Inilah Maknanya Kedatangan ke Pulau-pulau Terluar...
Kunjungan Presiden Jokowi ke kabupaten/kota di daerah terluar dan terdepan disambut sangat antusias oleh masyarakat. Kunjungan itu diharapkan membawa perubahan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang minim sentuhan.
Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial kepada para penerima Program Keluarga Harapan di halaman Kantor Pos Tual, Maluku, Rabu (14/9/2022).
Seperti halnya kunjungan kerja Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, kunjungan kerja pada Rabu dan Kamis (14-15/9/2022) sesungguhnya juga istimewa. Wilayah yang dikunjungi akhir pekan lalu dan kemarin betul-betul wilayah yang jarang disentuh para pemimpin Indonesia. Akibatnya, kesejahteraan dan layanan masyarakat pun sangat minim.
Selama dua hari tersebut, Presiden Jokowi menyambangi Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Wilayah-wilayah ini umumnya hanya pernah dikunjungi oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama RI. Wakil Presiden Boediono juga pernah mengunjungi Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa bulan setelah diangkat menjadi pendamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, presiden yang pernah menyambangi Tual sejauh ini baru Presiden Soekarno pada 1958 dan Presiden Jokowi.
Sepanjang dua hari tersebut, Presiden Jokowi memantau penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Tual, Kantor Pos Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kantor Pos Cabang Pembangun Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Selain itu, Presiden Jokowi yang didampingi Nyonya Iriana juga mengunjungi sejumlah pasar. Pasar Tual, Kota Tual; Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara; Pasar Jargaria, Kabupaten Kepulauan Aru; dan Pasar Rakyat Kalwedo, Kabupaten Maluku Barat Daya; adalah beberapa yang disambangi. Di sini, Presiden membagikan bantuan sosial dan paket sembako. Presiden menyempatkan meninjau unit pengolahan ikan di PT Samudera Indo Sejahtera di Kota Tual serta bertemu peternak kerbau di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Presiden Jokowi juga mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melihat salah satu pulau terluar di Maluku Barat Daya, yakni Pulau Leti, dari Pantai Tiakur di Pulau Moa.
Dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang tidak kalah penting, dengan cara-cara pelayanan yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun kawasan perbatasan.
Presiden Joko Widodo meminta ada desain pertahanan keamanan negara di titik-titik terluar NKRI. Hal ini disampaikan saat mengunjungi Pantai Tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Kamis (15/9/2022). Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kedua dari kanan), serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan).
Presiden Jokowi sesungguhnya salah satu pemimpin yang memperhatikan wilayah perbatasan. Presiden juga menilai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia. Karena mewakili wajah bangsa, kawasan ini harus terus dibangun, bukan hanya untuk merepresentasikan kemajuan negeri, tetapi juga membanggakan seluruh masyarakatnya.
Karena itu, beberapa pos lintas batas negara (PLBN) dibangun. ”Dengan wajah baru, dengan tampilan baru, dan juga yang tidak kalah penting, dengan cara-cara pelayanan yang lebih baik, yang menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun kawasan perbatasan,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota di Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (3/10/2021).
Baca juga : Warga Pulau Terluar Mencari Layanan Kesehatan
PLBN Terpadu Sota menjadi PLBN kedelapan yang dibangun di perbatasan-perbatasan Indonesia dan PLBN kedua di Papua setelah Skouw. Selanjutnya, menyusul PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel. Pembangunan PLBN ini pun diharap mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan negara. Selain itu, keamanan di perbatasan serta pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru bisa didorong. Akhirnya, kecintaan dan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia terus tumbuh.
Pemerintah juga berkomitmen dengan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Amanat Nawacita yang dicetuskan Presiden Jokowi sekitar lima tahun silam salah satunya ”membangun dari pinggiran”.
Di Maluku, salah satu infrastruktur yang telah dibangun adalah Jembatan Gantung Wear Fair. Jembatan penghubung Pulau Fair dan Pulau Kei Kecil ini sangat penting untuk lalu lintas orang dan barang. Setidaknya, kendaraan roda dua juga bisa melintas. Dalam setahun, kata Presiden Jokowi saat meresmikan jembatan gantung ini, lebih kurang 200 jembatan gantung, seperti Jembatan Wear Fair, jembatan antardesa, jembatan antarkecamatan, jembatan antarpulau, dibangun.
