Pesan Wapres Amin: Wariskan Pembangunan yang Menyejahterahkan, dan Bukan Konflik

Pemerintah bersama gereja-gereja akan mengusahakan agar konflik yang masih tersisa yang menjadi warisan masa lalu bisa segera diakhiri. Warisan pembangunan kesejahteraan harus utama diberikan kepada warga Papua saat ini.

MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Maruf Amin, dalam keterangan pers seusai menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/4/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa upaya membangun rekonsiliasi di Papua penting dilakukan untuk menyatukan masyarakat. Konflik berkelanjutan hendaknya tidak lagi diwariskan. Pemerintah berupaya merealisasikan berbagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Keseluruhan agenda yang disusun baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus dapat disinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.

”Kita bersepakat bagaimana mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ujar Wapres Amin dalam keterangan pers seusai menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/4/2022).

MAWAR KUSUMA WULAN

Wakil Presiden Maruf Amin ketika menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022).

Kita bersepakat bagaimana mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan. Konflik harus kita atasi, yang kita wariskan adalah pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pemerintah bersama gereja-gereja akan mengusahakan agar konflik yang masih tersisa yang menjadi warisan masa lalu bisa segera diakhiri. ”Kita akhiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini poin penting saya kira. Kemudian pendidikan dengan berbagai masalah yang dihadapi, lalu masalah ekonomi untuk terutama afirmasi terhadap orang asli Papua,” tambahnya.

Baca juga : KKB Bakar Gedung Bandara Bilorai Papua, Ratusan Warga Mengungsi ke Gereja

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Amin menegaskan akan menggunakan pendekatan keamanan untuk kesejahteraan. Selain itu, pemerintah juga menyusun rencana induk percepatan pembangunan Papua yang program-programnya harus disinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. ”Untuk semua itu, kita pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Satu paling penting itu adalah kehadiran gereja,” ucap Wapres Amin.

Di tengah pluralisme yang ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di Tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi gesekan di masyarakat.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan kolaborasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga pesan damai tersebut dapat juga sampai kepada umat antar-agama. ”Berkolaborasi dengan FKUB dan lembaga-lembaga lintas agama menyebarkan pesan-pesan perdamaian dari Tanah Papua,” ucap Wapres.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Suasana Jalan Yos Sudarso yang berada di depan Pasar Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, Kamis (15/4/2021). Dari hasil kajian pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat selama hampir 20 tahun, terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, seperti tata kelola dana otonomi khusus dan manajemen pemerintahan serta percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua.

Wapres meminta para pemuka agama, khususnya yang tergabung dalam PGGP, tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Pemuka agama memiiki peran sebagai penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat. ”Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu, kami menekankan perlunya penguatan peran gereja, khususnya PGGP,” kata Wapres.

Ia juga berpesan agar seluruh upaya yang sedang dirintis saat ini dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik agar nantinya dapat diwariskan kepada generasi penerus dengan baik dan harmonis. ”Kita harus mewariskan situasi damai, situasi yang kondusif, bagian penting yang harus kita kuat, saya yakin tidak pernah berhenti,” ucapnya.

Gereja-gereja lokal dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu, kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP.

Wapres juga menyebut bahwa PGGP telah membuat Papua Christian Center sehingga pemerintah mudah berkolaborasi dengan pihak gereja. ”Karena mereka sudah dalam satu wadah walaupun banyak sinode di sana,” tambah Wapres Amin. Disebutkan, pemerintah juga ingin bertemu dan berdialog dengan masyarakat di Papua, termasuk dengan pihak gereja. Namun, ternyata pihak gereja lebih dahulu datang dan menyampaikan berbagai usulan konstruktif. Hal itu, menurut Wapres, karena memang pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri.

