Presiden Jokowi Harap Azwar Anwas Bisa Ciptakan Birokrasi yang Melayani

Presiden berharap Menpan RB Azwar Anas bisa menciptakan birokrasi yang melayani dan birokrasi dengan kedisiplinan tinggi. Azwar Anas mengedepankan digitalisasi dalam birokrasi pemerintahan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Abdullah Azwar Anas dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Azwar Anas menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang saat ini juga masih menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Azwar Anas dipilih karena memiliki rekam jejak yang jelas terutama ketika masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Sebagai Menpan RB, Presiden Jokowi berharap Azwar Anas bisa menciptakan birokrasi yang melayani.

”Kita semua tahu Pak Azwar Anas, track record-nya jelas, waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung lihat ke sana inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik,” ujar Presiden Jokowi seusai pelantikan Menpan RB sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum masa tugas tahun 2022-2027, di Istana Negara, Rabu (7/9/2022).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan seusai pelantikan Abdullah Azwar Anas menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Azwar Anas menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022.

Menurut Kepala Negara, beragam inovasi yang telah dilakukan oleh Azwar Anas, antara lain, adalah inovasi-inovasi dalam pengurusan KTP hingga pengurusan beragam perizinan yang bisa dilakukan di pasar maupun mal. ”Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” tutur Presiden Jokowi.

Kita semua tahu Pak Azwar Anas, track record-nya jelas, waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung lihat ke sana inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik.

Ketika ditanya apakah ada pesan khusus bagi Azwar Anas, Presiden menekankan tentang birokrasi yang melayani. ”Ya, ini sekali lagi, PAN RB, RB-nya, reformasi birokrasi. Jadi, digarap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira, beliau enggak usah di anu-lah. Enggak usah di-pesen-pesen. Udah ngerti apa yang harus dilakukan, sangat ngerti. Bukan ngerti, tapi sangat ngerti,” ucap Presiden.

Dalam keterangan pers seusai pelantikan, Azwar Anas mengatakan harus menjabarkan dan mendukung visi misi Presiden Jokowi. Hal ini terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas, termasuk bagaimana agar birokrasi sungguh-sungguh terlibat dalam penanganan kemiskinan, penanggulangan tengkes, dan sebagainya. ”Kalau kita bagi habis, kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” katanya.

Baca Juga:Aparatur Sipil Negara Dituntut Beradaptasi

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Abdullah Azwar Anas sebelum dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Azwar Anas menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022.

Ke depan, menurut Azwar Anas, birokrasi pemerintahan harus naik level melalui digitalisasi. ”Digitalisasi apa saja? Digitalisasi struktur, culture, dan kompetensi. Digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar dan sesuai arahan Presiden, apalagi sudah ada SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insya allah maksimal,” tambahnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa banyak anggaran untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran ini sebesar Rp 520 triliun di 16 kementerian/lembaga. ”Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong target pencapaian sesuai dengan arahan Presiden,” ucap Azwar Anas.

Digitalisasi ini juga menjadi kekuatan Azwar Anas sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Azwar Anas menyebut mendapat target 1 juta produk sampai akhir tahun. ”Dengan program digitalisasi produk dan alhamdulilah sekarang sudah 1 juta produk,” ujar Azwar Anas yang mengaku masih akan merangkap jabatan dalam waktu dekat.

Saya tadi malam dihubungi oleh Sekretariat Negara dan kami ditanya posisinya di mana, kira-kira itu saja.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan Abdullah Azwar Anas oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Azwar Anas menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022.

Pelantikan

Azwar Anas mengisi jabatan Menpan RB yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo. Penentuan itu dilakukan bersama Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ketika pelantikan Azwar Anas yang juga merupakan kader PDI-P, Megawati juga tampak hadir. ”Saya tadi malam dihubungi oleh Sekretariat Negara dan kami ditanya posisinya di mana, kira-kira itu saja,” ujar Azwar Anas.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya. Ke satu, mengangkat saudara Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Pelantikan Azwar Anas berlangsung dengan tertib dan lancar. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden RI nomor 91/P tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Keppres ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2022.

”Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya. Ke satu, mengangkat saudara Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019-2024,” kata Nanik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo memimpin pembacaan sumpah jabatan saat melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Azwar Anas menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli 2022.

Baca Juga: Azwar Anas Dilantik Menjadi Menpan RB

Azwar Anas kemudian mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi. ”Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.

Seusai pelantikan Azwar Anas, Presiden Jokowi juga mengangkat anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) unsur tokoh masyarakat. Surat Keputusan Presiden RI nomor 82/P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DKPP unsur tokoh masyarakat yang ditetapkan di Jakarta 20 Juli 2022 ini juga dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Anggota DKPP unsur tokoh masyarakat masa tugas tahun 2022-2027 yang dilantik adalah I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, Muhammad Tio Aliansyah, Heddy Lugito, dan J Kristiadi. Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi.

”Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Presiden diikuti anggota DKPP unsur tokoh masyarakat.