Pendekatan Kemakmuran Dimaksimalkan untuk Perbatasan

Sebanyak 25 perwakilan masyarakat adat Sintang, Kalimantan Barat, menyampaikan aspirasinya terkait pembangunan SDM di perbatasan. Pemerintah pun berkomitmen memprioritaskan persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko saat menemui perwakilan masyarakat adat Dayak Sintang, Kalimantan Barat, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan dalam mengelola isu perbatasan, tetapi juga memaksimalkan pendekatan kemakmuran. Persoalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat pun tetap akan menjadi prioritas.

”(Hal ini) karena memang pembangunan infrastruktur melekat dengan pembangunan peradaban manusia,” kata Moeldoko saat merespons aspirasi perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar), yang datang menemuinya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko mengatakan bahwa selama menjadi Panglima Kodam XII Tanjungpura, dirinya sudah menerapkan prioritas bagi anak-anak perbatasan untuk direkrut menjadi bagian dari TNI. Menurut dia, kebijakan afirmasi seperti ini juga sudah diterapkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebutnya selalu memikirkan kesejahteraan masyarakat di kawasan 3T atau terdepan, terpencil, dan tertinggal.

”Pemerintah sudah memberikan afirmasi dan perhatian khusus kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Tapi ini memang dilakukan secara bertahap, ada beberapa yang masih dalam proses pembangunan. Jadi, saya minta agar teman-teman masyarakat adat untuk bersabar. Namun, tentu, pemerintah akan selalu mendengarkan aspirasi kalian,” kata Moeldoko.

KANTOR STAF PRESIDEN

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko saat menemui perwakilan masyarakat adat Dayak Sintang, Kalimantan Barat, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Sebelumnya, sebanyak 25 orang perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Sintang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Moeldoko terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kawasan perbatasan. Secara khusus, masyarakat adat yang tinggal di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kabupaten Sintang tersebut meminta agar pemerintah memberikan pelatihan kepada anak-anak muda perbatasan agar bisa memiliki daya saing.

Baca juga: Pengembangan SDM di Kalimantan Jadi Harapan Para Tokoh Adat

Siaran pers Kantor Staf Presiden menyebutkan, pembangunan fisik PLBN di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, tersebut akan dimulai tahun 2023.

”Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut. Kalau negara tidak hadir menyiapkan SDM di perbatasan, selamanya mereka akan dianggap kurang untuk memenuhi kualifikasi,” kata Igas, salah satu perwakilan masyarakat suku Dayak Sintang.

Masyarakat adat tidak menentang pembangunan PLBN Sungai Kelik dan infrastrukturnya, tapi kami harap sumber daya manusianya juga disiapkan untuk mengiringi pembangunan tersebut.

Menurut Igas, jumlah institusi pendidikan yang terbatas dengan jarak tempuh sangat jauh sering menjadi hambatan bagi anak-anak muda di kawasan perbatasan untuk mengakses pendidikan secara layak. Kehadiran fasilitas penunjang, seperti internet, juga masih sangat terbatas di kawasan perbatasan.

KOMPAS/ EMANUEL EDI SAPUTRA

Mobilitas warga di kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.

Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Martin Billal pun mengapresiasi Moeldoko yang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat perbatasan.

”Kami berterima kasih kepada Kepala Staf Kepresidenan yang sudah memprioritaskan waktunya untuk mendengarkan aspirasi kami, masyarakat dari perbatasan. Responsnya sangat cepat, ini bentuk pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang,” kata Martin.

Perkokoh NKRI

Rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 27 November 2021 menyebutkan bahwa Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan. Langkah ini dilakukan untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan pemerataan pembangunan di wilayah 3T atau terdepan, terluar dan tertinggal.

Baca juga: Ikhtiar Perkokoh Persatuan dengan Konektivitas

Khusus di Kalimantan, secara bertahap dilaksanakan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.832 kilometer yang berada di 3 provinsi, yakni Kalbar, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, jalan akses dan paralel perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi memperkuat pertahanan dan keamanan negara serta mendorong tumbuhnya embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Jembatan di jalan paralel di Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia, mempermudah akses masyarakat melintasi sungai, Jumat (15/7/2022).

”Saya melihat ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim sudah memenuhi standar jalan nasional, lebar 7 meter. Belum seluruhnya beraspal, sebagian masih agregat dan tanah yang dipadatkan, dan masih ada yang belum tembus. Kami targetkan hingga tahun 2024 jalan sudah tembus dan sebagian besar beraspal,” kata Basuki saat kunjungan kerja di Provinsi Kalbar bersama Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan pada 27 November 2021.

Di Provinsi Kalbar, pembangunan jalan perbatasan sepanjang 811 kilometer dengan status hingga akhir 2021 sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalan berupa tanah sepanjang 277 km, agregat 172 km, dan aspal/rigid 363 km.

Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang dekat permukiman serta terdapat fasilitas umum, seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara lapisan agregat digunakan pada area yang meningkat lalu lintas hariannya.

Selanjutnya, di Provinsi Kaltim secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 406 km telah tembus dengan kondisi tanah 155 km, agregat 165 km, dan aspal 86 km. Ditargetkan pada tahun 2024, jalan perbatasan di Kaltim dapat diselesaikan dalam kondisi aspal 295 km, agregat 63 km, dan sisanya berupa tanah sepanjang 48,5 km.

KOMPAS/DANU KUSWORO (DNU)

Pemasangan Bendera Merah Putih perbatasan Indonesia-Malaysia di Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Adapun di Provinsi Kaltara dari seluruh jalan perbatasan sepanjang 614 km masih tersisa sepanjang 36 km yang belum tembus, yakni berada di sekitar Metulang, Kabupaten Malinau hingga Batas Provinsi Kaltim. Sementara jalan yang sudah tembus sepanjang 578 km dengan perincian kondisi tanah 452 km, agregat 118 km, dan aspal 9 km.

Baca juga: Resmikan PLBN Sota, Presiden: Bangun Sentra Ekonomi di Perbatasan

Selain membuka keterisolasian wilayah, pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan juga berfungsi untuk meningkatkan akses menuju PLBN yang juga dibangun Kementerian PUPR. Ada sembilan PLBN yang sudah selesai maupun dalam proses di Kalimantan, yakni 5 PLBN (Nanga Badau, Entikong, Aruk, Sei Kelik, dan Jagoi Babang di Kalbar serta 4 PLBN (Sei Pancang, Labang, Long Midang, dan Long Nawang) di Kaltara.

Peningkatan konektivitas masyarakat menuju kawasan perekonomian PLBN diharapkan dapat membangkitkan jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Barang kebutuhan pokok yang akan diperoleh dengan lebih mudah dan murah dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah.