Dua periode jadi Bupati Banyuwangi dan dipercaya jadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Azwar Anas lalu diangkat jadi Menpan RB.Bagaimana visi misinya?Inilah sebagian wawancaranya dengan Kompas.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN, SUHARTONO
·4 menit baca
Baru empat tahun memimpin Kabupaten Banyuwangi, tanah kelahirannya di ujung timur Pulau Jawa, Abdullah Azwar Anas dinilai banyak melakukan perubahan dan terobosan. Harian Kompas, 27 Juni 2014, pun sempat menuliskan dalam artikelnya dengan judul: ”Daya Baru dari Timur Jawa”.
Dua periode kepemimpinan, 2010-2015 dan 2016-2021, cukup bagi Azwar Anas untuk membuktikan kinerjanya. Tak pelak di artikel itu dituliskan, ”Berbagai ide dan terobosan yang dia buat menjadikan Banyuwangi, yang dulu tak terlihat, tumbuh menjadi daerah baru yang berdaya.”
Kini, putra Banyuwanyi yang lahir pada 6 Agustus 1973 itu menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal pada 1 Juli lalu karena sakit.
Sebelum dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022), salah satu kader PDI-P yang diusulkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Presiden itu menyempatkan berkantor seperti biasa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Azwar menjabat kepala LKPP sejak 13 Januari lalu.
”Ya, pagi saya ngantor, ada meeting eselon I dan II untuk progres e-Katalog. Setelah itu, gladi resik di istana. Seusai dilantik, saya ke Kemenpan dan RB serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Menpan dan RB, Prof Mahfud MD. Lalu, rapat dengan para deputi,” ujarnya.
Sebelum masuk ke mobilnya seusai dilantik, didampingi istrinya, Ipuk Fiestiandani, ayah Ahmad Daniel Azka itu diwawancarai Kompas. Berikut petikan wawancaranya, yang sebagian dijawab tertulis.
”Ya, pagi saya ngantor, ada meeting eselon I dan II untuk progres e-Katalog. Setelah itu, gladi resik di istana. Seusai dilantik, saya ke Kemenpan dan RB serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Menpan dan RB, Prof Mahfud MD. Lalu, rapat dengan para deputi”
Bagaimana memenuhi keinginan Presiden menjadikan birokrasi yang melayani?
Birokrasi melayani yang terpenting ada pada mindset-nya, yaitu pelayanan publik itu hulu dari semuanya. Kalau pelayanan publik bagus, itu ujungnya ke mana-mana, mulai perekonomian negara terus membaik, kesehatan dan pendidikan oke, dan sebagainya. Sebab, semua dimudahkan dengan birokrasi yang melayani. Kalau semua level birokrasi memahami, ini dahsyat.
Tak sekadar memindahkan
Salah satu kunci birokrasi melayani ada pada digitalisasi. Arahan Presiden dinilainya jelas. Birokrasi digital harus terus dikembangkan. Strukturnya harus berbasis digital dan bukan semata-mata memindahkan kerja ke sistem aplikasi. Namun, harus diikuti kultur birokrasinya. Kemudian, kompetensi digitalnya juga harus terus meningkat.
Upaya Anda seperti apa?
Kita akan bekerja bersama bagaimana membuat kualitas pelayanan publik makin merata. Kan, faktanya memang, misalnya ada daerah yang pelayanan publiknya sangat bagus, tetapi di sisi lain mungkin ada yang relatif belum bisa sebagus yang lain. Satu hal yang ditekankan Presiden juga bagaimana konsep birokrasi melayani bisa optimal, menyukseskan program prioritas, seperti pemulihan ekonomi dan pengentasan warga dari kemiskinan.
Selama ini sudah terbukti di Banyuwangi dan LKPP. Apakah pengalaman akan bisa ditindaklanjuti lagi?
Tentu ada beberapa pengalaman yang didapatkan. Saya sarikan nanti dan urai kira-kira mana yang inovasinya relevan dengan tugas saat ini. Tentu dengan improvisasi sesuai konteks tugas di Kemenpan dan RB.
"Kalau soal netralitas, pastinya tidak bisa ditawar. ASN harus bekerja profesional, jalankan tugas-tugas penting, sesuai arahan Presiden, yaitu memperkuat pelayanan publik"
Kalau soal netralitas, pastinya tidak bisa ditawar. ASN harus bekerja profesional, jalankan tugas-tugas penting, sesuai arahan Presiden, yaitu memperkuat pelayanan publik.
Lalu, dengan perangkapan jabatan sebagai kepala LKPP?
Presiden sudah menyampaikan akan segera diisi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Siapa mengerjakan apa dan kapan, semua harus tereksekusi programnya"
Menurut Anda, apa yang kurang dari Kemenpan dan RB sehingga perlu diperkuat lagi profesionalisme ASN di masa mendatang?
Soal itu nanti saya urai dalam satu-dua hari ini dan langsung diwujudkan dalam mekanisme kerja yang terukur. Siapa mengerjakan apa dan kapan, semua harus tereksekusi programnya.
”Kita semua tahu track record-nya jelas waktu memegang birokrasi di Banyuwangi. Banyak sekali yang saya lihat, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, urusan KTP, perizinan, di antaranya bisa dilakukan di pasar dan mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama (melakukannya)”
Jangan dipesan-pesan
Sesaat setelah dilantik, Presiden Jokowi ikut memberikan keterangan kepada pers terkait dengan latar belakang penunjukan Azwar Anas. ”Kita semua tahu track record-nya jelas waktu memegang birokrasi di Banyuwangi. Banyak sekali yang saya lihat, inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, urusan KTP, perizinan, di antaranya bisa dilakukan di pasar dan mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama (melakukannya),” ujar Presiden.
Pesan ke Pak Azwar Anas?
Ini sekali lagi PAN RB, reformasi birokrasi. Jadi, digarap secara cepat agar birokrasi kita jadi birokrasi melayani, dengan kedisiplinan yang tinggi. Beliau enggak usah di-pesen-pesen. Udah ngerti apa yang harus dilakukannya.