Artikel dengan Tagar
Memuat data...

BKN menjamin independensi seluruh proses tes wawasan kebangsaan yang dijalani pegawai KPK. Terkait 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil tes, sepenuhnya diserahkan kepada KPK.

Memuat data...

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan, korupsi masih marak terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Hasil survei juga menunjukkan sejumlah pegawai negeri sipil mengetahuinya, tetapi tak melaporkannya. Mengapa?

Memuat data...

Informasi yang berbeda antar kementerian terkait anggaran untuk guru PPPK tak hanya menimbulkan polemik, tetapi juga menyimpan masalah baru. Perlu terobosan kebijakan anggaran yang berpihak pada guru PPPK.

Memuat data...

Walaupun usulan formasi kuota guru PPPK dari pemerintah daerah tidak mencapai target 1 juta orang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap meminta agar proses perekrutan ASN tetap dijalankan dan dibenahi sistemnya dengan baik.

Memuat data...

Meski sudah diperpanjang hingga akhir Januari lalu, usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dari pemerintah daerah tetap tak mencapai 1 juta orang. Pemerintah memperpanjang hingga 2022.

Memuat data...

Pemerintah pada 2021 akan merekrut 1,3 juta ASN yang mencakup tiga kebutuhan. Ketiganya ialah kebutuhan 1 juta guru PPPK, kebutuhan 189.000 jabatan selain guru di pemda, dan kebutuhan 83.000 orang di instansi pusat.

Memuat data...

Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Langkah perombakan dilakukan di tengah kelambanan untuk berubah menjadi akuntabel, efisien, dan melayani.

Memuat data...

Pemanfaatan guru honorer tanpa status sangat merugikan bagi para guru honorer. Tingkat kesejahteraan mereka sangat berbeda kendati banyak guru honorer berprestasi dan sudah bertahun-tahun mengabdi.

Memuat data...

Kemenpan dan RB akan mengajukan pembubaran 19 lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pemerintah akan mengajukan rencana ini ke DPR karena pembubaran 19 lembaga itu butuh persetujuan parlemen.

Memuat data...

Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemangkasan eselon sebanyak 29.000 jabatan menjadi fungsional mampu menghemat anggaran hampir Rp 50 triliun. Namun, anggaran kinerja sebagai penggantinya lebih besar Rp 75,3 triliun.

Halaman 1