Mereka yang namanya sudah dimunculkan oleh parpol sebagai bakal calon presiden tidak perlu terbawa perasaan. Pemunculan nama itu masih sekadar wacana sehingga masih bisa berubah.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
MARINA EKATARI
Nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa muncul dalam rakernas Partai Nasdem, Kamis (16/6/2022). Tiga nama ini mendominasi perolehan suara yang diusulkan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 dari hasil sidang pleno pertama rakernas NasDem.
JAKARTA, KOMPAS — Pemunculan nama-nama bakal calon presiden, dari kalangan penyelenggara negara, oleh partai politik diharapkan tak mengganggu pemerintahan. Apalagi, dukungan terhadap bakal capres masih bisa berubah karena Pemilu 2024 baru akan diselenggarakan sekitar dua tahun lagi.
Partai Nasdem menjadi satu-satunya partai politik yang sudah memunculkan nama bakal capres yang akan diusung di Pemilu Presiden 2024. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem, Jumat (17/6/2022), partai itu memunculkan tiga nama, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Nama-nama tersebut kini masih menjalani tugasnya sebagai penyelenggara negara. Anies Baswedan baru akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI pada 16 Oktober 2022. Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng akan berakhir pada 28 Agustus 2023. Adapun Andika Perkasa, jika merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, akan pensiun dari militer pada akhir tahun ini karena ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Firman Noor, dihubungi di Jakarta, Minggu (19/6/2022), mengatakan, sebaiknya mereka yang namanya sudah dimunculkan oleh parpol tidak perlu terbawa perasaan. Pemunculan nama itu masih sekadar wacana sehingga masih bisa berubah. ”Kita harus membuat mereka tetap (bekerja) berada di posisinya sekarang, siapa pun itu, baik itu menteri maupun kepala daerah,“ ujar Firman.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor,
Firman mengatakan, dengan nama mereka ada di permukaan, semestinya mereka semakin ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bekerja dengan baik. Membuktikan diri bahwa mereka bisa diandalkan untuk jadi pemimpin Indonesia, bukan hanya di provinsi dan instansinya. ”Justru saya melihatnya, (pemunculan nama) ini menjadi pemicu mereka untuk do something,” ucapnya.
Masih bisa berubah
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Salim Segaf Al Jufrie sependapat dengan Firman. Ia mengingatkan, agar nama-nama bakal capres dari kalangan pejabat negara yang mulai dimunculkan oleh parpol sudah seyogianya tetap fokus bekerja. Apalagi, bangsa ini masih dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Namun, diakui Salim, PKS kemungkinan memiliki kesamaan nama seperti yang direkomendasikan Nasdem. Namun, ia enggan mengungkapnya. Sebab, dukungan terhadap bakal capres akan dibahas di Majelis Tinggi Syuro PKS. ”Paling dekat Agustus, akan kami bicarakan,” katanya.
Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan masih membuka diri jika ada parpol lain ingin bergabung. Bahkan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, KIB ke depan belum tentu bakal mendukung Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bakal capres. ”Tidak harus, nanti, kan diputuskan bersama,” kata Aburizal.