Peran gereja di Papua dinilai sangat penting, terutama dalam menghadapi pembangunan yang berkelanjutan di Papua, membangun kedamaian dan kesejahteraaan. Menurut Wapres, gereja-gereja mengusulkan berbagai perbaikan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Bersama dengan pemerintah

Ketua PGGP Papua Barat Sherly Parinussa mengungkapkan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa PGGP akan bersama-sama pemerintah memberikan kontribusi dalam mewujudkan program ini, di antaranya dengan menghadirkan umat yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak-anak Papua Niugini bermain di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, Kamis (12/3/2020). Pembangunan PLBN yang berada sekitar 90 kilometer dari Merauke itu dimulai pada Januari 2019. Kehadiran PLBN Sota diharapkan dapat mengembangkan kawasan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Hanya ada tiga pos lintas batas negara (PLBN) Indonesia dan Papua Niugini yang tersedia dari panjang perbatasan kedua negara yang mencapai 820 kilometer. Sementara 11 PLBN di kabupaten lain, seperti Pegunungan Bintang dan Keerom, belum berfungsi optimal.

Kami pastikan kehadiran kami sebagai tokoh agama, pendeta akan bersama dengan Bapak Ma’ruf Amin, kami akan menopang Bapak dalam percepatan pembangunan Papua.

”Kami pastikan kehadiran kami sebagai tokoh agama, pendeta akan bersama dengan Bapak Ma’ruf Amin, kami akan menopang Bapak dalam percepatan pembangunan Papua,” ungkap Sherly.

Pendeta Sherly menegaskan bahwa gereja-gereja di Papua Barat sebagai lembaga rohani akan tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis. Mereka juga mendorong pemerintah agar bergandeng tangan dengan gereja di Papua Barat untuk percepatan pembangunan yang ada di Papua Barat. ”Karena kita tahu ada banyak tantangan dan kendala yang harus kita hadapi untuk membawa Papua ke kemajuannya,” tambahnya.

Menurut Sherly, Wapres Amin memberi semangat terhadap pimpinan agama, termasuk PGGP, FKUB, dan lembaga-lembaga lain, untuk bersinergi mengakhiri berbagai hal yang menjadi konflik. Hal ini untuk percepatan pembangunan di Papua.

Karena itu, kami mohon doa dari seluruh bangsa ini, dari seluruh umat Tuhan, sehingga kami tetap berdiri netral, kami tetap ada sebagai pionir dalam pembangunan dan selalu bisa menghadirkan damai sejahtera di Tanah Papua.

”Karena itu, kami mohon doa dari seluruh bangsa ini, dari seluruh umat Tuhan, sehingga kami tetap berdiri netral, kami tetap ada sebagai pionir dalam pembangunan dan selalu bisa menghadirkan damai sejahtera di Tanah Papua,” lanjutnya.

Baca juga : Evaluasi Pendekatan di Papua

Menurut Ketua Umum PGGP Papua Pendeta Hiskia Rollo, pihak gereja menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua kepada Wapres Amin. ”Wapres mengapresiasi hasil-hasil yang kami bawa dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh semua yang dipercayakan oleh bangsa dan negara untuk pembangunan yang bermartabat dan berkelanjutan di seluruh Indonesia dan secara khusus di tanah kami Papua,” ucap Pendeta Hiskia.

DOKUMENTASI HUMAS POLDA PAPUA

Sekitar 900 warga dari Distrik Tembagapura mengungsi ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, sejak Jumat (6/3/2020), akibat teror keamanan. Aparat keamanan menjaga para pengungsi hingga kondisi kembali normal.

Dari hasil konferensi Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua, pimpinan gereja menyampaikan rekomendasi, antara lain pembentukan Papua Christian Center. ”Yang menjadi pusat untuk memberikan segala hal yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat, tapi juga dapat dipertanggungjawabkan untuk pemimpin bangsa dan negara,” ujarnya.

Papua Christian Center juga akan menjadi wadah yang memberi jawaban ketika pemimpin bangsa dan negara meminta penjelasan tentang situasi Papua. ”Maka, kamilah yang mengeluarkan analisis sesuai apa yang terjadi sehingga mereka tidak mengeluarkan pendapat seenaknya karena data itu harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pendeta Hiskia menyebut tidak ada pembahasan dengan Wapres tentang kekerasan di Tanah Papua. ”Kekerasan pasti terjadi. Bahwa kita harus mengedepankan rekonsiliasi, supaya kita belajar dari masa lalu dan pandang masa depan. Kalau kekerasan tidak menyelesaikan masalah papua, kenapa kita harus terus,” pungkasnya.