Koopsudnas Diresmikan, Operasi TNI AU Kini Lebih Terintegrasi

Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diganti dengan Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) dengan harapan rantai komando operasi menjadi lebih optimal dan terintegrasi.

dok Dispenau

Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo memimpin upacara peresmian Komando Operasi Udara Nasional (Koopudnas), Jumat (28/1/2022), di Halim Perdanakusma, Jakarta. Peresmian itu ditandai dengan pataka Koopudnas.

JAKARTA, KOMPAS — TNI Angkatan Udara mengubah kendali operasinya menjadi lebih optimal dengan melakukan perombakan organisasi. Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanudnas diganti dengan Komando Operasi Udara Nasional atau Koopsudnas dengan harapan rantai komando operasi menjadi lebih terintegrasi.

Pembentukan Koopsudnas diresmikan dalam upacara yang dipimpin Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/1/2022). Seusai memimpin upacara, Fadjar mengungkapkan, pembentukan Koopsudnas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesatuan komando. Dengan begitu, fokus dan koordinasi dalam pengerahan aset dan kekuatan matra udara bisa lebih optimal.

Fadjar menjelaskan, sebelumnya Kohanudnas dikepalai oleh seorang perwira tinggi bintang dua. Kini, Koopsudnas dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga. Hal ini mencerminkan penambahan rentang kendali. Panglima Koopudnas (Pangkoopsudnas) kini menguasai semua pasukan dan peralatan di bawah tiga komando operasi udara yang ada di nusantara. ”Jadi, Pangkoopsudnas bisa langsung memerintahkan pesawat TNI AU di mana pun wilayah untuk bergerak. Kalau dulu, kan, dibagi tiga,” katanya.

Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)

Atraksi terbang formasi atau fly pass 32 pesawat tempur TNI AU di atas langit Jakarta memeriahkan peringatan detik-detik proklamasi HUT Ke-69 Kemerdekaan Indonesia, Minggu (17/8/2014).

Dengan demikian, diharapkan tugas dan peran TNI AU mempertahankan wilayah udara jadi lebih optimal. Selain pasukan, yaitu Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), seluruh aset, seperti rudal, radar, dan pesawat buru sergap, juga kini berada di bawah kendali Panglima Koopsudnas.

Baca juga : 75 Tahun TNI Angkatan Udara, Penjaga Langit Indonesia

Panglima Koopsudnas pertama dijabat oleh Marsekal Madya Andyawan Martono Putra. Andyawan adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1989 dan membina karier sebagai pilot F16. ”Semua operasi, baik pertahanan udara dan dukungan, seperti angkutan udara dan SAR, juga ada di bawah Pangkoopudnas,” kata Fadjar.

Pembentukan Koopsudnas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesatuan komando. Dengan begitu, fokus dan koordinasi dalam pengerahan aset dan kekuatan matra udara bisa lebih optimal.

Iis Gindarsah, peneliti Lab 45, mengatakan, pembentukan Koopsudnas merepresentasikan dua perkembangan utama di tubuh TNI. Pertama, konsolidasi fungsi komando operasi dan pembinaan seluruh sistem matra udara, baik satuan radar, skadron pesawat tempur, maupun pasukan khusus. Kedua, persiapan organisasional TNI AU guna mengantisipasi rencana pembentukan beberapa ”zona identifikasi pertahanan udara” (ADIZ), termasuk sekitar ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Pekan lalu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyerahkan komando dan pengendalian Kohanudnas kepada Fadjar. Koopsudnas yang menggantikan Kohanudnas merupakan komando utama operasi yang ada di bawah Panglima TNI untuk penggunaannya. Namun, untuk pembinaan terkait personil dan alat ada di bawah KSAU.

Upacara peresmian Koopsudnas diawali dengan likuidasi Kohanudnas. Hal ini ditandai dengan disarungkannya pataka Kohanudnas yang berwarna merah dan membawa pataka Koopudnas yang berwarna biru oleh KSAU. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan nota integritas bagi para pejabat.

KOMPAS/PURNAMA KUSUMANINGRAT

Pesawat latih jet T-33 Thunderbird TNI Angkatan Udara saat diresmikan menjadi unsur buru sergap Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) di Lanuma Iswahyudi, Madiun, awal Mei 1974.

Fadjar mengatakan, Koopsudnas diadakan berdasarkan Peraturan Presiden RI 66/2019. Koopsudnas ini juga sesuai dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 di mana TNI AU diarahkan untuk memiliki daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi. Ini sesuai dengan pertimbangan adanya kompleksitas tantangan dan perkembangan teknologi militer udara.

Baca juga : Prabowo : Rafale Sedikit Lagi

“Kami harus mampu hadapi berbagai macam ancaman kinetik dan non-kinetik yang hadir sewaktu-waktu,” kata Fadjar.