Dikabarkan Ditangkap, Kapolda Jatim Tak Terlihat di Istana
Kabar penangkapan Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa menyeruak bersamaan dengan acara pengarahan Presiden ke jajaran petinggi Polri, Jumat ini. Acara itu dihadiri 33 dari 34 kapolda karena satu di antaranya berhalangan.
JAKARTA, KOMPAS — Bersamaan dengan agenda pengarahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Kepolisian Negara RI, Jumat (14/10/2022), beredar informasi Inspektur Jenderal Teddy Minahasa yang baru ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur ditangkap karena kasus narkoba. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu juga tak terlihat di antara para kapolda dan kapolres yang hadir di Istana Kepresidenan Jakarta.
Rombongan kapolda dan kapolres mulai memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.00. Sama seperti tamu-tamu Istana lainnya, pimpinan Polri itu diperiksa ketat sebelum memasuki Istana Negara, lokasi acara pengarahan Presiden Jokowi digelar. Mereka harus mengantre panjang untuk menjalani pemeriksaan di pintu masuk samping Istana Negara.
Dari ratusan perwira polisi yang hadir, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa tak terlihat. Saat ditanyakan perihal kehadiran Teddy, Kepala Polda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengaku belum melihatnya. ”Saya belum lihat (Teddy), tuh. Kan, enggak sama busnya. Busnya dibagi,” tuturnya.
Selain pimpinan Polri, pertemuan itu juga ikut dihadiri para anggota Komisi Kepolisian Nasional. Hadir pula Ketua Kompolnas Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dalam laporannya di depan Presiden Jokowi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, acara pengarahan dihadiri 559 personel Polri yang terdiri atas 24 pejabat utama, 33 kapolda, serta 490 kapolres dan kapolrestabes. Selain itu, ada satu perwira yang datang mewakili seorang kapolda yang berhalangan hadir karena ada kegiatan. Namun, Kapolri tidak merinci nama-nama kapolda yang hadir dan yang berhalangan.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengaku mendapatkan informasi terkait penangkapan Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa. Dari informasi yang diterima, penangkapan itu berkaitan dengan kasus narkoba. ”Sementara informasi (penangkapan Teddy Minahasa) diduga benar. Kalau tidak salah karena narkoba,” tuturnya.
Acara pengarahan dihadiri 559 personel Polri yang terdiri atas 24 pejabat utama, 33 kapolda, serta 490 kapolres dan kapolrestabes. Selain itu, ada satu perwira yang datang mewakili seorang kapolda yang berhalangan hadir karena ada kegiatan.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, juga mendapatkan informasi terkait penangkapan Teddy. Sebagaimana telah disampaikan Sahroni, penangkapan tersebut diduga terkait narkoba.
”Benar ada rumor seperti itu (Teddy Minahasa ditangkap). Saya sedang cari informasi lagi. Rumornya terkait narkoba,” kata Habiburokhman. Namun, apa pun itu, ia mendukung penuh upaya Kapolri untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto belum dapat memastikan kabar penangkapan terhadap Kapolda Jatim yang baru, Irjen Teddy Minahasa. ”Mohon waktu,” kata Dirmanto saat dihubungi di Surabaya.
Ketegasan Polri
Jika penangkapan itu benar, Sahroni mengapresiasi komitmen Kapolri untuk bersih-bersih tubuh Polri. Sebab, beberapa kali dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri selalu menegaskan akan langsung memecat anggota Polri yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan judi.
”Saya juga selalu meminta ketegasan Kapolri terkait pejabat Polri yang terlibat dengan narkoba dan judi. Harus segera pecat dan pidanakan. Ini taruhan Kapolri memimpin institusi besar,” kata Sahroni.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan, apa pun kasusnya, jika ada seorang kapolda yang bersentuhan dan terlibat dalam barang haram, seperti narkoba, ini patut menjadi keprihatinan dan sulit diterima akal sehat. Apalagi, kehadiran Teddy salah satunya sangat diharapkan mampu mengawal dan mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan, Malang, secara cepat dan adil.
”Jika kejadian ini benar adanya, bukan saja bisa menjauhkan Polri dari kepercayaan masyarakat, melainkan bisa meruntuhkan marwah kelembagaan Polri yang saat ini sedang menghadapi beberapa persoalan yang melibatkan perasaan dan keadilan publik,” ujar Didik.
Menghadapi beberapa kasus belakangan ini, seperti kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah oleh Ferdy Sambo, tragedi di Kanjuruhan, dan dugaan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri, harus menjadi perhatian sangat serius dari Kapolri. Konsolidasi secara internal harus diperkuat kembali.
”Jangan sampai Polri tidak solid dan rapuh secara internal jika ada serangan balik dari para pelaku kejahatan. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini tidak ditumpangi penumpang gelap yang ingin mengganggu Polri,” ujar Didik.
Kapolri harus terus memperkuat pengawasan dan pembinaan anggota. Pembinaan sumber daya manusia Polri adalah salah satu subsistem dari pembinaan kekuatan Polri, yang merupakan salah satu bagian paling menentukan dalam keseluruhan pembinaan Polri. Sebab, faktor manusia adalah unsur yang paling penting dalam setiap organisasi Polri dalam kaitannya dengan tugas pokok dan peranan Polri.
”Kehadiran prajurit karier di tengah-tengah masyarakat tidak dapat digantikan dengan peralatan secanggih apa pun karena wujud akhir dari pembinaan sumber daya manusia berupa perpaduan keadaan anggota Polri secara kuantitatif dan kualitatif sangat menentukan keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya secara profesional dan modern,” ujar Didik.