Pimpinan DPR Berkomitmen Wujudkan DPR Modernis dan Terbuka
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR (2019-2024) sejak awal pelantikan berusaha membuat DPR yang modernis, inspiratif, inovatif, dan terbuka. Upaya DPR dilakukan dengan membuka akses ”big data” ke publik.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·3 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro (KUM)
Ketua DPR 2019-2024 Puan Maharani
JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat berkomitmen untuk mewujudkan lembaga DPR yang modernis, inspiratif, inovatif, dan terbuka. Upaya itu berusaha dilakukan dengan mendekatkan aspirasi publik atau konstituen dengan lembaga DPR. Namun, karena pandemi, upaya itu terkendala.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR (2019-2024) sejak awal pelantikan berusaha membuat DPR yang modernis, inspiratif, inovatif, dan terbuka. Hanya, implementasi dari program itu sempat terkendala pandemi Covid-19 lantaran pertemuan tatap muka serba terbatas dan harus diganti dengan pertemuan dalam jaringan (daring).
”Saya akui cita-cita dan harapan kami dalam mewujudkan DPR yang modern, inspiratif, inovatif, dan terbuka banyak kendala walau bukan berarti tidak dilakukan sama sekali,” katanya saat mengunjungi Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Selasa (25/1/2022).
Namun, ia menyebut sejumlah upaya perbaikan dan pembenahan terus dilakukan DPR untuk mewujudkan cita-cita tersebut. DPR, antara lain, sedang mengoptimalkan pemanfaatan big data untuk menjangkau aspirasi konstituen lebih luas. DPR juga berusaha terus memperbaiki citra di mata publik sehingga marwah dan martabat kelembagaan selalu terjaga.
DPR, antara lain, sedang mengoptimalkan pemanfaatan big data untuk menjangkau aspirasi konstituen lebih luas. DPR juga berusaha terus memperbaiki citra di mata publik sehingga marwah dan martabat kelembagaan selalu terjaga.
Puan mengatakan, hal menonjol selama 2,5 tahun ini di DPR ialah semangat gotong royong dalam mewujudkan program-program yang berorientasi bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kesepakatan yang diwujudkan oleh DPR dalam meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, menurut Puan, adalah salah satu bentuk keberhasilan DPR dalam mendukung program-program penanganan pandemi.
”Kalau tidak ada Perppu No 1/2020, kita tidak akan sampai di posisi saat ini. Bagaimana kita secara kelembagaan menghargai dan bagaimana juga kita bergotong royong membangun bangsa ini lebih baik ke depan,” ujar Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.
DPR juga terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah. Namun, bukan berarti DPR hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah semata. Bagaimanapun DPR harus menempatkan diri sebagai lembaga yang memiliki martabat dan peran sebagai representasi kepentingan rakyat.
Selama 2,5 tahun ini, DPR sudah ada perubahan walau cuma sedikit. DPR tidak gaduh.
”Selama 2,5 tahun ini, DPR sudah ada perubahan walau cuma sedikit. DPR tidak gaduh,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Redaksi Kompas, Puan ditemani oleh Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PDI-P Charles Honoris, anggota Komisi IV dari Fraksi PDI-P Riezky Aprilia, serta Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Adapun dari pihak Kompas yang hadir antara lain Redaktur Senior Rikard Bagun, CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, dan pimpinan redaksi empat media di bawah grup KG.
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, DPR terus berusaha membuka akses terhadap aspirasi publik dan konstituen seluas mungkin kepada DPR. Salah satu yang berusaha dibangun ialah koneksi antara big data publik atau konstituen dan komisi-komisi terkait.
”Nantinya kami harapkan publik bisa memberikan sumbangan saran, masukan, kritik, dan laporan apa pun kepada DPR, yang akan terkoneksi langsung ke setiap komisi yang menangani. Ini yang dalam waktu dekat berusaha kami wujudkan sehingga cita-cita DPR yang modernis dan terbuka bisa diwujudkan,” katanya.
