terus berada pada koridor berkemajuan.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, berharap Muhammadiyah berperan menjaga jalannya pemilu agar sesuai koridor demokrasi. Salah satunya dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu.

Selain itu, memberikan pemahaman bahwa politik uang akan merusak demokrasi. ”Muhammadiyah dan jaringannya dapat membangun kesadaran politik bersih, jauh dari korupsi dan oligarki. Penting pula membangun peradaban pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai keadaban, demokrasi yang substansial, serta memajukan seluruh anak bangsa, bukan kepentingan elite tertentu,” ucap Firman.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Muhammadiyah selama ini mampu menjaga jarak dengan politik dan kekuasaan. ”Oleh karena itu, tentu kita punya ekspektasi besar kepada Muhammadiyah agar dapat menjaga independensi dalam pilpres dan menjaga jarak dengan penguasa. Ini supaya nilai obyektivitas saat Muhammadiyah mengkritisi pemerintah bisa didengar dan dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Perempuan berkemajuan

Sama dengan Muhammadiyah, Aisyiyah sebagai organisasi perempuan persyarikatan juga menggelar muktamar. Berbagai isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal juga dibahas dalam Muktamar Ke-48 Aisyiyah.

Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengungkapkan, muktamar kali ini akan menghasilkan risalah perempuan berkemajuan. ”Ini dokumen pandangan ideologis Aisyiyah tentang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana Aisyiyah mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik,” ujarnya.

DOKUMEN AISYIYAH

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini saat Sidang Pleno I Muktamar Aisyiyah ke-48 di Auditorium Djazman, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (6/11/2022).

Setidaknya ada 10 komitmen perempuan berkemajuan sebagai implementasi risalah itu, di antaranya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan keluarga sakinah, peran kebangsaan, partisipasi publik, pemberdayaan masyarakat, dan aktor perdamaian serta kemanusiaan universal. Sama dengan Muhammadiyah, Aisyiyah juga membahas pemilu berkeadaban menuju demokrasi substantif. (Z13/Z17)