Akses kesehatan
Kendati demikian, kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan sangat kurang akses layanan kesehatan itu tentu diharapkan membawa banyak perubahan, bukan sekadar membagikan bansos dan BLT BBM.
”Yang paling dibutuhkan saat ini adalah pelayanan kesehatan. Banyak warga (warga) masyarakat berjuang ke luar daerah untuk mencari rumah sakit yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang sampai meninggal ketika dalam perjalanan,” ujar Anos Yeremias, anggota DPRD Maluku asal Maluku Barat Daya.
Pertengahan Agustus 2022 lalu, Kompas mendatangi sejumlah pulau di Maluku Barat Daya. Dijumpai banyak ibu hamil yang menunggu saatnya melahirkan ikut berlayar menggunakan kapal perintis ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka mencari rumah sakit di Kupang dengan waktu perjalanan lebih dari satu minggu di atas kapal.
Yang paling dibutuhkan saat ini adalah pelayanan kesehatan. Banyak (warga) masyarakat berjuang ke luar daerah untuk mencari rumah sakit yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Ada yang sampai meninggal ketika dalam perjalanan.
Ada ibu hamil yang dalam keadaan sehat, tetapi ada pula yang dalam kondisi gawat darurat. Ibu hamil bernama Martha Manuputty dari Pulau Lirang, misalnya, berlayar dengan kondisi janin sudah meninggal sebelum tanggal 4 Agustus. Ia baru tiba di Kupang pada 12 Agustus untuk menjalani operasi pengangkatan janin. Martha selamat.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F20%2Fd17096f6-39f7-4491-bfa8-e3384d99cc07_jpg.jpg){kind=logo}
Seorang anak menjalani pemeriksaan di ruang gawat darurat Puskesmas Ilwaki, Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, pada Senin (8/8/2022). Ruangan itu juga digunakan untuk persalinan.
Bahkan, ada pulau kisah ibu hamil dan pasien gawat darurat yang terpaksa dibawa ke rumah sakit di Dili, ibu kota negara Timor Leste. Di sana malah mereka mendapat perlakuan istimewa. Dijemput dengan pesawat khusus tanpa mengeluarkan biaya. Sakit di negara sendiri dan diobati negeri tetangga secara gratis. Namun, sering kali terjadi, lamanya perjalanan membuat banyak dari mereka yang mencari pertolongan kesehatan tidak selamat. Mereka meninggal saat di atas kapal atau di dalam perahu motor nelayan yang dijadikan tumpangan. ”Makanya, kami selalu berdoa supaya jangan sampai sakit. Dilarang sakit berat,” ujar Yongki, warga Lirang.
Katanya karena ini daerah terisolasi, jauh dari kemajuan, susah sinyal, tidak ramai, susah transportasi, dan banyak lagi alasan.
Kondisi ini terjadi lantaran tidak memadainya layanan kesehatan di Maluku Barat Daya. Rumah Sakit Umum Daerah Moa di ibu kota kabupaten tidak beda dengan puskesmas biasa. Tidak ada peralatan untuk operasi sesar. Dokter umum minim, dan tak ada dokter spesialis. Banyak petugas kesehatan yang ditempatkan di sana tidak pernah datang. ”Katanya karena ini daerah terisolasi, jauh dari kemajuan, susah sinyal, tidak ramai, susah transportasi, dan banyak lagi alasan,” kata Yongki.
Minim sentuhan
Maluku Barat Daya merupakan kabupaten yang paling minim sentuhan pembangunan. Angka kemiskinan di sana masih di atas 20 persen. Di sisi lain, potensi ekonomi di daerah itu, terutama di sektor perikanan dan kelautan, belum banyak tergarap untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nelayan kesulitan mendapatkan akses pasar dengan harga jual yang kompetitif. Mereka terjebak dalam jebakan sistem ijon oleh pedagang lokal yang dimodali pengusaha luar.
Potret buram pembangunan di Maluku Barat Daya memang bukan cerita baru. Pemerintah dari level kabupaten hingga pusat sudah punya rekamannya, tetapi tak kunjung mendatangkan solusi. Masyarakat berharap kunjungan Presiden meninggalkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat di sana.
