Saat Kunker Virtual Menjadi Alternatif Pilihan Presiden Jokowi di Masa Pandemi
Di tengah naiknya kasus Covid-19, sesungguhnya beberapa hal bisa dilakukan secara daring, tanpa tatap muka secara fisik. Aktivitas Presiden pun lebih banyak didorong dilakukan secara virtual.
Pada Kamis hingga Jumat (17-18/2/2022), Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Setiap hari, lebih dari lima ribu titik penyelenggaraan vaksinasi dipantau Presiden. Namun, peninjauan vaksinasi serentak di berbagai wilayah dilakukan secara virtual. Presiden tetap berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, kunjungan kerja (kunker) virtual diterapkan sesuai situasi saja. Saat kasus harian melonjak, sementara pemerintah daerah diharapkan mempercepat vaksinasi, Presiden tetap menilai perlu untuk menyapa dan meninjau pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah.
Sesungguhnya beberapa hal bisa dilakukan secara daring, tanpa tatap muka secara fisik. Aktivitas Presiden pun lebih banyak didorong dilakukan secara virtual. ”Dalam suasana seperti sekarang, sebetulnya lebih memberi contoh kepada masyarakat bahwa ada pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa harus tatap muka secara fisik,” ujar Bey, Kamis.
Kendati demikian, diakui Bey, kehadiran fisik Presiden tetap dinantikan masyarakat. Oleh karena itu, untuk hal-hal tertentu, Presiden tetap akan melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Di satu sisi, kehadiran Presiden di daerah terkadang disambut antusiasme masyarakat. Akibatnya, terbentuk kerumunan yang kemudian memicu kritik warganet. Kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang diselingi bagi-bagi kaus pada 2 Februari 2022, misalnya, membuat masyarakat berkerumun. Hampir setahun sebelumnya, hal serupa terjadi di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Baca juga : Harapan Warga di Balik Kunjungan Kerja Presiden di Daerah Bencana
Bey menyebut hal itu sebagai spontanitas masyarakat. Presiden, menurut Komandan Paspampres Mayor Jenderal Tri Budi Utomo, tetap bisa menjaga jarak dengan masyarakat. Sebab, ada ”tirai” atau tim pengamanan VVIP dari satuan TNI di wilayah.
Dialog
Kendati terhubung melalui konferensi video, Presiden Joko Widodo tetap berinteraksi dengan hampir semua perwakilan penyelenggara vaksinasi, baik kepala daerah maupun forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda). Presiden mengetahui data akurat tentang kondisi pandemi Covid-19 di daerah. Data cakupan vaksinasi ataupun kendala-kendala yang dihadapi di daerah juga bisa tersampaikan.
Dalam pemaparan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing, misalnya, disampaikan data per 17 Februari 2022, capaian vaksinasi di provinsi itu mencapai 58 persen untuk dosis pertama dan 39 persen untuk dosis kedua. Untuk percepatan vaksinasi, Tornagogo menyebut pimpinan daerah harus berjibaku dengan kondisi masyarakat di Papua Barat.
Saat ini, Papua Barat menjadi salah satu wilayah dengan cakupan vaksinasi yang tergolong masih rendah di Tanah Air. Hal ini, menurut Kapolda, tak lepas dari ketidakakuratan data penduduk. Saat ini, acuan yang digunakan pemerintah adalah data sensus penduduk tahun 2020 yang menyebut jumlah penduduk Papua Barat sekitar 1,124 juta jiwa.
Padahal, data sensus penduduk tersebut dinilai tidak mencerminkan keadaan aktual di masyarakat. Sebagian dari mereka yang terdata di sensus penduduk ternyata telah pindah atau tidak sedang berdomisili di Papua Barat. TNI-Polri bekerja sama dengan perangkat desa kemudian berinisiatif membuat data dengan upaya manual yang menunjukkan jumlah penduduk riil Papua Barat adalah 754. 214 jiwa.
Dengan mengacu data riil manual tersebut, vaksinasi dosis pertama diyakini telah menjangkau 87,8 persen penduduk dan dosis kedua mencapai 58,2 persen penduduk. Stok vaksin di Papua Barat juga masih aman pada jumlah 214.000 dosis. ”Kami tidak menafikan dan kami hanya melihat bisa menyelamatkan masyarakat kita. Tidak ada politik dan segala macam,” kata Tornagogo.
Secara keseluruhan, situasi keamanan di Papua Barat juga dilaporkan aman kondusif. Sebanyak 1.819 penduduk terpapar Covid-19 dengan 155 orang di antaranya dirawat di rumah sakit. Sebanyak 1.647 orang dilaporkan melakukan isolasi mandiri dan 17 persen lainnya menjalani isolasi terpusat.
”Dari 10 sampel yang dikirimkan, sebanyak 7 sampel adalah varian Omicron. Jadi, kami secara gamblang (menyatakan) varian Omicron sudah masuk ke Papua Barat. Angka kematian masih nol,” ujar Tornagogo.
Presiden Jokowi pun meminta supaya seluruh masyarakat Papua Barat diajak untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. ”Libatkan tokoh-tokoh agama sehingga memberikan pemahaman yang langsung kepada penduduk. Dan sekali lagi kerja sama pemerintah daerah dengan Polri, TNI, dan jajaran forkopimda yang lain saya kira bagus,” kata Presiden, Kamis (17/2/2022).
