Parpol Harus Bekerja Keras Penuhi Harapan Pemilih Muda

Dengan sikap pemilih muda yang ingin pemimpin berkarakter jujur dan tidak korupsi, partai politik harus berusaha keras untuk membangun ekosistem kepartaian yang bisa menghasilkan calon pemimpin yang bersih.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Bendera partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 menghiasi jalan layang Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019). Di tahun politik ini, hampir tidak ada ruang publik yang bersih dari stiker, poster, spanduk, baliho, hingga bendera partai politik yang berlaga dalam Pemilu Serentak 2019.

• Dalam setiap survei, pemimpin yang antikorupsi selalu menjadi standar moral dan ideal.
• Parpol semestinya berusaha keras untuk membangun ekosistem politik yang memungkinkan terciptanya pemimpin yang antikorupsi.
• Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera mengaku menjadikan antikorupsi sebagai salah satu batu uji untuk mencari calon pemimpin di 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Elite dan organisasi partai politik harus bekerja keras menciptakan sistem dan perilaku antikorupsi agar mampu mewujudkan harapan pemilih muda untuk mendapat pemimpin yang bersih dan antikorupsi. Perubahan karakter pemilih yang kini semakin didominasi oleh generasi muda harus direspons parpol.

Sebelumnya, hasil survei Centre for Strategic and International Studies Jakarta, 8-13 Agustus 2022, menunjukkan karakter pemimpin yang diidamkan pemilih muda berusia 17-39 tahun pada 2024 ialah jujur dan tidak korupsi (34,8 persen). Selain itu, juga figur merakyat dan sederhana (15,9 persen), tegas dan berwibawa (12,4 persen), berprestasi atau berkinerja baik saat memimpin (11,6 persen), serta berpengalaman memimpin (10,1 persen).

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/9/2022), menuturkan, dalam setiap survei, karakter pemimpin yang antikorupsi selalu menjadi standar moral ideal. Namun, hal itu faktanya berhadapan dengan ekosistem politik korup yang tidak bisa menghasilkan figur calon pemimpin yang bebas dari korupsi. Bahkan, masyarakat belum sepenuhnya mampu menolak politik uang yang kerap dilakukan di ajang elektoral.

”Secara riil, mereka merasa tidak ada yang bisa memenuhi standar moral itu sehingga para pemilih muda cenderung mencari diferensiasi lain yang sering kali tidak memiliki makna kualitatif. Misalnya, karena paras, gaya bicara, atau tingkat religiusitas para calon,” kata Yunarto.

Meski demikian, menurut dia, parpol dan para pemimpin semestinya bekerja keras menciptakan sistem dan menunjukkan perilaku antikorupsi. Berkaca dari pengalaman kepemimpinan sejumlah kepala daerah, upaya menciptakan pemerintahan bersih melalui pembenahan birokrasi terbukti menjadi nilai tambah bagi mereka.

Baca juga: Pemilih Muda Ingin Pemimpin Antikorupsi

NINO CITRA ANUGRAHANTO UNTUK KOMPAS

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya

Selain itu, penciptaan sistem yang lebih transparan dan antikorupsi merupakan tuntutan zaman yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh parpol. Hal itu menjadi keniscayaan di tengah perkembangan teknologi serta perubahan karakter pemilih yang didominasi generasi milenial. Sebagai kalangan yang menguasai teknologi dan informasi, milenial disebut sebagai generasi yang lebih kritis terhadap kondisi politik, termasuk persoalan korupsi.

”Tantangan zaman akan memaksa parpol, elite, dan calon pemimpin untuk berubah mengikuti pola baru, mengikuti apa yang ada di kepala pemilih muda. Jika itu tidak diikuti, sehebat apa pun mereka menutupi perilaku korup, mereka akan tenggelam oleh zaman,” kata Yunarto.

Klaim partai politik

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Golkar sepakat dengan keinginan pemilih muda akan pemimpin yang bersih, berintegritas, antikorupsi, serta tetap sederhana dan merakyat. Ia mengklaim Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, yang akan diajukan sebagai calon presiden (capres) 2024 telah memenuhi kriteria-kriteria itu. Sebab, selama ini Airlangga tidak pernah terlibat kasus hukum apa pun, terutama pidana korupsi.

Rekam jejak yang bersih dari korupsi itu, kata Ace, juga menjadi salah satu pertimbangan partai ketika mengganti ketua umumnya dari Setya Novanto ke Airlangga. Pilihan itu dinilai mampu menyelamatkan Golkar dari stigma negatif setelah Setya Novanto terlibat kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik pada 2018.

ARIS SETIAWAN YODI

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (29/1).

Tak hanya di internal partai, Golkar juga berkomitmen menghadirkan capres-cawapres yang bersih dalam konteks koalisi menghadapi Pemilu Presiden 2024. Golkar bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu akan menelisik rekam jejak capres-cawapres yang akan diusung. Hal itu penting karena bangsa Indonesia membutuhkan figur antikorupsi dan mampu memimpin Indonesia agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid juga mengklaim, partainya berkomitmen mengusulkan capres-cawapres yang bersih, berintegritas, dan antikorupsi. Bahkan, karakter-karakter tersebut akan menjadi platform koalisi yang akan diikuti PKS. Karena itu, capres-cawapres yang akan diusulkan dipastikan puya rekam jejak agenda pemberantasan korupsi yang jelas dan memiliki komitmen yang kuat terhadap isu tersebut.

Menurut dia, karakteristik antikorupsi seseorang bisa ditelusuri. Indikator yang digunakan adalah fakta rekam jejak melalui kinerjanya selama menjadi pejabat publik, juga informasi-informasi yang tidak bisa diakses khalayak umum. Rekam jejak figur yang menduduki jabatan publik lebih mudah ditelusuri dibandingkan dengan figur yang belum pernah menduduki jabatan publik.

Tidak sulit mewujudkan akuntabilitas publik, apalagi jika capres yang akan didukung adalah orang yang sudah berkiprah di jabatan publik,

kata Kholid.