Segera Lengkapi Seluruh Struktur Organisasi Otorita IKN

Dari sembilan jabatan tinggi madya, lima di antaranya sudah dilantik di Jakarta, Kamis, berdasar Keppres Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Empat lagi jabatan masih dicari.

TIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI TIM TRANSISI IKN

Suasana pelantikan lima pejabat tinggi madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara harus segera melengkapi empat jabatan tinggi pratama Otorita IKN yang masih kosong. Proses lelang jabatan untuk mendapatkan empat deputi Otorita IKN mesti dipercepat karena Undang-Undang tentang IKN memerintahkan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir 2022.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi Otorita IKN terdiri dari kepala dan wakil kepala Otorita IKN, serta sembilan jabatan tinggi madya, yakni 1 sekretaris, 7 deputi, serta 1 kepala unit kerja hukum dan kepatuhan. Dari sembilan jabatan tinggi madya tersebut, lima di antaranya dilantik di Jakarta pada Kamis (13/10/2022) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sekretaris Otorita IKN ditempati Achmad Jaka Santos Adiwijaya yang sebelumnya menjabat Sekretaris Tim Transisi IKN; Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan dijabat oleh Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi yang sebelumnya menjadi Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; serta Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital diisi oleh Mohammed Ali Berawi, Guru Besar Ilmu Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Adapun Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dijabat oleh putri dari Kalimantan Timur, yakni Myrna Asnawati Safitri yang sebelumnya merupakan Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Sementara Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan dijabat oleh Ida Bagus Nyoman Wismantanu yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung.

INSTAGRAM @IKN_ID

Susunan Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara

Dengan demikian, masih ada empat jabatan tinggi madya yang masih belum diisi, yakni deputi bidang perencanaan dan pertanahan; deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat; deputi bidang pendanaan dan investasi; serta deputi bidang sarana dan prasarana.

Baca Juga: Minta Organisasi Otorita IKN Segera Disiapkan

Dalam pelantikan tersebut, Bambang meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera melengkapi tim di Otorita IKN sesuai kekuatan pokok minimum. Mereka pun diingatkan untuk menjaga ESG, yakni environment, social, and governance, agar mudah mendapatkan kepercayaan, pendanaan, dan partner domestik atau internasional. Ia pun menegaskan tidak memberikan toleransi pada perilaku korupsi di Otorita IKN.

Kita akan rekrut sesuai dengan kebutuhan. Bulan depan (November)insya Allah kita bisa up and running.

”Kita akan rekrut sesuai dengan kebutuhan. Bulan depan (November)insya Allah kita bisa up and running,” ujarnya.

Bambang pun mengajak organisasi Otorita IKN untuk menjawab berbagai keraguan di masyarakat yang menyangsikan dan meragukan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan bukti nyata. ”Kita jawab dengan karya nyata. Kita jawab dengan apa yang kita kerjakan di lapangan, kita jawab semua keraguan dengan optimisme,” tuturnya.

ARSIP PRIBADI

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono menambahkan, pengisian lima jabatan tinggi (JPT) madya yang hari ini dilantik merupakan hasil penunjukan langsung. Hal itu bisa dilakukan karena telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN, pengisian JPT Madya untuk pertama kalinya di Otorita IKN dapat dipilih berdasarkan penunjukan atau penugasan oleh Presiden berdasarkan usulan Kepala Otorita IKN.

Pengisian lima JPT Madya tersebut, lanjutnya, telah melewati proses seleksi internal dan komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. Mereka yang dipilih memiliki integritas, pengalaman, dan kompetensi sesuai jabatan yang dibutuhkan. Penunjukannya juga memperhatikan Perpres 62/2022 yang mensyaratkan paling sedikit ada dua deputi diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

Sementara empat JPT madya yang masih kosong akan diisi melalui seleksi terbuka atau open bidding yang mekanismenya akan diatur melalui Peraturan Kepala Otorita IKN. Ia pun memastikan seluruh struktur organisasi di Otorita IKN bisa beroperasi paling lambat akhir 2022 sesuai perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. ”Pengisian jabatan lainnya akan dilaksanakan dalam waktu tidak terlalu lama lagi,” tutur Sidik.

Diketahui publik

Meskipun pengisian jabatan lima JPT madya dilakukan melalui penunjukan langsung, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengingatkan agar prosesnya dilakukan transparan dan akuntabel. Proses penunjukan harus bisa diketahui publik secara luas karena posisi yang diisi merupakan jabatan publik. Dengan demikian, Otorita IKN bisa meyakinkan publik bahwa pejabat yang mengisi posisi tersebut memiliki kualitas, kompetensi, dan integritas.

Koordinasi dengan Tim Transisi IKN harus diperkuat karena sampai saat ini lembaga tersebut masih ada.

TIM INFORMASI DAN KOMUNIKASI TIM TRANSISI IKN

Suasana pelantikan lima pejabat tinggi madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Waktu yang tersisa bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN untuk melengkapi struktur Otorita IKN kurang dari tiga bulan lagi.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengingatkan, waktu yang tersisa bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN untuk melengkapi struktur Otorita IKN kurang dari tiga bulan lagi. Sementara lelang jabatan biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Sebab, lelang memerlukan sejumlah prosedur, di antaranya pengumuman, tes tertulus, makalah, dan wawancara, serta harus melibatkan pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga: Otorita IKN Leluasa Pilih Kewenangan

Oleh sebab itu, jadwal lelang jabatan harus dipadatkan sehingga bisa tuntas dalam waktu lebih cepat. Lelang jabatan pun bisa dilakukan secara terbatas dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terkait dengan jabatan yang perlu diisi. Sebab, jika lelang dilakukan secara terbuka, pelamar bisa membeludak sehingga butuh waktu lama untuk seleksi. Akan lebih efektif dan efisien jika mereka mengidentifikasi jabatan menurut kebutuhan kemudian membuka lelang ke institusi terkait.

Selain JPT madya, Djohermansyah mengingatkan agar segera diisi posisi JPT pratama di Otorita IKN. Sebab, mereka merupakan kunci untuk melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan oleh para deputi. Tanpa dukungan JPT pratama, birokrasi yang dibentuk sulit dijalankan sehingga deputi-deputi bisa kewalahan dalam menjalankan tugas.

”Sisa waktu pengisian organisasi sangat pendek sehingga tidak boleh bersantai dalam mengisi seluruh organisasi yang masih kosong. Harus tuntas sebelum akhir 2022 karena merupakan perintah undang-undang,” tuturnya.