Dalam dialog itu, Presiden menyempatkan menyapa tiga anak usia sekolah dasar yang mendampingi Tornagogo. ”Anak-anak ini sudah divaksin belum? Vaksin keberapa anak-anak? Suntikan pertama atau kedua? Ya, bagus,” ujar Presiden Jokowi ketika salah satu anak menjawab dengan suara pelan bahwa ia telah divaksin dosis pertama.
Dengan komando dari para petugas yang mendampingi, anak-anak itu lantas segera menunjukkan selembar kertas berisi informasi tentang vaksinasi.
Baca juga : Hadapi Omicron, Presiden Minta Utamakan Vaksinasi Lansia
Menyesuaikan
Virus korona jenis baru yang menyebabkan penyakit Covid-19 tak pelak memengaruhi sendi-sendi kehidupan. Pola kerja di berbagai bidang terpaksa berubah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi serba baru yang menuntut penerapan protokol kesehatan. Semua ini sebagai bagian ikhtiar besar mencegah penularan Covid-19 yang sedemikian mudah menular, yakni lewat droplet.
Di lingkup aktivitas kepresidenan, pada awal pandemi Covid-19, agenda Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin seperti rapat atau sidang kabinet yang biasanya digelar secara luring (luar jaringan) pun beralih menjadi virtual atau daring (dalam jaringan). Kunjungan kerja ke luar daerah pun sempat terhenti sebelum kemudian perlahan dimulai kembali seiring melandainya kasus Covid-19 di negeri ini.
Begitu kasus Covid-19 di Indonesia melonjak akibat galur Delta dengan puncaknya pada Juli 2021, aktivitas kunjungan kerja juga kembali ditunda. Ketika kondisi kemudian melandai, kunjungan kerja Presiden Jokowi dan Wapres Amin diadakan kembali. Pada beberapa kesempatan, Wapres Amin bahkan sudah mulai mengajak wartawan untuk meliput langsung kegiatannya di lapangan.
Sejak akhir tahun 2021 hingga awal Januari 2022, galur Omicron kembali membayangi dan bahkan akhirnya tak terbendung merangsek masuk ke Indonesia. Wapres Amin kembali mengurangi intensitas keluar dan tak lagi menghadirkan wartawan peliput ketika berkunjung ke daerah.
Pekan ini saja tercatat sudah dua kali Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sejumlah provinsi secara virtual. Sesungguhnya kunker virtual ini tak jauh berbeda dengan peninjauan vaksinasi yang dilakukan sebelumnya. Kerap kali, Presiden mengunjungi lokasi vaksinasi di daerah dan berinteraksi dengan penyelenggara vaksinasi serentak di berbagai wilayah lain secara daring.
Langkah Presiden membatasi mobilitas di tengah pandemi diapresiasi pengamat teknologi, informasi, dan komunikasi Heru Sutadi. Strategi membatasi mobilitas, menjaga jarak, dan menggunakan masker dinilai perlu diambil bersama, termasuk oleh para pejabat, menteri, dan Presiden. Sebab, pandemi belum berakhir dan tren infeksi galur Omicron masih terus meningkat.
”Betapapun, kan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa daerah menjadi catatan menimbulkan kerumunan. Dengan mobilitas yang harus dibatasi, kunjungan ke daerah juga sebaiknya dilakukan secara virtual. Bisa menghemat biaya, menghindari kerumunan, dan ikut membatasi mobilitas,” ujar Heru, Jumat (18/2/2022).
Heru mengatakan, saat ini bukan hal aneh banyak kegiatan dilakukan secara virtual, termasuk konser musik, webinar, rapat, belajar, dan kuliah. Pola kerja virtual sekarang banyak dinikmati orang. ”Meski kadang kita bekerja jadi tanpa batas waktu dan tidak kenal waktu. Namun, produktivitas tetap terjaga. Bahkan, kalau dulu hanya bisa hadir di satu pertemuan, sekarang bisa paralel dua atau tiga pertemuan,” katanya.
Namun, menurut Heru, memang ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan secara luring, seperti tenaga kesehatan, dokter, dan pekerja konstruksi. Namun, pekerjaan menteri, presiden, termasuk DPR, bisa dilakukan secara luring atau virtual.
Secara terpisah, pengajar Sosiologi Universitas Islam Negeri Jakarta, Satiti Shakuntala, juga menilai langkah Presiden memilih kunker virtual cukup efektif. Hal ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk membatasi mobilitas di tengah penyebaran kasus Covid-19 galur Omicron.
Baca juga : Jaga Suasana Hati dengan Terpapar Sinar Matahari
Kemajuan teknologi informasi tidak menghalangi komunikasi dan publikasi di masa pandemi. Interaksi secara virtual kiranya menjadi pilihan jitu saat ini untuk menjaga terjalinnya komunikasi di tengah keharusan menjaga jarak secara fisik.
Adaptasi seperti ini dibutuhkan sembari semua pihak mengusahakan agar pandemi beralih menjadi endemi untuk kemudian memasuki kondisi normal kembali. Perjalanan menuju normal mungkin masih panjang, tetapi yang pasti harus dimulai dari sekarang.