Majelis Syura Tugaskan DPP PKS Bangun Mitra Koalisi

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan, PKS telah menggelar Musyawarah Majelis Syura VII di Bandung. Hasilnya, DPP PKS ditugaskan untuk memperkuat komunikasi dengan parpol lainnya untuk bangun koalisi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hadir mengikuti puncak peringatan Milad Ke-20 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/5/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menugaskan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS memperkuat komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi. Dewan Pimpinan Pusat PKS pun akan menindaklanjutinya dengan membuka komunikasi dengan partai politik lain agar koalisi bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden.

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas, Selasa (16/8/2022), mengatakan, PKS telah menggelar Musyawarah Majelis Syura VII di Bandung, Minggu-Senin (14-15/8). Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi anggota Majelis Syura PKS dalam rangka menyiapkan pemenangan Pemilihan Umum 2024.

Dalam musyawarah tersebut, lanjut Salim, ada tiga keputusan yang dihasilkan. Pertama, menugaskan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS melakukan komunikasi koalisi parpol untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden atau presidential threshold 20 persen. Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, PKS akan memperkuat komunikasi politik dengan partai-partai politik yang ada.

HUMAS PKS

Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri.

Majelis Syura PKS juga kembali memutuskan untuk mengusung bakal calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Pasangan calon yang diusung harus berpeluang besar menang di Pilpres 2024 dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

Ketiga, PKS menegaskan akan tetap menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan hingga akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, DPP PKS diamanatkan untuk mengokohkan posisi politik Fraksi PKS DPR sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan dalam melakukan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat.

PKS menegaskan akan tetap menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan hingga akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, DPP PKS diamanatkan untuk mengokohkan posisi politik Fraksi PKS DPR sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan dalam melakukan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat.

Hingga saat ini, setidaknya telah terbentuk dua poros koalisi. Poros pertama ialah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Poros lainnya ialah Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara parpol di Parlemen yang belum menentukan arah koalisi tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

Baca juga: PKS Bahas Kriteria Capres dan Koalisi Pekan Depan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tiga dari kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tiga dari kanan) seusai pertemuan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Komunikasi politik yang dilakukan PKS lebih fokus pada perolehan tiket pilpres dulu, baru berlanjut ke nama capres-cawapres. Komunikasi pun dilakukan ke semua parpol, termasuk yang sudah membentuk poros koalisi.

PKS tidak terburu-buru

Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan, PKS menyambut baik terbentuknya poros Gerindra-PKB dan KIB. Sebab, makin banyak poros koalisi justru semakin baik. Namun, terbentuknya dua poros koalisi itu tidak membuat PKS terburu-buru menentukan arah koalisi karena ingin dimatangkan terlebih dulu.

Ia menuturkan, komunikasi politik yang dilakukan PKS lebih fokus pada perolehan tiket pilpres dulu, baru berlanjut ke nama capres-cawapres. ”Komunikasi pun dilakukan ke semua parpol, termasuk yang sudah membentuk poros koalisi. Namun, saat ini, di antara semua partai, komunikasi paling intensif ialah dengan Nasdem dan Demokrat. ”Komunikasi kami bertiga lebih maju dibandingkan dengan poros lainnya,” katanya.