Bukan Politik, Presiden Tegaskan Rekam Jejak Jadi Pertimbangan Angkat Menteri

Pengangkatan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menambah deretan ketua umum partai politik pendukung pemerintahan dalam daftar anggota Kabinet Indonesia Maju.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Tiga dari lima menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6/2022) merupakan petinggi partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Namun, Presiden menegaskan bahwa pengalaman, kemampuan manajerial, dan rekam jejak menjadi pertimbangan dalam menetapkan anggota baru Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Salah satu petinggi partai politik yang diangkat menjadi anggota baru kabinet itu adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang ditetapkan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi. Pengangkatan Zulkifli menambah jumlah ketua umum parpol yang menjadi pembantu Presiden Jokowi menjadi empat orang. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah lebih dulu menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju.

Adapun petinggi parpol lain yang dilantik Presiden adalah Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai menjadi Wakil Menteri Agaria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kanan) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

”Ya, kami melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial, karena sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Dan, saya melihat Pak Zul (Zulkifli Hasan) dengan pengalaman, track record, rekam jejak yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk (menjabat) Mendag,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers seusai pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

Selain tiga petinggi partai politik, Presiden juga melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil yang sudah menjabat selama 8 tahun. Satu lainnya adalah John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri.

Upacara pelantikan anggota baru Kabinet Indonesia Maju dihadiri oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Ya, kami melihat semuanya, rekam jejak, pengalaman, kemudian terutama untuk skill manajerial karena sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan.

Sebelum pelantikan, Jokowi mengundang para petinggi parpol untuk makan siang bersama. Selain Zulkifli, Airlangga, Suharso Monoarfa, Prabowo yang merupakan anggota kabinet, makan siang juga dihadiri oleh Megawati dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Jamuan Makan Siang Sebelum Perombakan Kabinet

Pada kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan bahwa sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat memerlukan kerja-kerja nyata. ”Kerja-kerja turun ke lapangan penting untuk melihat langsung persoalan yang utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga jadi urusan Mendag. Tapi, yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” tuturnya.

Terkait alasan pemilihan sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi menuturkan bahwa sebagai mantan panglima TNI, Hadi Tjahjanto menguasai teritori. ”Dan, kita juga tahu, Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya juga sangat detail. Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya dapat diselesaikan,” katanya.

Presiden Jokowi pun meminta Hadi untuk menyelesaikan sebanyak-banyaknya urusan sertifikat. Dengan pengalaman yang dimiliki, Hadi diyakini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan pertanahan, termasuk persoalan lahan di Ibu Kota Negara Nusantara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri hadir dalam pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung ketika menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, menuturkan bahwa reshuffle kali ini dilakukan bukan dengan tiba-tiba. Pergantian anggota kabinet diputuskan dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi panjang.

”Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri. Dan ini dilakukan kenapa pada saat sekarang? (Hal ini) karena memang momentumnya dihitung paling pas, ya, saat ini,” kata Pramono.

Pramono menuturkan pengukuhan dan pelantikan dua menteri dan tiga wamen diharapkan akan memperkuat kabinet. Secara keseluruhan sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah dua periode, sudah delapan tahun, Presiden telah cukup memahami persoalan yang ada. ”(Hal ini) Termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi. Sehingga itulah yang menjadi prioritas, dan untuk itu maka kemudian ada penyegaran dalam tubuh kabinet,” tuturnya.

Saat ditanya apakah penggantian Menteri Perdagangan karena terkait persoalan minyak goreng, Pramono menjawab bahwa penggantian dilakukan untuk membuat kabinet bisa bekerja lebih lincah. Sebab, saat ini persoalan pangan dan inflasi juga menjadi persoalan dunia sehingga diperlukan penyegaran.

LUKAS - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat memberikan keterangan, Jumat (16/7/2021).

Menegaskan pernyataan Presiden, Pramono mengatakan bahwa wamen dipilih dengan pertimbangan kapabilitas, kapasitas, dan kebutuhan organisasi. ”(Hal ini) Karena Presiden itu sudah di luar kepala, persoalan urusan ekonomi, urusan energi, dan apa yang menjadi tantangan ke depan kita, selama, sampai dengan 2024,” katanya.

Baca juga: Surya Paloh Datang, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Tak Jadi Diganti

Kemudian ketika ditanya apakah ada pertimbangan politis dan pertimbangan lainnya, Seskab Pramono menuturkan bahwa ada banyak pertimbangan dalam pergantian personel kabinet. ”Presiden sudah sangat tahu siapa yang dibutuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu presiden terutama tugasnya ya membantu beliau, memberikan pandangan kalau kemudian memang ada yang beliau akan putuskan,” ujarnya.

