Kepercayaan Publik Terus Turun, Presiden Perintahkan Polri Bersih-bersih

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengakui kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo serta sejumlah insiden lain telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pejabat Polri antre masuk ke Istana Negara, Jakarta, untuk mendengarkan Pengarahan Presiden kepada Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres Se-Indonesia, Jumat (14/10/2022). Sebanyak 559 pejabat Polri mengikuti acara ini. Hadir juga Komisioner Kompolnas pada acara ini.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah beberapa insiden mencoreng citra Kepolisian Negara RI, Presiden Joko Widodo mengumpulkan perwira tinggi dan perwira menengah Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Dalam pengarahannya, Presiden meminta Polri bersih-bersih untuk membangun kembali kepercayaan publik. Reformasi kultural, dari kinerja penegakan hukum hingga gaya hidup personel Polri, mendesak dilakukan.

Pengarahan ini khusus digelar untuk Kepala Polri dan jajaran sampai kepala kepolisian resor. Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam laporannya menyampaikan, sebanyak 559 personel Polri hadir dalam acara pengarahan tersebut. Mereka terdiri dari 24 pejabat utama, 33 kepala polda, serta 490 kepala polrestabes dan kepala polres. Selain itu, ada satu perwira yang datang mewakili seorang kapolda yang berhalangan hadir karena ada kegiatan.

”Kami menyadari dalam beberapa waktu terakhir ini Polri mengalami penurunan kepercayaan publik akibat kejadian yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik, oleh karena itu kami melakukan investigasi maksimal,” tuturnya.

Acara ini juga dihadiri beberapa anggota Komisi Kepolisian Nasional, antara lain Benny Mamoto, Poengky Indarti, dan Muhammad Dawam. Agenda pengarahan itu tak sepenuhnya dibuka karena media hanya diperbolehkan mengikuti acara hingga Kapolri selesai menyampaikan laporannya. Sementara pidato pengarahan Presiden Jokowi digelar tertutup untuk media. Padahal, sehari sebelumnya, Presiden Jokowi meminta wartawan mendengarkan apa yang akan disampaikan dalam pengarahan tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Para pejabat Polri yang hadir dalam acara Pengarahan Presiden kepada Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres Se-Indonesia, di Istana Negara, Jumat (14/10/2022). Sebanyak 559 pejabat Polri mengikuti acara ini. Hadir juga Komisioner Kompolnas pada acara ini.

Saat menyampaikan keterangan pers sesuai mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Presiden Jokowi, Listyo Sigit menyampaikan sejumlah poin yang menjadi catatan. Pertama, seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Presiden Jokowi kepada Polri terkait beberapa upaya mengawal kebijakan pemerintah. Di antaranya penanganan Covid-19, pengawalan bantuan sosial dan bantuan-bantuan pemerintah lain, serta kegiatan lain.

Kerja-kerja Polri itu berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Bahkan, Polri sempat menjadi institusi penegak hukum dengan kepercayaan publik paling tinggi dibanding institusi lainnya. ”Namun, karena ada peristiwa FS (Ferdi Sambo) dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah,” kata Listyo.

Baca juga: Dipanggil ke Istana, Pejabat Polri Diminta Tanggalkan Topi dan Tongkat Komando

Oleh karena itu, Kapolri menuturkan, Presiden Jokowi memberikan arahan yang jelas dan tegas bahwa korps Bhayangkara harus solid untuk bersama-sama berjuang menjalankan tugas pokok fungsi, yakni sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, juga responsif terhadap hal yang menjadi keluhan masyarakat.

Presiden juga meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polri.

Polri juga dituntut memiliki respons cepat dan sense of crisis di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Dengan begitu, Polri dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum seperti harapan publik.

Presiden juga meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polri. ”Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” ungkap Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Polri juga juga diminta untuk mengawal pemerintah daerah, baik dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit. ”Bagaimana kami mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kami kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus menerus kami laksanakan,” katanya.

Tahun politik

Dalam arahannya, Presiden meminta agar Polri terus menjaga soliditas dengan TNI. Ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan, terutama menghadapi tahun politik. Polri diharapkan menindak tegas upaya-upaya yang dilakukan untuk memecah belah dan menyebabkan polarisasi di masyarakat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pejabat Polri tiba di sekitar Istana Presiden, Jakarta, menggunakan bus sebelum mengikuti Pengarahan Presiden kepada Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres Se-Indonesia, Jumat (14/10/2022). Sebanyak 559 pejabat Polri mengikuti acara ini. Hadir juga Komisioner Kompolnas pada acara ini.

Selanjutnya, Polri akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang presisi. ”Hal ini tentunya dengan hal-hal yang lebih mudah sehingga bisa dilakukan oleh seluruh anggota, soliditas, saling mengingatkan antaranggota, menjadi contoh dan memiliki sense of crisis sehingga kemudian apa yang dilakukan Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” katanya.

Di sesi tanya jawab, Listyo menuturkan bahwa panggilan Presiden kepada para perwira tinggi di Mabes Polri, kapolda, dan kapolres merupakan bentuk apresiasi dan upaya memberikan motivasi. ”Ya, tentunya ini bagi kami suatu apresiasi dan kebanggaan. Dan, ini membuat kami, institusi Polri, seluruh personel, seluruh anggota, semakin termotivasi melakukan yang terbaik,” katanya.

Sementara itu, anggota Kompolnas, Poengky, mengungkapkan, dalam pertemuan sekitar 40 menit itu Presiden meminta Polri sensitif dengan krisis yang terjadi. Karenanya, perlu ada reformasi kultural. Gaya hidup polisi terutama para elitenya harus lebih merakyat dan sederhana.

Penegakan hukum juga harus dijalankan sebaik-baiknya, seperti judi daring dan kasus Ferdy Sambo yang menarik perhatian publik, serta kasus narkoba. ”Penegakan hukum harus tegas karena ini membahayakan masyarakat,” tuturnya.

Poengky juga menilai Presiden Jokowi meminta Polri bersih-bersih di internalnya. Sebab, banyak penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, dan banyak masalah lain. Masyarakat pun berharap Polri tidak korupsi dan tidak bergaya hidup mewah.

Anggota Kompolnas lain, Benny Mamoto, menambahkan, Presiden meminta Polri menaikkan kembali kepercayaan publik yang turun dalam survei. Salah satu faktor yang disebutkan Presiden adalah kasus Ferdy Sambo.

”Presiden mengatakan, jangan melakukan pelanggaran, layani yang baik cepat termasuk media, (harus) profesional,” ujarnya.

Baca juga: Pertaruhan Citra Korps Bhayangkara

KOMPAS/NINA SUSILO

Anggota Kompolnas, Poengky Indarti (kanan) dan Muhammad Dawam (kiri)

Poengky mengingatkan, sesuai struktur, Polri berada di bawah Presiden dan tunduk kepada Presiden. Oleh karena itu, semua anggota mesti melaksanakan arahan Presiden dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, selama pengarahan, para perwira menengah dan tinggi Polri dilarang membawa tongkat komando, topi, dan telepon genggam. Ajudan juga tidak diperkenankan ikut hadir. Mereka hanya boleh membawa pena dan buku catatan.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, topi, tongkat komando, dan telepon genggam memang diminta tidak dibawa karena Istana tidak memiliki tempat penyimpanan. ”Tongkat-tongkat, kan, jumlahnya banyak, topi juga. Ini akan memperlama proses memasuki istana,” ujarnya.