Rangkaian sidang ke-144 Forum Parlemen Dunia jadi pembuktian kapasitas Ketua DPR Puan Maharani. Namun, hal itu masih memerlukan waktu panjang dan kerja keras untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya pada publik.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·6 menit baca
Tepuk tangan membahana seusai Puan Maharani menuntaskan pidato penutupan Sidang Ke-144 Forum Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) di Mangapura Hall, Bali International Convention Centre, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (24/3/2022) sore. Delegasi parlemen dari 115 negara yang hadir dalam ajang tahunan Forum Parlemen Dunia itu bersorak sambil berdiri memberikan apresiasi. Sebagian dari mereka pun mengambil ponsel, lalu mengabadikan momentum itu.
Sesaat sebelum Puan menutup acara dari meja pimpinan majelis, Presiden IPU Duarte Pacheco berterima kasih, lalu memberikan palu sidang sebagai cendera mata. Tak ketinggalan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong juga menyerahkan sebuah plakat dan selembar syal biru. Ketika menyampirkan syal di lehernya, wajah Puan memerah, menahan air mata.
Satu per satu delegasi menghampiri Puan, mengantre untuk berswafoto dan bercengkerama singkat. Ketua DPR itu menyambut mereka dengan ramah. Bahkan, ia juga mengeluarkan ponsel, mengajak Pacheco dan Chungong berswafoto dan membuat video testimoni dalam bahasa Indonesia.
Nuansa persahabatan antara Puan dan delegasi parlemen berbagai negara juga terasa sejak acara dibuka pada Minggu (20/3/2022). Selama empat hari berturut-turut, di sela-sela rangkaian sidang, ia mengadakan pertemuan bilateral dengan ketua parlemen setidaknya dari 12 negara, antara lain Mesir, Korea Selatan, Bahrain, Arab Saudi, Thailand, dan Timor Leste. Ia juga bertemu dengan ketua parlemen dari Kuwait, Sri Lanka, Qatar, Tanzania, Malawi, dan Guyana.
Dalam setiap pertemuan, terselip pembicaraan tentang sejumlah isu strategis, salah satunya mengenai pemindahan ibu kota negara. Ketika bertemu Ketua Parlemen Mesir Hanafy Ali El-Gebali, Senin (21/3/2022), misalnya, keduanya membicarakan rencana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Puan menggali pengalaman Mesir yang juga sedang memindahkan kantor pemerintahan di Kairo ke ibu kota administratif baru sejak Desember 2021. ”Dari Mesir, saya berharap bisa belajar, bertukar pengalaman terkait dengan pemindahan ibu kota negara karena Mesir sedang melakukan itu,” katanya.
Pembicaraan serupa juga terjadi saat bersua dengan Ketua Parlemen Korea Selatan Park Byeong-seug. Byeong-seug menceritakan pengalaman memindahkan ibu kota dari Seoul ke Sejong. Ia juga bersedia menyediakan sejumlah kajian pemindahan ibu kota serta mengundang DPR datang langsung ke negaranya untuk mempelajari hal tersebut.
Dari Mesir, saya berharap bisa belajar, bertukar pengalaman terkait dengan pemindahan ibu kota negara karena Mesir sedang melakukan itu.
Berkaca dari pengalaman sejumlah negara, kata Puan, pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan strategi dan pemetaan yang matang, baik secara teknis maupun politis, karena tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. ”Tentu saja membutuhkan dukungan politik menyeluruh karena pembangunan ibu kota baru tidak bisa dilakukan secara cepat, tetapi harus berkesinambungan,” ujarnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga membicarakan peluang investasi luar negeri. Ia tak memungkiri telah menawarkan kepada sejumlah negara untuk berinvestasi ke Indonesia. ”Mereka mempertimbangkan, mereka juga secara diplomasi menjajaki kemungkinan investasi tersebut,” kata Puan.
Kepemimpinan perempuan
Ajang Sidang Ke-144 IPU juga menjadi panggung bagi Puan menunjukkan kepemimpinan perempuan. Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia itu sudah mengemukakan gagasan kesetaraan jender sejak pidato pembukaan. Ia juga berkomitmen untuk membuktikan keterlibatan dan penggunaan perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan forum parlemen dunia.
Hal itu salah satunya mengemuka dalam sidang Forum Parlemen Perempuan IPU yang juga dipimpin oleh delegasi Indonesia. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan terkait keanggotaan 50 persen perempuan dalam tim penyelesaian konflik. Kesepakatan diadopsi dalam resolusi keadaan mendesak (emergency exit) tentang penyelesaian perang antara Rusia dan Ukraina.
Resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Ke-144 IPU itu mengamanatkan pembentukan satuan tugas untuk menjembatani dialog antara Rusia dan Ukraina. Satuan tugas beranggotakan delegasi parlemen dunia dengan komposisi 50 persen perempuan. Hal itu penting untuk memastikan peran perempuan dalam membangun perdamaian dunia karena perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban dalam situasi konflik.
Sosok Puan juga menjadi sorotan delegasi sejumlah negara karena dia merupakan satu di antara sedikit perempuan ketua parlemen di dunia. Berdasarkan data IPU pada 2021, dari 73 ketua lembaga legislatif terpilih di seluruh dunia, 18 orang di antaranya adalah perempuan.
Selain itu, sosok Puan juga menjadi sorotan delegasi sejumlah negara karena dia merupakan satu di antara sedikit perempuan ketua parlemen di dunia. Berdasarkan data IPU pada 2021, dari 73 ketua lembaga legislatif terpilih di seluruh dunia, 18 orang di antaranya adalah perempuan. Martin Chungong, misalnya, dalam beberapa kesempatan menyebut putri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu sebagai simbol perjuangan kesetaraan jender di dunia.
Anggota Parlemen Eswatini Mkhululi Dlamini pun mengapresiasi keberadaan Puan sebagai Ketua DPR dan pemimpin sidang majelis IPU. Menurut dia, tidak mudah bagi perempuan untuk menjadi pemimpin sidang majelis IPU dan mewakili negara besar seperti Indonesia. ”Ini indikasi yang baik bahwa ada perubahan di dunia perempuan,” katanya.
Pembuktian
Ditemui seusai rangkaian acara, Puan mengatakan, agenda ini sangat penting untuk meningkatkan citra positif bangsa di kancah dunia. Sidang Ke-144 IPU bisa menjadi barometer kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan internasional di tengah pandemi Covid-19. Indonesia selaku presiden G20 juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok negara tersebut pada Oktober 2022. Adapun pertemuan G20 akan didahului oleh pertemuan parlemen yang disebut P20. Selain itu, keberhasilan menyelenggarakan Forum Parlemen Dunia juga akan membuktikan kepemimpinan Indonesia dalam memengaruhi dunia internasional.
Secara pribadi Puan pun memaknai kepemimpinannya dalam penyelenggaraan Sidang Ke-144 IPU merupakan pernyataan bahwa perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di ranah politik. ”Perempuan itu harus mempunyai peluang di semua posisi dan diberi kesempatan untuk berkiprah di semua posisi yang ada. Kita tunjukkan bahwa perempuan dukung perempuan, dan perempuan pasti bisa,” tegas Puan.
Perempuan itu harus mempunyai peluang di semua posisi dan diberi kesempatan untuk berkiprah di semua posisi yang ada. Kita tunjukkan bahwa perempuan dukung perempuan, dan perempuan pasti bisa.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat beberapa waktu terakhir memang terdapat kecenderungan bahwa Puan ingin menunjukkan kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Tak hanya lewat penyelenggaraan agenda internasional, tetapi juga melalui pernyataan politik atas isu-isu krusial. Misalnya, tegas menolak wacana penundaan pemilu dan menggaransi persetujuan anggaran Pemilu 2024.
Forum IPU pun menjadi semacam panggung atau medium bagi Puan untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai pemimpin.
Hal itu wajar dilakukan Puan yang belakangan juga masuk dalam radar calon presiden potensial berdasarkan survei sejumlah lembaga. Sebab, selama tiga tahun menjabat sebagai Ketua DPR, publik belum mengenal dan merasakan dampak signifikan atas hasil kerjanya. ”Forum IPU pun menjadi semacam panggung atau medium bagi Puan untuk menunjukkan kapasitas dia sebagai pemimpin,” kata Arya.
Menurut dia, isu perempuan yang dibawa Puan sebenarnya bisa menjadi nilai tambah bagi dirinya. Namun, harus dilakukan secara konsisten dan sistematis karena tidak banyak tokoh dan partai politik yang menggunakan kesetaraan jender sebagai platform kampanye.
Ia menambahkan, meski tak bisa diukur, upaya untuk mengubah citra dengan menunjukkan kerja nyata dan isu publik tentu akan memiliki dampak elektoral. Akan tetapi, hal itu membutuhkan waktu dan kerja keras. Bukan hanya dari Puan secara pribadi, melainkan juga PDI-P. Sementara dalam konteks menjelang Pemilu 2024, Puan memiliki waktu yang terbatas.