Sudah direncanakan

Pramono menuturkan bahwa reshuffle atau pergantian personel kabinet ini sebenarnya sudah direncanakan dan dipertimbangkan dengan matang waktunya oleh Presiden Jokowi. ”Presiden tentunya setiap waktu boleh (melakukan pergantian personel kabinet) karena itu hak prerogatif, sepenuhnya, Presiden. Kita-kita ini melihat bahwa sekarang momentumnya pas-lah bagi Presiden,” katanya.

Seusai pelantikan, Zulkifli juga mengaku telah dipanggil oleh Presiden Jokowi sejak Selasa (14/6/2022) sore. Selama hampir satu jam hingga pukul 20.00, ia berdiskusi dengan Presiden tentang berbagai permasalahan ekonomi, termasuk tata niaga minyak goreng.

MAWAR KUSUMA WULAN/KOMPAS

Presiden Jokowi Melantik Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri pada Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019-2024. Menteri Perdagangan yang adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ketika baru datang untuk menghadiri pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022)

Zulkifli menegaskan akan secepat mungkin menyelesaikan persoalan terkait kelangkaan minyak goreng. “Ya ini tugas, ya, amanah, tidak ringan. Sebagaimana kita tahu. Tapi, saya meyakini tugas yang diberikan Bapak Presiden kepada saya, (dengan) background saya yang pengalamannya panjang, pernah juga menteri, pernah juga pimpinan MPR, sekarang masih,” tuturnya.

Zulkifli yakin bisa segera menyelesaikan masalah minyak goreng jika sudah menemukan format yang tepat. ”Insya Allah, dengan bersama-sama teman-teman, bisa cepat menyelesaikan, terutama minyak goreng. Ketersediaannya ada. Harga terjangkau. Jangan lama-lama, kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” tambahnya.

Baca juga: Mantan Panglima TNI dan Ketua Umum PAN Jadi Menteri ATR dan Mendag

Salah satu kebijakan terkait minyak goreng yang sudah dipersiapkan Zulkifli adalah mengubah minyak goreng curah menjadi minyak kemasan sederhana. ”Salah satu contoh kan migor subsidi itu disebut minyak curah, pakai mobil besar itu. Tentu tidak mudah. Tapi saya dengar terakhir, sudah dibikin kemasan, walau kemasan sederhana. Itu saya usul, sebulan lalu,” ucapnya.

Ketika ditanya terkait jabatannya sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli belum bersedia berkomentar. Ia juga tidak menjawab pertanyaan terkait apakah jabatan menteri yang diraihnya terkait dengan kepentingan politik.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Menteri Dalam Negeri Wempi Watimpo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor berbincang seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Sementara itu, Hadi Tjahjanto menyatakan akan segera menyelesaikan masalah pertanahan, khususnya masalah sertifikat tanah rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi sebanyak 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat. ”Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun, saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 (kluster 2) atau K3 (kluster 3) itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” ujar Hadi.

Selain itu, Hadi juga mengatakan akan menyelesaikan masalah sengketa tanah. Menurut dia, sengketa tanah kemungkinan terjadi karena ada tumpang tindih penanganan oleh kementerian dan lembaga, sehingga akan segera diselesaikan.

”Dan, ketiga, adalah terkait tanah di IKN, seperti yang disampaikan (Presiden) tadi, itu akan kami akan segera selesaikan,” ujarnya.

Baca juga: Reforma Agraria, Kemarahan Jokowi, dan Pergantian Menteri

Raja Juli Antoni juga menyampaikan tekad untuk bekerja keras mewujudkan visi misi Presiden Jokowi, terutama terkait reforma agraria. Sebab secara khusus, Presiden meminta penyelesaian masalah konflik agraria dan mafia pertanahan dapat dilakukan secara maksimal dan secepat mungkin. Selain itu, fokus pekerjaan juga akan menyangkut masalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kental nuansa politik

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri seusai pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Kepala Studi Ekonomi Politik LKEB UPN Veteran Jakarta dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat melalui rilis, Rabu, menuturkan bahwa melihat komposisi anggota kabinet baru, pergantian menteri dan wakil menteri lebih kental nuansa politiknya daripada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang terjadi sekarang ini.

Menurut Hidayat, keterlibatan tokoh partai seperti Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni, serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik akan berisiko terhadap kualitas penanganan krisis menjelang Pemilu 2024. ”(Hal ini) Karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang Pemilu 2024,” katanya.