Mardiono: Tidak Ada Campur Tangan Istana dalam Pengesahan Kepengurusan Baru PPP
Pelaksana Tugas PPP Muhammad Mardiono menyatakan, dirinya telah bertemu empat mata dengan Suharso Monoarfa untuk menyelesaikan masalah internal partai dan tantangan menghadapi Pemilu 2024.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhammad Mardiono menegaskan bahwa tidak ada campur tangan pihak Istana dalam pengesahan kepengurusan baru PPP. Mardiono juga membantah jika pengesahan surat keputusan terkait kepengurusan baru yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai disahkan dengan cepat.
”Enggak ada (peran Istana) karena saya tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menteri Hukum dan HAM) atau Pak Dirjen. Saya tidak ada, ini, ya, natural,” ujar Mardiono ketika dihubungi lewat sambungan telepon oleh wartawan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Terkait SK yang dinilai cepat, menurut Mardiono, lebih karena bantuan fasilitas kecanggihan teknologi digital. ”Cepat itu relatif. Sudah difasilitasi teknologi. Era digital, semua, termasuk pelayanan negara, sudah digital. Kewajiban dalam pelayanan ke rakyat yang lebih cepat. Keniscayaan kebutuhan kita,” tambah Mardiono.
Selain mengandalkan kecanggihan teknologi digital, Mardiono mengaku tetap mengantarkan berkas tersebut secara langsung ke Kemenkumham. ”Dan tentu kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, ketika nanti di sistem aplikasi itu masih ditolak karena dia belum ceklis hijau, ya, tetap kita perbaiki melalui sistem online,” ucapnya.
Surat Keputusan Kemenkumham tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025 disahkan lima hari setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. Mukernas PPP yang digelar di Banten pada Minggu (4/9/2022) memutuskan mengganti Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dan menunjuk Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
Susunan kepengurusan baru yang telah disahkan oleh Kemenkumham juga telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (12/9/2022). Dalam kepengurusan baru itu, hanya posisi ketua umum yang digantikan, dari Suharso Monoarfa ke Mardiono. Mardiono menegaskan bahwa hubungannya dengan Suharso baik-baik saja, PPP solid dan tidak ada perpecahan.
Mardiono menyebut telah berbincang dengan Suharso pada Senin (12/9/2022) malam. Mereka membahas tentang dinamika politik yang terjadi di PPP. “Jadi sebenarnya komunikasi jalan. Ada jeda dikit, ketika beliau baru pulang dari luar negeri. Selanjutnya, selalu ada komunikasi. Kemudian sudah jumpa langsung. Baik, sahabat saya. Sama-sama perjuangan, beliau juga PPP, saya juga PPP,” tambah Mardiono.
”Jadi, sebenarnya komunikasi jalan. Ada jeda sedikit, ketika beliau baru pulang dari luar negeri. Selanjutnya, selalu ada komunikasi. Kemudian sudah jumpa langsung. Baik, sahabat saya. Sama-sama perjuangan, beliau juga PPP, saya juga PPP. ”
Terkait jabatan di PPP yang nantinya akan diemban Suharso setelah tak menjabat ketua umum, Mardiono menyebut, Suharso belum bersedia bergabung di Majelis PPP. ”Kami ini kader-kader PPP, kan, juga kader senior yang sudah menapaki partai puluhan tahun. Apa pun tetap di PPP, bisa di dalam struktur atau di luar struktur. Semua kader tahu,” ucap Mardiono.
Kebutuhan organisasi
Mardiono kembali menegaskan bahwa penggantian posisi Suharso sebagai ketua umum dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. ”Di PPP tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, Pak Suharso dan saya seorang sahabat. Para kader berpikir, beban berat di beliau dibagi supaya tidak tersentralisasi ada di beliau karena beliau sedang menghadapi tugas negara yang berat, yaitu untuk menghadapi G20, punya tugas besar perannya di G20. Sebagai Menteri Bappenas, harus kadang meninggalkan Indonesia ke luar negeri, perlu berhari-hari sehingga supaya tidak memiliki beban berat,” katanya.
