Ketua DPR: Segera Bentuk Organisasi Otorita IKN

Pembentukan organisasi Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dinilai penting agar pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur bisa segera dikerjakan.

Agus Suparto

Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang baru dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono beserta wakilnya, Dhony Rahajoe, untuk segera membentuk struktur organisasi Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Keberadaan organisasi dinilai mendesak agar pembangunan ibu kota negara yang baru di sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bisa segera dikerjakan.

Setelah Bambang-Dhony dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (10/3/2022), Puan mengingatkan keduanya untuk segera membentuk struktur organisasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sehingga pembangunannya bisa semakin cepat dikerjakan.

Keduanya pun harus dapat bekerja sama secara baik dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait yang sudah terlebih dahulu terlibat dalam pembahasan IKN. Kerja sama antarinstansi itu sangat penting agar pembangunan IKN dapat berjalan optimal.

”Lakukan koordinasi yang efektif, termasuk dengan setiap pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Implementasikan semua rancangan proyek pembangunan IKN Nusantara sebaik-baiknya agar hasilnya tidak mengecewakan rakyat,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga: Harapan Besar di Pundak Bambang-Dhony

Kompas/Hendra A Setyawan

Ketua DPR Puan Maharani saat berkunjung ke redaksi Kompas di Jakarta, Selasa (25/1/2022).

Dalam melaksanakan tugas sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN, Puan juga mengingatkan agar keduanya senantiasa bekerja sama dengan DPR. Sebab, DPR sebagai representasi rakyat mempunyai kewajiban untuk mengetahui setiap detail pembangunan IKN. DPR pun bisa ikut menyosialisasikan perkembangan pembangunan IKN kepada masyarakat sekaligus melakukan fungsi pengawasan.

”Pembangunan IKN Nusantara dilakukan secara adil dan melindungi warga lokal serta ramah lingkungan. Kami berharap IKN Nusantara bisa merefleksikan kota Indonesia di masa depan, tetapi jangan sampai pembangunannya merugikan rakyat setempat,” katanya.

Ia berharap, Bambang dan Dhony mampu mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota masa depan Indonesia dengan cepat. Keduanya dinilai memiliki rekam jejak yang baik karena keahlian Bambang di bidang transportasi perkotaan, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan akan menjadi modal dalam pembangunan IKN Nusantara. Keahlian itu dibutuhkan dalam membangun IKN Nusantara menjadi kota yang iklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

Sementara rekam jejak Dhony dalam membangun kota satelit dinilai juga akan memperkuat pembangunan IKN Nusantara dari sisi teknis operasional. Pengalamannya bisa menjadi modal dalam membangun IKN Nusantara menjadi kota yang futuristik.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Lanskap pusat wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019).

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda, berharap, Bambang dan Dhony dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan jalannya pemerintahan di Badan Otorita IKN. Ia pun meminta agar keduanya bersama instansi terkait menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara.

Baca Juga: Kepala Otorita IKN: Butuh 15-20 Tahun agar Kota Punya Roh

Aturan turunan tersebut di antaranya menyelesaikan draf terkait dengan peraturan pemerintah, draf terkait dengan peraturan presiden, serta draf terkait dengan keputusan presiden. Draf yang disusun nantinya akan mengoperasionalisasikan UU IKN.

”Saya berharap agar pada 2024 yang akan datang berbagai macam fungsi pemerintahan pusat, kementerian, dan lembaga bisa dilaksanakan di IKN Nusantara,” tuturnya.