Sejumlah Tantangan Pemilu 2024 Masih Jadi PR
Sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu memetakan sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu 2024. Persoalan yang terjadi saat Pemilu 2019 diharapkan jangan sampai terulang.
JAKARTA, KOMPAS
—
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Tantangan Pemilu 2024 masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti mendapat perhatian semua pihak. Terkait hal tersebut, jajaran pemerintahan diminta bersinergi menyiapkan perhelatan politik lima tahunan tersebut dan meminimalkan potensi gangguan. Permasalahan yang terjadi di pemilu sebelumnya diharapkan juga jangan sampai terulang.
”Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di pemilu sebelumnya terulang. Setidaknya, kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat membuka konsinyering secara daring dari Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di pemilu sebelumnya terulang. Setidaknya, kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik.
Konsinyering yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan narasi dan strategi komunikasi publik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut dilaksanakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Konsinyering ini dihadiri sejumlah perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, TNI-Polri, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, serta Badan Siber dan Sandi Negara.
Baca juga: Sinergi Tentukan Kesuksesan Pemilu 2024
Seruan Moeldoko tersebut mengacu pada sejumlah polemik yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Hal ini, misalnya, terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum termutakhirkan sehingga mengakibatkan banyak orang kehilangan hak pilih, hingga isu beban kerja petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang terlalu berat.
Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antarsesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya.
Selain itu politik uang, peredaran hoaks di sosial media, dan ajakan golput juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Moeldoko, sinergi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu memetakan tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan Indonesia.
”Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antarsesama tim di lingkungan pemerintah. Tujuannya untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya,” kata Moeldoko.
Hasil konkret yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan gugus tugas Pemilu 2024. Gugus tugas ini akan memiliki serangkaian kerja bersama lintas K/L yang berfokus pada penguatan komunikasi publik. Gugus tugas ini pun ke depannya diharapkan akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan Pemilu 2024.
Nantinya, Moeldoko menambahkan, salah satu hasil konkret yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan gugus tugas Pemilu 2024. Gugus tugas ini akan memiliki serangkaian kerja bersama lintas K/L yang berfokus pada penguatan komunikasi publik. Gugus tugas ini pun ke depannya diharapkan akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca juga: Harapan Pemilu 2024 Lebih Mudah Diikuti
Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas (2/3/2022), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2017-2022, yang juga calon anggota Bawaslu 2022-2027 terpilih, Rahmat Bagja, menuturkan ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam mempersiapkan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 menggunakan dua rezim undang-undang berbeda. Selain itu, ada tahapan di antara keduanya yang beririsan serta tahapan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.
”Sebagai konsekuensinya, maka beban penyelenggara, yakni pola kerja, hubungan antarlembaga, dan kapasitas jajaran pengawas, meningkat,” kata Bagja dalam diskusi Kompas XYZ Forum yang digelar hibrida di kantor Redaksi Kompas di Jakarta pada 1 Maret 2022.