Nurdin Halid: Golkar Bisa Ditinggal Pendukungnya jika Dukung Penundaan Pemilu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diminta menyampaikan kepada publik bahwa Golkar menolak penundaan Pemilu 2024. Jika tidak, hal ini dinilai berisiko berimbas pada elektabilitas Golkar.

Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)

Bendera Partai Golkar terpasang di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid membantah partainya mendukung penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia menilai, jika sikap mendukung penundaan diambil, Golkar justru bisa ditinggalkan pendukungnya.

Oleh karena itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diminta bersikap tegas soal polemik terkait pemilu itu. Bahkan, Golkar seharusnya menggugah partai politik lain untuk mengambil sikap yang sama. Apalagi tak ada alasan rasional dan fundamental untuk menunda pemilu.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Di Golkar belum pernah ada diskusi atau rapat membahas soal itu (usulan penundaan itu), baik informal ataupun formal, belum pernah ada. Jadi kami tetap berpegangan pada keputusan munas (musyawarah nasional) dan rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Golkar,” ujar Nurdin Halid saat dihubungi, Selasa (1/3/2022).

Munas Golkar 2019 dan Rapimnas Golkar 2021, lanjut Nurdin, telah memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) Golkar untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Munas dan rapimnas juga memutuskan agar Golkar memenangi Pilpres 2024, Pemilu Legislatif 2024, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional pada 2024. Dengan kata lain, munas dan rapimnas mendukung penyelenggaraan seluruh jenis pemilu itu digelar pada 2024.

”Keputusan munas dan rapimnas ini tak bisa diubah hanya dengan pernyataan orang per orang di Golkar, termasuk oleh ketua umum. Kalau mau ada perubahan sikap partai, harus melalui munas dan rapimnas. Saya tekankan, Golkar punya mekanisme konstitusi internal yang harus dipatuhi,” ujarnya.

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode Dinilai Tak Relevan

Aris Setiawan Yodi

Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta

Usulan penundaan pemilu dilontarkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar pada Rabu (23/2/2022). Sehari kemudian saat kunjungan kerja ke Siak, Pekanbaru, Riau, Airlangga Hartarto menerima usulan yang senada dari petani sawit. Atas usulan itu, ia tidak menolaknya, tetapi akan membicarakannya dengan pemimpin partai politik (parpol) lainnya. Sehari setelah itu, Jumat (25/2/2022), giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyatakan partainya mendukung penundaan pemilu.

Tak hanya berbasis pada aturan main di internal Golkar, Nurdin melihat usulan penundaan pemilu ditentang luas oleh publik. Jadi tidak mungkin Golkar justru mendukungnya. Jika Golkar kemudian memutuskan mendukung, Golkar bisa ditinggalkan pendukungnya.

”Sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga harus tegas menyampaikan kepada publik menolak usulan penundaan pemilu itu. Tidak ada masyarakat yang setuju penundaan pemilu kok Golkar bisa setuju. PDI-P saja menolak,” ujarnya.

Baca juga: Sejalan dengan Presiden, PDI-P Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Penundaan Pemilu

Belum lagi tidak ada dasar rasional dan alasan fundamental untuk mendukung penundaan pemilu. Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Pemilu setiap lima tahun plus pembatasan masa jabatan presiden juga amanat dari Reformasi 1998. Selain itu, ia melihat tidak ada hambatan apa pun yang membuat Pemilu 2024 harus ditunda.

Kompas/Aufrida Wismi Warastri

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

”Negeri ini aman-aman saja. Tidak ada yang mati kelaparan akibat pandemi Covid-19. Ekonomi juga sudah mulai bergerak membaik,” katanya.

Presiden Joko Widodo juga sudah berulang kali menyatakan tidak ingin masa jabatannya diperpanjang. Sikap ini dinilainya tepat karena jika berkeinginan sebaliknya, akan meninggalkan legacy yang tidak baik dari pemerintahannya. ”Legacy Pak Jokowi ini sudah baik, pembangunan pesat di mana-mana, dan banyak hal lainnya. Legacy baik itu justru akan tertutupi dan bahkan menjadi buruk jika kemudian Presiden menyetujui perpanjangan masa jabatannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Golkar seharusnya mendukung sikap Presiden ini. Jangan kemudian sikap Presiden itu coba diubah untuk hal-hal yang pragmatis. Golkar bahkan seharusnya mengajak partai politik (parpol) lain untuk menolak penundaan pemilu, tak terkecuali meyakinkan parpol yang mendukung penundaan pemilu agar berubah sikap.

”Parpol saat ini seharusnya fokus mencari calon pemimpin yang bisa melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi sehingga meski nanti pemerintahan berganti, tetap terjadi pembangunan yang berkelanjutan,” kata Nurdin.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga saat berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/12/2014).

Membendung Pro-penundaan

Setelah usulan penundaan pemilu dilontarkan sejumlah elite parpol, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersikap menolak usulan tersebut, menyatakan akan berupaya membendung kian meluasnya dukungan penundaan di parlemen.

Wakil Sekjen Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menginstruksikan fraksi Demokrat di MPR dan DPR untuk menolak keras usulan penundaan itu jika kemudian usulan itu secara resmi diajukan. Tak sebatas itu, komunikasi politik dengan parpol yang bersikap sama juga telah dijalin. Komunikasi ini penting agar parpol yang menolak penundaan pemilu solid dan tetap konsisten dengan sikapnya sehingga usulan penundaan pemilu yang bisa berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden tersebut, bisa kandas jika kelak diajukan.

”Melihat peta politik saat ini, banyak partai politik yang bersikap sama dengan kami, apalagi yang terbaru DPD (Dewan Perwakilan Daerah) turut menolak usulan penundaan pemilu, kami optimistis usulan tersebut akan kandas jika memang nanti diajukan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani bahkan mengatakan, komunikasi politik telah pula dijalin dengan elite-elite parpol yang mendukung penundaan pemilu. Argumentasi mereka mendukung penundaan telah coba dipatahkan dengan harapan parpol tersebut berubah sikap.

Baca juga: Wacana Tunda Pemilu dengan Amendemen UUD 1945 Hanya Akomodasi Kepentingan Pragmatis

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Arsul Sani

”Komunikasi ini di bawah permukaan ya. Tidak diketahui publik tetapi komunikasi itu kita jalin, bukan hanya dengan parpol yang bersikap sama dengan kita melainkann juga dengan parpol yang pro mendukung penundaan pemilu,” tambahnya.

Kalaupun usulan penundaan pemilu itu kelak diajukan secara resmi, PPP akan menuntut agar usulan itu ditanyakan dulu kepada rakyat. Ini penting karena rakyat pemegang mandat kedaulatan dan anggota parpol di MPR/DPR sebatas penerima mandat. Dan sebagai pemegang mandat kedaulatan, rakyat harus ditanya setuju atau tidak hak konstitusionalnya direduksi. Dengan pemilu ditunda, otomatis hak konstitusional rakyat memilih pemimpin setiap lima tahun dicabut.

”Caranya menanyakan kepada rakyat bagaimana? Bukan dengan analisis big data, bukan juga dengan survei. Saya usul dengan referendum,” ujarnya.

Untuk diketahui, selain Demokrat dan PPP, parpol lain yang tegas menolak penundaan pemilu adalah PDI-P, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai Gerindra belum bersikap.