Sidang Parlemen Dunia Berakhir, Empat Resolusi Dilahirkan
Forum Parlemen Dunia ke-144 di Bali resmi ditutup. Forum melahirkan empa resolusi terkait perang di Ukraina, penyelesaian konflik, perubahan iklim, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·5 menit baca
KURNIA YUNITA RAHAYU
Suasana sidang majelis Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Kabupaten Badung, Bali, Kamis (24/3/2022).
BADUNG, KOMPAS - Kerja lembaga legislatif merupakan bagian dari sejarah dalam membangun komitmen kerja sama global membangun dunia yang lebih adil. Hal itu penting untuk memberikan legacy atau warisan kepada generasi muda tentang budaya cinta damai dan kemanusiaan.
Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato penutup sidang majelis Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Kabupaten Badung, Bali, Kamis (24/3/2022), mengatakan, sejarah telah memberikan kesempatan kepada parlemen untuk berperan membangun komitmen dan kerja sama global. Hal itu diperlukan guna menciptakan dunia yang sehat, tentram, dan sejahtera.
Melalui ajang tahunan itu, ia juga mengajak parlemen di seluruh dunia untuk mewariskan budaya cinta lingkungan hidup, perdamaian, dan kemanusiaan, untuk generasi berikutnya. “Kita semua memiliki komitmen yang sama. Satu dunia yang lebih baik untuk semua orang,” kata Puan.
Dalam rangkaian sidang yang digelar selama lima hari, lebih dari 1.000 delegasi parlemen telah membahas berbagai isu global. Mulai dari perubahan iklim hingga penyelesaian perang dan konflik di berbagai belahan dunia. Selain itu, sidang membahas penanganan pandemi Covid-19, keadilan distribusi vaksin, hingga persoalan korupsi yang menekankan peran lembaga legislatif untuk mempersempit gerak koruptor.
Suasana seusai sidang majelis Forum Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC), Kabupaten Badung, Bali, Kamis (24/3/2022).
Forum ini pun menghasilkan empat resolusi yakni, Deklarasi Nusa Dua yang merupakan resolusi untuk mengatasi perubahan iklim, resolusi penyelesaian konflik, resolusi pemanfaatan teknologi informasi di pendidikan, dan resolusi mendesak (emergency item) untuk upaya perdamaian Rusia-Ukraina.
Mengatasi masalah global
Menurut Puan, pembahasan sejumlah isu tidak lepas dari berbagai perbedaan pandangan. Namun, majelis IPU telah berperan sebagai platform untuk menjembatani aneka cara pandang. Lebih dari itu, IPU ke-144 juga telah menegaskan pentingnya parlemen tidak sekadar berkomitmen, tetapi juga melakukan aksi nyata untuk mengatasi masalah global.
Pidato Puan mendapat sambutan yang antusias. Hampir semua delegasi yang hadir di ruang sidang berdiri dan bertepuk tangan. Sebagian dari mereka mengabadikan momentum tersebut menggunakan ponsel. Puan pun terlihat menitikkan air mata.
Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong mengatakan, sidang IPU ke-144 patut diapresiasi. Selain diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, rangkaian sidang ini juga merepresentasikan populasi dunia yang beragam. Sebab, dari 115 parlemen negara yang hadir di acara tersebut, 39 persen di antaranya adalah perempuan, sedangkan 27 persen lainnya adalah kaum muda. Mereka juga tidak sekadar hadir, tetapi juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo membuka Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (20/3/2022).
Selain itu, kata Chungong, sidang juga telah menghasilkan resolusi yang kuat. Resolusi itu diharapkan berperan signifikan untuk menjamin perdamaian dunia tidak lagi terancam oleh masalah keamanan.
Penyelesaian konflik
Terkait dengan konflik Rusia-Ukraina, forum merumuskan resolusi berjudul “Resolusi Damai untuk Perang di Ukraina, Penghormatan terhadap Hukum Internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Integritas Wilayah”. Resolusi berisi dorongan penyelesaian perang di Ukraina secara damai melalui dialog dan diplomasi. Hal itu juga akan ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas untuk menjembatani dialog antara Rusia dan Ukraina.
Terkait pembentukan satuan tugas dialog Rusia-Ukraina, Indonesia berperan penting mengusulkan dan meyakinkan IPU untuk menyepakatinya. Semula, DPR mengajukan proposal resolusi damai yang menekankan pada tindakan kolektif parlemen menyerukan dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Namun, proposal itu kalah dalam pemungutan suara dengan proposal Selandia Baru yang secara garis besar berisi gagasan serupa. Pemungutan suara yang dimaksud dilakukan untuk menentukan basis gagasan yang akan diadopsi menjadi resolusi keadaan mendesak.
Meski tak memenangi pemungutan suara, delegasi Indonesia kembali menyuarakan pentingnya peran IPU dalam mendorong dialog antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, usulan pembentukan satuan tugas yang dipimpin IPU dan beranggotakan parlemen anggota IPU juga kembali disuarakan.
Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dan Presiden IPU Duarte Pachecho (kiri) meresmikan Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (20/3/2022).
Setelah usulan pembentukan satuan tugas disepakati, Forum Parlemen Perempuan IPU yang dipimpin delegasi Indonesia pun mengusulkan agar keanggotaan satuan tugas berisi 50 persen perempuan. Hal itu penting untuk memastikan pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik melibatkan peran perempuan. Sebab, perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban perang.
Untuk resolusi penyelesaian konflik, pada rumusannya ditekankan kembali prinsip penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian abadi dengan mengacu pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran parlemen dalam mempromosilkan rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah konflik juga ada di dalamnya.
Adapun resolusi pemanfaatan teknologi informasi pada pendidikan digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pada Deklarasi Nusa Dua dirumuskan langkah-langkah parlemen dalam mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim.
Presiden IPU Duarte Pacheco berterima kasih kepada Indonesia yang telah merealisasikan sidang IPU ke-144 meski di tengah pandemi. Menurut dia, agenda ini tidak akan berhasil tanpa komitmen kuat dari Puan sebagai Ketua DPR serta kerja sama dengan seluruh pihak. Rekam jejak penyelenggaraan sidang IPU di Bali juga menjadi tantangan tersendiri bagi Parlemen Rwanda, sebagai tuan rumah berikutnya.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden IPU Duarte Pachecho di pembukaan Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU), Minggu (20/3/2022) malam.
Terkait dengan resolusi penyelesaian konflik yang dihasilkan, Pacheco mengatakan, perang di Ukraina telah membuat rakyat menderita. Oleh karena itu, parlemen harus mencari cara untuk mengakhiri konflik tersebut. “Kami akan segera membentuk satuan tugas dengan perwakilan dari semua kelompok geopolitik untuk (membuka dialog ke) Rusia dan Ukraina. Perang harus berhenti sekarang,” kata dia.
Adapun mengenai Deklarasi Nusa Dua, Pacheco mengatakan bahwa perubahan iklim merupakan hal mendesak yang harus segera ditindaklanjuti. Parlemen di seluruh dunia tak bisa membuang waktu, karena banyak konsekuensi yang harus ditanggung jika persoalan ini terus diabaikan.
“Rakyat tidak menunggu kata-kata, tetapi tindakan. Masih banyak yang perlu kita lakukan (karena) punya kekuasaan untuk itu. Lakukan tindakan di negara Anda. Tindakan kita ditunggu generasi mendatang,” ujarnya.