Di lain pihak, partai saat ini harus bekerja keras menghadapi tahapan pemilu yang sudah dimulai. Tahapan pemilu ini memerlukan perhatian khusus sehingga kader-kader berfikir untuk saling berbagi tugas. “Jadi sebenarnya nggak ada istilah pemberhentian. Kalau di masyarakat diasumsikan ini terjadi konflik atau terjadi ini, tidak ada, PPP tidak ada konflik,” tegasnya.
“Jadi, sebenarnya enggak ada istilah pemberhentian. Kalau di masyarakat diasumsikan ini terjadi konflik atau terjadi ini, tidak ada, PPP tidak ada konflik”
Saat ini, PPP juga sedang sibuk menggelar musyawarah wilayah yang digelar di sejumlah daerah. ”Sudah 11 wilayah, akan diselesaikan dalam satu bulan ke depan itu di tingkat provinsi untuk konsolidasi provinsi. Selanjutnya nanti masuk ke tingkat cabang kabupaten/ kota. Akan memanaskan mesin partai untuk kerja elektoral,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Mardiono juga menegaskan bahwa pencopotan Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha dari pimpinan Komisi V DPR tak terkait dengan dukungan kepada Suharso. Pencopotan ini juga bukan karena kritikan Tamliha pada dirinya. Mardiono mengatakan, rotasi petugas partai di DPR sudah hal biasa. ”Ada yang cuma lima hari hanya diperbantukan, di-BKO, dipindah lagi, biasa itu,” ujar Mardiono.
Sebelumnya, Suharso, yang juga merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (12/9/2022). Dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, selama hampir satu jam itu, keduanya membahas masalah kepengurusan PPP selain perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Seusai pertemuan, Suharso yang merupakan Ketua Umum PPP hasil Muktamar IX Makassar 2020 itu tidak mau berkomentar banyak saat ditanya mengenai pergantian kepemimpinan di PPP. Beberapa kali ia hanya menyatakan, ”Ya, nantilah kami selesaikan baik-baik.”
Tunggu jadwal
Mardiono juga mengaku sudah minta waktu untuk berjumpa dengan Presiden Jokowi. ”Saya sudah minta waktu dengan Pak Presiden, kalau Pak Suharso sudah berjumpa Presiden. Perjumpaannya mungkin enggak khusus, Pak Suharso, kan, menteri. Bisa rapat sering. Intensitas rapat lebih banyak Pak Menteri daripada saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres),” ujar Mardiono yang masih menjabat anggota Wantimpres.
Hingga kini, Mardiono masih menunggu jadwal bertemu Presiden. ”Kami menunggu jadwal itu. Minta waktu untuk melaporkan perihal jabatan saya sebagai Wantimpres karena apa? Sekarang sedang diberi amanah menjadi Plt Ketum PPP. Saya berkewajiban melapor atas nama jabatan saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Selanjutnya arahan Presiden seperti apa, ya, saya jalankan,” ujarnya.
Mardiono juga menegaskan bahwa pergantian ketua umum di internal PPP tidak akan berdampak pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Saat ini, PPP juga sedang mempersiapkan diri sebagai tuan rumah kegiatan KIB di Semarang, Jawa Tengah.
”KIB itu membangun gagasan yang kami tawarkan sebagai produk parpol gabungan ini untuk kami sampaikan kepada publik, kepada rakyat. Ketiga parpol tidak saling mencampuri internal masing-masing, tetapi bertemu menyatukan ide dan gagasan untuk membangun bangsa dan negara ke depan menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Ditemui terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (13/9/2022), Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, KIB tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan DPP PPP. ”Kan, koalisi itu antar-institusi,” kata Airlangga.
Hubungan antara tiga partai anggota KIB, yakni Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN), juga disebut masih berjalan dengan baik. ”Itu, kan, urusan dalam negerinya PPP. Hubungan semua baik,” tambah Airlangga.