Kunjungan Presiden selama dua hari, menurut Bey, memang bukan hanya untuk membagikan BLT BBM dan bansos. Namun, Presiden ingin menyapa masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil serta mendengarkan kebutuhan atau masukan warga. Selain itu, Menteri PUPR serta Menteri Kelautan dan Perikanan diajak untuk melihat potensi kelautan yang bisa dikembangkan.
Kita harus menjamin akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan merata, dan kita harus menjamin kebebasan beragama serta kebebasan menjaga adat dan budaya.
Presiden Jokowi sendiri beberapa kali menyebutkan, upaya membangun dari pinggiran memiliki benang merah dengan pemenuhan hak asasi manusia di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. ”Kita harus menjamin akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan merata, dan kita harus menjamin kebebasan beragama serta kebebasan menjaga adat dan budaya,” katanya dalam sambutan pada peringatan Hari HAM Sedunia 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/12/2021).
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F08%2F20%2F652f0565-77b2-43b7-8f35-221abd0eb2de_jpg.jpg){kind=logo}
Nisa (27), ibu hamil, menumpang kapal perintis KM Sabuk Nusantara 87 dari Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, menuju Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/8/2022). Nisa, pengguna Kartu Indonesia Sehat itu, dirujuk lantaran fasilitas kesehatan di Wetar tidak memadai. Wetar merupakan salah satu pulau terluar yang berbatasan dengan Timor Leste.
Karena itu, untuk meningkatkan akses keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada, pemerintah terus bekerja keras membangun dari pinggiran, desa, dan perbatasan. Dengan demikian, hak-hak rakyat akan pembangunan juga dapat terpenuhi.
Pembangunan infrastruktur yang merata ke seluruh penjuru Tanah Air serta pembukaan investasi untuk hilirisasi dilakukan untuk membuka banyak lapangan kerja. ”Gol dari investasi, hilirisasi, industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan kita tahu untuk tahun ini investasi di luar Jawa ini lebih besar dari investasi yang ada di Pulau Jawa,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi investasi triwulan II-2022 di Indonesia sebanyak Rp 302,2 triliun. Apabila dirinci, realisasi investasi di luar Jawa tercatat Rp 157,1 triliun atau 52 persen dari total realisasi investasi tersebut. Adapun realisasi investasi di Jawa Rp 145,1 triliun atau 48 persen.
Jadi, sejak tahun 2020 kuartal ketiga sampai sampai sekarang, alhamdulillah, investasi di luar Jawa itu sudah lebih dominan. Ini artinya apa? Kami tetap konsisten untuk mendorong percepatan investasi di luar Jawa sebagai bentuk dari penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka mewujudkan keadilan pertumbuhan ekonomi.
”Jadi, sejak tahun 2020 kuartal ketiga sampai sampai sekarang, alhamdulillah, investasi di luar Jawa itu sudah lebih dominan. Ini artinya apa? Kami tetap konsisten untuk mendorong percepatan investasi di luar Jawa sebagai bentuk dari penciptaan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka mewujudkan keadilan pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan II-2022 pada 20 Juli 2022 lalu.
Baca juga : Presiden Jokowi: Diperlukan Desain Pertahanan di Titik Terluar NKRI
Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar, beberapa waktu lalu, menilai wajar ketika nilai investasi di luar Jawa, yakni sejak triwulan III-2020, selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kondisi tersebut.
Pertama, total luas wilayah di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, jauh lebih besar dibandingkan Jawa. Kedua, luar Jawa memiliki potensi besar sumber daya alam yang berbasiskan perkebunan, pertanian, kehutanan, mineral tambang, ataupun kelautan/maritim. Dan, ketiga, ada dukungan dari atas dengan telah dioperasikannya infrastruktur dan utilitas penunjang bagi pengembangan kegiatan industri.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa memang tertulis di lembar konstitusi negeri ini. Perhatian pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan daerah terpencil menjadi keniscayaan untuk mewujudkan amanat tersebut. Namun, berbagai masalah riil yang dihadapi masyarakat kepulauan di Maluku perlu diperhatikan dan dicari solusinya. Kendati merayakan 77 tahun Indonesia merdeka, mereka belum juga merayakan akses kesehatan yang layak serta akses kesejahteraan lainnya. Inilah gunanya sentuhan pejabat pusat datang langsung ke daerah-daerah pelosok.
