Intelijen Dalam Negeri Didominasi TNI

Akibat mutasi kali ini, berbagai posisi intelijen dalam negeri di Badan Intelijen Negara (BIN) didominasi perwira TNI, khususnya Angkatan Darat.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Personel Satgas Rapidly Deployable Battalion (RDB) Kontingen Garuda XXXIX-A/Monusco Kongo dan Marine Task Force (MTF) XXVII-K Unifil Lebanon, Jumat (31/8/2018), mengikuti upacara pemberangkatan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS – Mutasi perwira tinggi TNI di berbagai posisi pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri Badan Intelijen Negara atau BIN mencerminkan dominasi TNI masih tinggi. Dari 180 perwira tinggi yang dimutasi, 27 di antaranya adalah mutasi internal di dalam Badan Intelijen Negara.

Diandra M Mengko, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan, Selasa (28/6/2022), saat ini memang seluruh kantor Badan Intelijen Daerah (BIN) Daerah di 34 provinsi sudah lengkap. Posisi pimpinan di berbagai BIN Daerah itu dijabat anggota TNI. Hal ini, menurut Diandra, berhubungan bahwa dalam Surat Keputusan Panglima TNI tentang mutasi yang baru, banyak mutasi internal BIN.

Diandra menilai, kondisi ideal adalah ada keseimbangan antara BIN yang dipegang oleh militer dan sipil, terutama di Deputi II yang membawahi dalam negeri. Proporsi yang masih didominasi militer itu sebaiknya secara berangsur diisi oleh sipil seperti lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) atau Polri. ”BIN sejak tahun 2003 sudah memiliki STIN yang lulusannya harusnya bisa jadi pimpinan yang andal. Melalui regenerasi ini mudah-mudahan proporsi bisa dibenahi ke depan,” kata Diandra.

Ia mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah mendasar tentang banyaknya anggota TNI atau Polri yang menduduki jabatan di BIN. Akan tetapi, perlu ada proporsi yang dijaga. Apalagi, TNI dan Polri masing-masing telah memiliki institusi intelijennya.

BIN sejak tahun 2003 sudah memiliki STIN yang lulusannya harusnya bisa jadi pimpinan yang andal. Melalui regenerasi ini mudah-mudahan proporsi bisa dibenahi ke depan.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY UNTUK KOMPAS

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin upacara gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi POM TNI 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/2/2019).

Berdasarkan surat keputusan terbaru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ada mutasi terhadap 180 pati TNI AD, AL, dan AU. Surat bernomor Kep/558/VI/2022 itu berisi tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Brigadir Jenderal Edy Rochmatullah selaku Kepala Setum TNI menandatangani salinan yang diperoleh Kompas, sesuai dengan aslinya, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga: Karier Dua Mantan Ajudan Presiden Jokowi Melejit

Beberapa kepala BIN daerah yang baru di antaranya Brigjen Purwito Hadi Wardhono dari Kasdam I/BB menjadi Kabinda DKI Jakarta, Brigjen Hardani Lukitanta Adi dari Direktur Maluku dan Papua BIN menjadi Kabinda Kaltim, Kolonel Fahmi Sudirman Kabag Ops Binda Jatim menjadi Kabinda Jatim, Brigjen Sulaiman menjadi Kabinda Jateng, dan Brigjen Rudy Prasemilsa dari Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara menjadi Kabinda Jabar.

Jaga IKN

Digesernya Mayjen Tri Budi Utomo, dari posisi Komandan Paspampres menjadi Pangdam VI/Mulawarman, jelas tidak bisa dikesampingkan dengan kaitan proyek Ibu Kota Nusantara. Hal ini mengingat IKN berada di dalam wilayah pengamanan Kodam VI/Mulawarman.

Anton Aliabbas dari Paramadina Graduate School of Diplomacy menyoroti banyaknya letnan jenderal di tubuh TNI AD saat ini. Dalam mutasi yang terbaru, ada dua mayor jenderal TNI AD yang dipromosi, yaitu promosi Mayjen Teguh Pudjo Rumekso menjadi Sesmenko Polhukam dan Mayjen Richard Tampubolon menjadi Irjenad. Artinya, tidak saja jumlah jenderal bintang tiga di TNI AD semakin banyak, tetapi juga persaingan menuju KSAD semakin ketat. Teguh dan Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto adalah sama-sama satu Angkatan di Akmil 1991. Kepala BNPB Letjen Suharyanto dan Letjen Rudianto (Akmil 1989), Pangkogabwilhan III Letjen Nyoman Cantiasa (Akmil 1990) dan Panglima Kostrad, Letjen Maruli Simanjutak dan Mayjen Richard Tampubolon (Akmil 1992).

Anton juga melihat, digesernya Mayjen Tri Budi Utomo dari posisi Komandan Paspampres menjadi Pangdam VI/Mulawarman jelas tidak bisa dikesampingkan dengan kaitan proyek Ibu Kota Nusantara. Hal ini mengingat, IKN berada di dalam wilayah pengamanan Kodam VI/Mulawarman. Penugasan ini dapat menyiratkan Presiden Joko Widodo menginginkan orang kepercayaannya yang mengamankan wilayah tersebut.

SUCIPTO

David Imanuel Lauppaty (kanan) berjalan bersama rekannya yang bertugas di Pos Pengamanan Perbatasan Tanjung Karya, Krayan, saat berkumpul bersama warga di Gunung Buduk Udan di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (3/12/2021).