28 Negara Antre Minta Bantuan IMF, Presiden Ingatkan Hati-hati Ambil Kebijakan

Magnitudo krisis ekonomi global yang saat ini terjadi disebut lebih besar dari krisis pada 1998 yang kala itu juga melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Presiden mengingatkan hati-hati ambil keputusan saat krisis.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap memberikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti Sidang kabinet Paripurna di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (11/10/2022). Sejumlah permasalahan yang aktual seperti ancaman resesi, bencana alam, dan lainnya dibahas pada rapat tersebut. Rapat dipimpin Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rapat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan seiring kondisi krisis global yang tidak semakin membaik. Meskipun sebanyak 28 negara telah antre untuk mendapat bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF, kondisi perekonomian Indonesia saat ini dinilai masih aman atau moderat.

”Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat sehingga Indonesia tidak termasuk negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan, Indonesia, negara yang pertumbuhan ekonominya di antara negara G20, nomor dua tertinggi setelah Arab Saudi. Dari segi faktor eksternal, Indonesia aman,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (11/10/2022).

Airlangga menambahkan bahwa dari faktor internal, ekonomi Indonesia juga relatif kuat. ”Karena kita punya domestik market dan sekarang konsumsi menjadi bagian dari pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi diprediksi di tahun depan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,8-5,2 jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut melihat bahwa Indonesia relatif kuat,” tambahnya.

Di tengah kondisi ketidakpastian global, Airlangga dalam paparannya menyebut bahwa IMF juga telah menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain terkait dengan perubahan iklim seperti terjadinya gelombang panas yang mempengaruhi wilayah Benua Eropa, banjir, kekeringan, hingga krisis pangan.

”Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat sehingga Indonesia tidak termasuk negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan, Indonesia, negara yang pertumbuhan ekonominya di antara negara G20, nomor dua tertinggi setelah Arab Saudi. Dari segi faktor eksternal, Indonesia aman”

Magnitudo krisis ekonomi global yang saat ini terjadi disebut lebih besar dari krisis yang terjadi pada 1998 yang kala itu juga melanda beberapa negara di Asia Tenggara. “Tentu, Bapak Presiden mengingatkan untuk mengambil kebijakan secara berhati-hati, jangan seperti yang terjadi di Inggris, kebijakan yang dibuat, membuat poundsterling jatuh,” ujar Airlangga.

Saat ini, depresiasi rupiah adalah sebesar 6 persen. Angka ini relatif masih lebih tinggi dibanding negara lain seperti Kanada, Swiss, Malaysia, Thailand, dan Inggris. “Sehingga relatif, Indonesia lebih moderat dibanding beberapa negara,” tambahnya.

Baca Juga: Ekonomi Covid-19 dan Perang Ukraina

Dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan terkait realisasi belanja kementerian/lembaga per 31 Agustus 2022 sebesar Rp 575,8 triliun. Realisasi belanja ini terdiri dari belanja pegawai sekitar Rp 170,5 triliun atau naik 4,8 persen dibanding tahun lalu.

Kemudian, belanja barang Rp 221,9 triliun yang terdiri dari belanja barang lain Rp 161 triliun dan program pemulihan ekonomi nasional Rp 60,9 triliun.“Ini pemanfaatannya di Kemenkes untuk klaim pasien, insentif nakes dan vaksinasi, kemudian Kemenhan Rp 24,3 triliun antara lain untuk alutsista. Di Kemenkeu terkait biodiesel dan beasiswa LPDP dan Kemenag Rp 13,4 triliun terkait BOS,” ujar Airlangga.

Untuk realisasi belanja modal adalah sebesar Rp 87,4 triliun. Pemanfaatannya untuk peralatan dan permesinan Rp 39,9 triliun di Kementerian Pertahanan dan Polri. Selain itu, untuk gedung bangunan Rp 10,5 triliun dan pemanfaatan untuk jalan jaringan irigasi Rp 30,3 triliun.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan keterangan pers setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Realisasi APBN

Airlangga juga memaparkan tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan negara hingga Agustus 2022 sebesar Rp 1.764,8 triliun, penerimaan perpajakan Rp 1.378 triliun, penerimaan pajak Rp 1.171 triliun, bea cukai Rp 206,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 386 triliun. Sementara untuk belanja negara adalah Rp 1.657 triliun. “Sehingga ada keseimbangan primer Rp 342,1 triliun dan Indonesia per Agustus surplus 107,4 triliun,” ucapnya.

"Presiden mendorong kredit usaha rakyat dilanjutkan ke depan dengan bunga 6 persen namun untuk sektor pertanian bunganya diminta dipertahankan di 3 persen”

Menurut Airlangga, sejumlah indikator ketahanan eksternal masih positif. Walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal Indonesia relatif kuat. “Volatility index kita sekitar 30,49 persen atau range dalam indikasi 30. Kemudian terkait dengan level exchange market pressure kita juga di angka 1,06 atau di bawah 1,78,” tambahnya.

Demikian pula dengan perbandingan credit default swap (CDS) Indonesia yang relatif lebih rendah dari Meksiko, Turki, Brazil, dan Afrika Selatan. Meskipun secara eksternal terjaga, Airlangga meminta kewaspadaan terhadap terjadinya capital outflow dari aliran modal asing saham dan SBN yang keluar.

Dari segi modal saham, ada capital inflow Rp 72,2 triliun per September 2022 dan net outflow Rp 150,68 triliun pada rentang antara Juni-September 2022. “Nah ini tentu perlu diikuti kebijakan yang betul-betul diprioritaskan pada sektor-sektor energi pangan. Presiden mendorong kredit usaha rakyat dilanjutkan ke depan dengan bunga 6 persen namun untuk sektor pertanian bunganya diminta dipertahankan di 3 persen,” tambahnya.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Presiden Joko Widodo di acara peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 yang digelar di Balai Sarbini, Plaza Semanggi, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

“Tadi pagi saya mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan dari Washington DC. Beliau menyampaikan sudah 28 negara antre masuk sebagai pasien IMF. Ini lah kondisi yang apa adanya harus saya sampaikan"

Secara terpisah, dalam sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI), di Balai Sarbini, Jakarta, pada Selasa (11/10/2022), Presiden Jokowi menyebut bahwa lembaga-lembaga internasional menyampaikan 66 negara berada pada posisi yang rentan untuk kolaps dan sebanyak 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan akut dan kelaparan.

Baca Juga: Mencermati Peringatan IMF

Jokowi juga menegaskan bahwa sudah 28 negara antre menjadi peminjam IMF diakibatkan krisis global. “Tadi pagi saya mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan dari Washington DC. Beliau menyampaikan sudah 28 negara antre masuk sebagai pasien IMF. Ini lah kondisi yang apa adanya harus saya sampaikan. Artinya pandemi yang melanda semua negara itu mengakibatkan ekonomi global ini ambruk, ditambah perang Rusia dan Ukraina sehingga krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan sekarang ini menghimpit semua negara,” ucap Presiden Jokowi. (WKM)