Masyarakat berhak untuk mengetahui asal anggaran untuk pengadaan segala macam alat utama sistem persenjataan yang direncanakan pemerintah.
Oleh
EDNA CAROLINE PATTISINA
·2 menit baca
AFP/CHRISTOPHE SIMON
Pesawat tempur Rafale, 11 September 2021. Pemerintah berencana membeli puluhan pesawat tempur buatan Perancis ini selain sejumlah alat utama sistem persenjataan lain dari Perancis.
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah membeli berbagai alat utama sistem persenjataan dinilai penting untuk pembangunan kekuatan pertahanan. Namun, Kementerian Pertahanan tetap perlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Hal ini disampaikan dosen Hubungan Internasional Bina Nusantara University, Currie Maharani, dalam diskusi yang diadakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (14/2/2022). Diskusi itu berjudul ”Butuh Banget Belanja Pesawat Tempur 315 Triliun”.
Connie Rahakundini Bakrie, analis pertahanan dan militer dalam diskusi itu, mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas memerintahkan agar rencana pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimum alutsista agar dituntaskan. Telah dianggarkan Rp 60 triliun untuk seluruh TNI. Mengasumsikan Indonesia akan membeli pesawat tempur Rafale sebanyak 42 buah, anggaran yang dibutuhkan Rp 69,48 triliun.
”Pertanyaannya, untuk membeli semua alutsista, termasuk kapal selam dan frigate, uangnya dari mana,” kata Connie.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua dari kanan) bersama Menteri Angkatan Bersenjata Republik Perancis Florence Parly menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Perancis di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Curie mengatakan, komunikasi publik Kementerian Pertahanan sangat minimal. Menurut dia, masyarakat berhak untuk mengetahui dari mana peruntukan anggaran untuk membeli persenjataan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kemajuan Kementerian Pertahanan yang pencatatannya kian baik sesuai dengan penelitian yang dilakukan Curie dengan membandingkan dengan publikasi-publikasi asing tentang pembelian senjata.
”Perlu dijelaskan Kemhan, apakah memang ada perubahan dari rapat kabinet terbatas yang dijelaskan Bu Connie tadi atau bagaimana,” kata Connie.
Dalam catatan Kompas, Menteri Keuangan pada April 2021 mengeluarkan Penetapan Sumber Pembiayaan. Dalam dokumen tersebut, ada 31 kegiatan yang akan mendapatkan fasilitas pendanaan, baik dari Lembaga Pembiayaan Kredit Ekspor (LPKE) maupun Kreditor Swasta Asing (KSA). Program pesawat tempur mendapat alokasi Rp 15,75 triliun.
EDNA CAROLINE PATTISINA
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengadakan diskusi membahas transparansi Kementerian Pertahanan, Senin (14/2).
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Rachel Maryam mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tentunya mempertimbangkan kebutuhan TNI, kapasitas fiskal, dan pertimbangan geopolitik dalam perencanaannya.
Ia mengingatakan bahwa selama ini anggaran pertahanan sangat kecil, yaitu 0,8 persen dari PDB. Tindakan Menhan adalah implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo.
”Tanpa makelar dan langsung dari pemerintah ke pemerintah,” kata Rachel.
Juru Bicara DPP PSI Rian Ernest mengatakan, PSI sepakat modernisasi TNI. Akan tetapi, menurut dia, dibutuhkan komunikasi yang lebih kuat dari Kementerian Pertahanan terkait dengan rencana pembelian berbagai alutsista ini. Alasannya, anggaran yang digunakan dari mana pun merupakan uang dari masyarakat. ”Selama ini Kemhan kurang terbuka kepada publik,” ujarnya.
